SALAM-ONLINE.COM: Pembentukan “Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP)” oleh Presiden AS Donald Trump bukan sekadar upaya untuk menangani dampak perang genosida “Israel” terhadap Gaza.
Beberapa bulan setelah pembentukannya, menjadi jelas bahwa dewan ini hanyalah alat untuk menekan pihak yang tertindas (Palestina) demi kepentingan pihak penindas/penjajah (“Israel”). Langkah ini mengulangi pendekatan lama AS yang jauh dari standar keadilan internasional, hukum, maupun resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagaimana yang terjadi dalam penanganan isu Palestina.
Namun, gagasan mengenai BoP ini melampaui sekadar penanganan dampak perang destruktif “Israel” di Gaza, karena dewan tersebut mencerminkan ambisi pemerintahan Trump untuk mempertahankan tatanan dunia de facto yang dipimpin AS melalui mekanisme yang hanya melayani kepentingannya sendiri—bahkan dengan mengesampingkan sekutu-sekutu Baratnya—sembari berupaya meruntuhkan peran PBB dan sisa-sisa penghormatan terhadap hukum internasional secara sistematis.
Kini semakin jelas bahwa dewan tersebut dirancang bukan untuk mewujudkan perdamaian, melainkan untuk tatanan dunia pasca-Perang Dunia II.
Entitas Feodal Berbalut Jubah Global
Secara lahiriah, BoP disetujui oleh Dewan Keamanan PBB pada November 2025 melalui Resolusi 2803 sebagai sarana untuk mengelola gencatan senjata yang rapuh di Gaza. Namun, “piagam”-nya—yang diedarkan ke puluhan negara setelah pembentukannya—sama sekali tidak menyinggung soal Gaza. Sebaliknya, dokumen tersebut memosisikan badan ini sebagai entitas permanen, sebuah badan pembangunan perdamaian internasional yang lebih tangkas dan efektif dengan keberanian untuk meninggalkan pendekatan dan institusi yang terlalu sering gagal.
Penyebutan “institusi yang gagal” merupakan serangan terselubung yang jelas terhadap PBB itu sendiri sekaligus langkah awal upaya untuk menggantikan struktur internasional yang telah disepakati.
Ini (Dewan Perdamaian/BoP) bukanlah organisasi internasional. Ini adalah “klub eksklusif berbasis bayaran yang didominasi Trump”, sebagaimana digambarkan oleh media Barat. Aturannya sangat gamblang: keanggotaan hanya melalui undangan dengan masa jabatan tiga tahun bagi sebagian besar anggota, namun kursi permanen dapat dibeli dengan biaya “keanggotaan seumur hidup” sebesar $1 miliar.
Sang ketua, Donald Trump—satu-satunya sosok yang namanya tercantum dalam piagam—diberikan kekuasaan mutlak. Ia dapat memilih dan memberhentikan anggota sesuka hati, menetapkan agenda, mengeluarkan resolusi secara sepihak, bahkan menunjuk penggantinya sendiri.
Seperti diungkapkan seorang pengamat, hal ini menciptakan “istana kekaisaran” tempat “negara-negara bawahan membayar tunai dan berebut perhatian sang kaisar oranye”. Situasi ini menciptakan preseden berbahaya bagi berlakunya “hukum rimba” yang tidak terikat oleh hukum internasional.
Eropa Jadi Pihak Pertama yang Lontarkan Kritik
Media dan kalangan politik Barat sejak awal secara vokal mengecam proyek (BoP) ini, karena menyadari hakikatnya, yang sebenarnya: sebuah upaya terang-terangan untuk memangkas tatanan internasional (PBB) yang telah terbentuk sejak tahun 1945.
Kritik yang muncul pun berlangsung cepat dan tajam. Surat kabar The Guardian secara popular menggambarkannya sebagai “versi global dari ‘pengadilan’ ala Mar-a-Lago (estat mewah 10.200 M2 di Palm Beach, Florida, AS, yang berfungsi sebagai kediaman pribadi sekaligus klub anggota eksklusif milik Donald Trump), di mana BoP digambarkan bertujuan menggantikan PBB itu sendiri dan menyamakannya dengan “sistem feodal”.
BBC juga sebelumnya melaporkan bahwa rencana tersebut “pada intinya menyerupai solusi kolonial yang dipaksakan tanpa melibatkan aspirasi rakyat Palestina”. Sementara itu, Financial Times menyebutnya sebagai “pesaing unik yang menandingi PBB”.
Sentimen ini disetujui oleh puluhan lembaga pemikir (think tank) Barat. Direktur program hukum internasional Chatham House, Prof Marc Weller, yang berbasis di London misalnya, mencatat bahwa AS menginginkan legitimasi PBB “sembari berupaya meminimalkan pengaruh dan kendali PBB atas operasi tersebut”.
Piagam dewan tersebut—yang meskipun mengadopsi nuansa Piagam PBB namun sama sekali tidak memuat prinsip penentuan nasib sendiri ataupun kesetaraan hak antarnegara—dipandang sebagai upaya pelemahan terhadap sistem multilateral yang kian berkembang.
BoP juga menjadi cerminan nyata dari melebarnya jurang perbedaan antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Eropanya. Negara-negara Eropa sebagian besar telah menjaga jarak dari apa yang mereka anggap sebagai proyek imperialis AS. Hanya segelintir negara Uni Eropa, seperti Bulgaria dan Hungaria, yang menyatakan dukungan. Sementara negara-negara besar seperti Prancis dan Inggris menolaknya dengan alasan adanya pertentangan dengan Piagam PBB.
Belgia, negara yang kerap memperjuangkan representasi bagi negara-negara kecil, menyatakan kekhawatiran bahwa dewan tersebut merusak keseimbangan representasi yang setara dan mengurangi peran negara-negara yang lebih kecil. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menuduh Trump memanfaatkan dewan tersebut sebagai alat untuk kepentingan pribadinya, seraya menyoroti “ketimpangan mencolok” antara resolusi Dewan Keamanan (PBB) dan struktur dewan itu sendiri.
Dalam Konferensi Keamanan Munich, Kallas menegaskan bahwa statuta baru tersebut tidak mencerminkan mandat awal terkait Gaza. Kekhawatiran utama Eropa adalah bahwa dewan ini akan menyingkirkan mereka dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan global yang krusial, sehingga melemahkan sistem multilateral yang—terlepas dari segala kekurangannya—selama ini menjadi wadah bagi pengaruh Eropa.
Dunia Jauh Lebih Besar daripada BoP
Turki telah lama mengusung prinsip bahwa “dunia lebih besar daripada lima”, sebuah seruan untuk tatanan global yang lebih adil dan inklusif, yang melampaui kerangka kerja Dewan Keamanan PBB yang didominasi oleh hak veto. Prinsip tersebut tetap sama mendesaknya seperti sedia kala.
Namun, kemunculan BoP menuntut kita untuk melangkah lebih jauh lagi. Sebab, jika dunia lebih besar daripada lima anggota tetap PBB (AS, Rusia, Inggris, Prancis, China) yang memiliki hak istimewa/hak veto maka dunia tentu jauh lebih besar lagi daripada seorang pemimpin bermental imperialis dan dewan (BoP) yang dikendalikannya seorang diri.
Hari demi hari, semakin jelas bahwa proyek ini merupakan perwujudan gagasan imperialis yang mengabaikan prinsip kesetaraan yang ingin dijaga oleh PBB. Meskipun sistem PBB mengalami kegagalan fungsi yang parah—dan kegagalannya dalam mencegah ketidakadilan, khususnya di Palestina, tidak dapat disangkal—namun lembaga ini (PBB) masih menawarkan gambaran tatanan yang berlandaskan aturan. Tak diragukan lagi, ini merupakan alternatif yang lebih aman dibandingkan Board of Peace (Dewan Perdamaian), yang justru sama sekali tidak mencerminkan perdamaian.
Sekalipun rakyat Palestina—di bawah tekanan hebat akibat genosida “Israel”—terpaksa harus berurusan dengan entitas (BoP) ini, namun entitas tersebut tidak boleh dibiarkan berkembang dan berjaya. Membiarkannya berarti meletakkan dasar bagi tatanan global yang didikte oleh kekuatan semata, di mana kekuasaanlah yang menentukan kebenaran. Membongkar proyek (BoP) ini bukanlah tanggung jawab rakyat Palestina semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh dunia.
Meskipun dalam dua dekade terakhir sejumlah negara telah meluncurkan berbagai inisiatif demi sistem internasional yang lebih baik serta keadilan, kesetaraan, dan multilateralisme yang lebih luas—termasuk seruan Turki yang paling terkenal, “dunia lebih besar daripada lima”—AS tidak hanya menolak gagasan-gagasan tersebut, tetapi justru berupaya (seperti yang tercermin dalam gagasan Dewan tersebut) untuk memperkokoh cengkeramannya atas tatanan dunia. Hal ini mendorong kita untuk menegaskan kembali bahwa dunia ini jauh lebih besar daripada Dewan tersebut. (af)
Dinukil dari Daily Sabah, Turki, Jumat, 4 September 2026