JAKARTA (SALAM-ONLINE): Mayoritas publik tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK pada semester pertama (enam bulan), di sektor tata kelola pemerintahan.
Sebanyak 90,8 persen publik tidak puas dengan kinerja Jokowi di sektor tersebut. Artinya, hanya 9,2 persen yang puas dengan kinerja politisi PDIP itu.
Demikian hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM). Survei itu dilakukan pada 18-28 April 2015 dengan jumlah responden 1.250 orang. Survei mengunakan metode multi stage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin error +/- 2,7 persen.
Direktur Eksekutif IDM, Iwan Sumule, menjelaskan, publik tidak puas dengan kinerja Jokowi di sektor tata kelola pemerintahan, karena pemerintah banyak menabrak UU sehingga menghambat kepentingan masyarakat saat mengurus kepentingan yang berhubungan dengan pemerintah .
“Seperti banyaknya nomenklatur baru di pemerintahan, serta tidak sinkronya kerja Menseskab (Andi Widjajanto) dengan kerja Presiden,” ujarnya seperti dikutip RMOL.CO, Kamis (14/5).
Menseskab juga terkesan banyak melakukan kesalahan seperti penerbitan Kepres tentang uang muka mobil pejabat.
“Terakhir, statemen Menseskab terkait pidato Jokowi di KAA yang ditulis Menseskab dibocorkan sendiri oleh Menseskab dan menyebabkan Jokowi terlihat bodoh,” ungkap Iwan Sumule.
Sumber: RMOL.CO
salam-online