Diberitakan, ‘Israel’ Sudah Dapat Peringatan Akan Ada Serangan 7 Oktober 2023, Netanyahu Lobi UEA Agar Membantahnya

SALAM-ONLINE.COM: Perdana Menteri penjajah Benjamin Netanyahu diberitakan bertolak ke Uni Emirat Arab (UEA) untuk melobi Presiden UEA Mohamed bin Zayed agar menyanggah secara terbuka kabar bahwa negara Teluk tersebut telah memperingatkannya sebelumnya mengenai serangan Hamas ke wilayah selatan jajahan “Israel” itu pada 7 Oktober 2023; demikian dilaporkan oleh Associated Press (AP).

Menurut sejumlah media “Israel”, kepergian Netanyahu ke UEA pada Ahad (27/9/2026) itu adalah untuk melobi presiden UEA tersebut dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam agar menyanggah pemberitaan media “Israel”, Haaretz, yang menyebutkan bahwa ia sebelumnya telah diperingatkan mengenai rencana operasi besar-besaran Hamas.

Laporan yang dirilis oleh Haaretz—yang didasarkan pada sebuah buku yang akan segera terbit—menyebutkan bahwa Zayed telah memperingatkan Netanyahu agar “Israel” bersiap menghadapi serangan Hamas pada 7 Oktober tersebut.

Pemimpin UEA itu juga menyarankan upaya pencarian solusi ekonomi bagi Jalur Gaza yang sedang dikepung serta langkah meredakan ketegangan di Tepi Barat yang diduduki, tempat para pemukim ilegal “Israel” kerap menyerang warga Palestina tanpa mendapat hukuman dan secara drastis memperluas permukiman ilegal.

Kantor berita resmi UEA, WAM, mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan pada Senin (28/9) malam bahwa Zayed menerima kunjungan Netanyahu di negara Teluk tersebut. Dilaporkan, keduanya membahas cara-cara untuk “memperkuat hubungan bilateral”.

Kunjungan mendadak Netanyahu ke UEA ini dilakukan sekitar satu bulan menjelang pemilihan umum “Israel” yang sangat dinanti-nantikan, yang berpotensi mengakhiri masa jabatannya.

Para pemimpin dari lima partai oposisi “Israel” telah sepakat untuk mengoordinasikan upaya mereka guna memperbesar peluang melengserkan Netanyahu.

Pada saat yang sama, pemilihan umum ini berlangsung di tengah aksi kekerasan “Israel” terhadap warga Arab Palestina yang tinggal di wilayah jajahan dan statusnya merupakan penduduk “Israel”.

Pekan lalu, Komite Pemilihan Umum Pusat “Israel” memutuskan untuk melarang dua daftar partai politik utama yang beranggotakan mayoritas warga Arab untuk turut serta dalam pemilihan parlemen. Komite tersebut juga memutuskan untuk melarang dua kandidat dari Joint List.

Mahkamah Agung “Israel” dapat membatalkan keputusan tersebut.

Netanyahu terus dihantam tuduhan bahwa ia mengabaikan peringatan mengenai persiapan Hamas untuk melancarkan serangan ke wilayah selatan jajahan “Israel”. Kurang dari sepekan setelah tanggal 7 Oktober 2023, anggota Kongres dari Partai Republik, Michael McCaul, menyatakan, para anggota parlemen telah menerima informasi bahwa Mesir telah memperingatkan “Israel” beberapa hari sebelum serangan itu terjadi.

“Kami tahu bahwa Mesir telah memperingatkan pihak ‘Israel’ tiga hari sebelumnya bahwa peristiwa seperti ini bisa saja terjadi,” ujar McCaul secara terbuka.

Associated Press juga melaporkan pada awal Oktober—setelah serangan Hamas tersebut—bahwa “Israel” telah diperingatkan oleh Mesir mengenai “sesuatu yang besar” yang akan terjadi di Gaza.

Baik The Wall Street Journal maupun The Atlantic telah mengangkat kembali berita ini dalam beberapa hari terakhir, dengan menyebut Abbas Kamel—mantan kepala intelijen Mesir—sebagai utusan yang dikirim kepada Netanyahu.

Netanyahu dan kabinetnya terus membantah laporan-laporan tersebut. Menyusul artikel Haaretz pada September 2026, Netanyahu berupaya mematahkan kredibilitas berita itu dengan menyatakan bahwa Mohammed Dahlan adalah sumber informasinya.

Dahlan adalah politisi Palestina dari faksi Fatah yang hidup di pengasingan dan pernah berselisih dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas maupun Hamas. Ia merupakan sekutu dekat UEA. Namanya kerap disebut-sebut sebagai calon pemimpin Gaza dalam sebuah rencana yang didukung oleh UEA.

UEA dan “Israel” adalah sekutu dekat yang bekerja sama dalam bidang militer dan intelijen. Namun, belakangan muncul tanda-tanda ketegangan dalam hubungan kedua pihak terkait cara Netanyahu mengelola hubungan tersebut.

Pada Mei lalu, kementerian luar negeri UEA membantah klaim publik dari kantor Netanyahu yang menyatakan bahwa ia telah mengunjungi negara Teluk tersebut dan mengadakan pertemuan rahasia dengan presidennya di tengah memuncaknya ketegangan dengan Iran.

“Segala klaim mengenai kunjungan yang tidak diumumkan atau kesepakatan yang tidak dipublikasikan sama sekali tidak berdasar, kecuali jika diumumkan secara resmi oleh pihak berwenang terkait di UEA,” demikian bunyi pernyataan tersebut. (ib)