JAKARTA (SALAM-ONLINE): Polemik pembelian senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 oleh Polri membuat banyak pihak mengaitkan hal tersebut kepada pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu yang mengatakan ada Institusi selain Militer yang mengimpor senjata ilegal.
Pasalnya, senjata yang berjumlah ratusan itu datang adalah impor dan belum memiliki izin dari Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, sehingga saat ini masih tertahan di Gudang Kargo Unex, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta presiden untuk turun tangan menjelaskan polemik yang terjadi antar intitusi negara tersebut.
“Kalau presiden merasa panglima tertinggi, ya beliau mempunyai kewajiban untuk menyampaikan itu. Jangan membuat masyarakat kebingungan, nanti makin gak percaya,” ungkap Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).
Dia mengatakan, pernyataan terkait isu pengadaan senjata ini masih berbeda-beda, baik dari pihak TNI, Polri, Menkopolhukam maupun istana. Nasir menduga hal tersebut memiliki ruang yang tidak diketahui banyak orang.
“Kayaknya masih ada ruang-ruang gelap yang mereka gak bisa masuk. Hatta Menkopolhukam pun tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Jadi memang ini harus clear,” ujarnya.
Oleh karenanya dia menyatakan Komisi III DPR akan mengonfirmasi kepada Polri terkait pengadaan senjata ilegal tersebut. Nasir berharap tidak ada kesan Institusi Polri dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan dalam soal senjata, entah kepentingan jual beli seperti Broker ataupun lainnya.
“Kita akan mengonfirmasi ini atau mungkin bahkan akan mengejar hal-hal seperti ini. Jangan sampai kemudian ada kesan seolah-olah ada pihak yang memanfaatkan senjata ini, kemudian difasilitasi oleh institusi resmi seperti kepolisan, semoga tidak seperti ini,” harapnya. (MNM/Salam-Online)