Kepala Intelijen Turki Lakukan Kunjungan Rahasia ke Yunani di Tengah Meningkatnya Ketegangan dengan ‘Israel’
SALAM-ONLINE.COM: Kepala intelijen Turki Ibrahim Kalin, melakukan kunjungan rahasia ke Athena, Yunani, pekan lalu. Kalin mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari Yunani; demikian dilaporkan oleh media Yunani dan Turki, Ahad (6/9/2026).
Menurut laporan surat kabar Yunani, Ta Nea, Kalin—yang memimpin Organisasi Intelijen Turki (MIT)—bertemu dengan Themistoklis Demiris, direktur Dinas Intelijen Yunani (EYP).
Perkembangan ini terjadi di tengah kembali memanasnya ketegangan terkait Laut Aegea, semakin eratnya hubungan pertahanan antara Yunani dan “Israel”, serta kekhawatiran keamanan yang lebih luas di kawasan Mediterania Timur.
Yunani dan Turki telah lama berselisih mengenai batas wilayah maritim, status serta militerisasi pulau-pulau di Laut Aegea, dan masalah Siprus.
Kontak tingkat intelijen terbaru ini berlangsung beberapa hari setelah Yunani dan “Israel” menandatangani kesepakatan pertahanan senilai 3,5 miliar dolar AS, di mana “Israel” akan membantu Athena mengembangkan sistem pertahanan udara berlapis yang dikenal sebagai “Achilles Shield”.
Hal ini mencakup sistem David’s Sling dan SPYDER milik “Israel”, sistem pertahanan udara Barak MX, serta radar multimisi MMR.
Program pertahanan udara Yunani yang lebih luas ini bernilai US$28 miliar dan diperkirakan akan rampung pada tahun 2036.
Hubungan pertahanan yang kian erat antara Yunani dan “Israel” telah memicu kekhawatiran di Ankara, seiring meningkatnya ketegangan antara Turki dan “Israel” akibat berbagai perkembangan di kawasan tersebut.
Tidak diumumkan kepada publik, rincian mengenai kunjungan itu diberitakan oleh situs berita Turki, Yeni Şafak.
Dalam analisisnya di Yeni Şafak pada Sabtu (5/9/2026), kolumnis Yahya Bostan menyatakan bahwa Kalin menyampaikan sikap Ankara yang ingin menjaga hubungan konstruktif dengan Yunani, sembari tetap mempertahankan hak dan kepentingannya.
Menurut Bostan, Turki tidak akan menerima langkah-langkah sepihak yang menciptakan situasi fait accompli–kondisi yang sudah terjadi dan tidak dapat diubah–di Laut Aegea atau mengubah apa yang dianggap Ankara sebagai status quo saat ini melalui militerisasi pulau-pulau.
Berdasarkan laporan tersebut, Ankara memandang upaya Yunani untuk membentuk garis keamanan baru di kawasan itu melalui kerja sama dengan “Israel” sebagai langkah yang “keliru”.
Laporan itu menyebutkan bahwa Turki juga menegaskan pihaknya bukan merupakan ancaman bagi Yunani, namun tidak akan menerima perkembangan yang merugikan hak dan kepentingannya.
Versi Yunani mengenai kunjungan tersebut sedikit berbeda. Lebih menyoroti aspek kerja sama intelijen dan keamanan.
Menurut media digital independen Yunani, Greek City Times, pembicaraan tersebut berfokus pada kejahatan terorganisir, jaringan penyelundupan migran, terorisme, dan spionase.
Pembicaraan itu kabarnya juga membahas keberadaan sekitar 300 tokoh kejahatan terorganisir asal Turki—yang terkait dengan sekitar 15 organisasi kriminal—serta warga negara Turki yang diduga terlibat dalam pengaturan operasi penyelundupan migran dari pesisir Turki.
Pertemuan tersebut dilaporkan berlangsung melalui saluran komunikasi keamanan rutin antara Athena dan Ankara.
Ankara juga telah menyatakan keberatan terhadap inisiatif Yunani di Laut Aegea, termasuk terkait Kerangka Tata Ruang Khusus untuk Pariwisata.
Pada Agustus lalu, Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan bahwa kerangka kebijakan Yunani tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum bagi Ankara. Türki mendesak Athena untuk tidak mengambil tindakan sepihak di wilayah Laut Aegea maupun Mediterania.
“Kami kembali menegaskan bahwa upaya memanfaatkan nilai-nilai universal—seperti perlindungan lingkungan—untuk tujuan politik adalah tindakan sia-sia dan sama sekali tidak akan memengaruhi posisi hukum yang telah ditetapkan oleh negara kami,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, Oncu Keceli, kepada kantor berita Anadolu.
Keceli juga menyatakan bahwa hukum laut internasional mendorong kerja sama antarnegara pesisir di wilayah laut tertutup maupun semi-tertutup, termasuk dalam hal isu-isu lingkungan.
Kalin telah menjabat sebagai kepala MIT sejak Juni 2023, menggantikan pendahulunya, Hakan Fidan, yang beralih tugas menjadi Menteri Luar Negeri Turki.
Sebelum memimpin badan intelijen tersebut, Kalin selama bertahun-tahun menjabat sebagai penasihat senior dan staf ahli kebijakan luar negeri yang dekat dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Yunani dan Turki tetap menjaga saluran komunikasi antara badan intelijen dan kepolisian kedua negara, meskipun terdapat perbedaan pendapat di bidang politik dan strategis selama berpuluh-puluh tahun. (af)