Pengadilan PBB Putuskan: Myanmar Lakukan Genosida terhadap Muslim Rohingya
SALAM-ONLINE.COM: Mahkamah tertinggi PBB memutuskan bahwa Myanmar melakukan genosida terhadap Muslim Rohingya pada tahun 2017. Keputusan ini menandai kali pertama sebuah negara dinyatakan bertanggung jawab atas tindakan genosida.
Mahkamah Internasional (ICJ), lapor Anadolu, Kamis (19/11/2026), menetapkan Myanmar bertanggung jawab atas genosida yang terjadi selama operasi militer di negara bagian Rakhine bagian utara, dengan perolehan suara 9 berbanding 6.
Saat membacakan putusan, Hakim Yuji Iwasawa dari Mahkamah Internasional (International Court of Justice) menyatakan bahwa Myanmar telah melakukan genosida terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine utara. ICJ juga menegaskan, Myanmar telah melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
“Mahkamah menemukan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan tindakan kekerasan seksual secara luas, serta melakukan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak, dan menyerang warga Rohingya yang sedang melarikan diri dalam jumlah besar menuju Bangladesh,” ungkap Mahkamah tersebut.
Para hakim menyimpulkan bahwa pasukan keamanan Myanmar melakukan tindakan-tindakan yang dilarang di bawah Konvensi Genosida dengan niat untuk memusnahkan sebagian besar populasi Rohingya di Myanmar.
Mahkamah menyimpulkan bahwa skala dan metode kekerasan yang dilakukan melampaui kebutuhan militer dan mencerminkan niat untuk memusnahkan sebagian besar etnis Muslim tersebut.
Dalam pemungutan suara terpisah dengan hasil 9 banding 6, Mahkamah menyatakan bahwa Myanmar telah melanggar kewajibannya untuk mencegah genosida yang dilakukan oleh warga sipil yang bertindak bersama-sama dengan pasukan keamanan negara tersebut.
Mahkamah juga menyatakan bahwa Myanmar telah gagal memenuhi kewajibannya untuk menghukum pelaku genosida.
Mahkamah memerintahkan Myanmar untuk mengambil “langkah-langkah segera dan efektif” guna menyelidiki pihak-pihak yang diduga sebagai pelaku, serta memfasilitasi “pemulangan yang aman, sukarela, dan bermartabat” bagi warga Rohingya yang terusir.
Menurut putusan tersebut, Myanmar juga harus memulihkan atau mengganti properti etnis Rohingya yang hilang atau rusak, serta memberikan rehabilitasi fisik dan psikologis kepada mereka yang mengalami cedera.
Putusan itu lebih lanjut mewajibkan Myanmar untuk memberikan kompensasi kepada para korban dari etnis Rohingya atas kerugian yang tidak dapat dipulihkan melalui restitusi. Artinya, pembayaran ganti kerugian tidak dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana, melainkan jadi tanggung jawab negara.
Militer Gagal Menjelaskan Kekejaman yang Terjadi
Para hakim menelaah sifat sistematis dari operasi militer itu, penargetan terhadap warga sipil Rohingya, serta tindakan-tindakan yang mengancam kelangsungan hidup warga Muslim tersebut.
Mereka menyimpulkan bahwa skala kehancuran dan jumlah korban dari kalangan sipil tidak dapat dijelaskan oleh tujuan yang dinyatakan Myanmar, yakni untuk memerangi kelompok pemberontak.
“Pengadilan memandang jumlah korban dan kerusakan—yang jauh melampaui apa yang dapat dibenarkan oleh kebutuhan militer—sebagai faktor yang melemahkan anggapan bahwa niat Myanmar hanyalah untuk melaksanakan operasi penumpasan pemberontak,” ujar Iwasawa.
Pengadilan juga menemukan bahwa keterlibatan warga sipil bersama aparat keamanan menimbulkan risiko serius terjadinya genosida, yang seharusnya disadari oleh negara.
Pengadilan menyatakan “tidak ada bukti” bahwa pihak berwenang Myanmar berupaya mencegah warga sipil untuk turut serta dalam serangan terhadap etnis Rohingya.
Myanmar diperintahkan untuk menuntut para pelaku dan memberikan kompensasi atas kerugian atau pelanggaran yang terjadi.
Mahkamah memerintahkan Myanmar untuk mengambil “langkah-langkah segera dan efektif” guna menyelidiki pihak-pihak yang diduga sebagai pelaku, serta memfasilitasi “pemulangan yang aman, sukarela, dan bermartabat” bagi etnis Rohingya yang terusir.
Myanmar wajib memulihkan atau mengganti properti yang rusak, menyediakan rehabilitasi fisik dan psikologis bagi para korban, serta memberikan kompensasi atas kerugian yang tidak dapat dipulihkan melalui restitusi (pembebanan kepada pelaku tindak pidana). Artinya, negara dituntut untuk bertanggung jawab.
Para hakim juga memerintahkan Myanmar untuk membantu melacak keberadaan etnis Rohingya yang hilang, mengidentifikasi jenazah korban yang tewas, serta memastikan pemakaman ulang yang bermartabat.
Putusan tersebut mengharuskan Myanmar untuk mengadopsi undang-undang yang mengimplementasikan Konvensi Genosida serta memberikan jaminan agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan.
Mahkamah menyoroti adanya permusuhan yang telah berlangsung lama dan mengakar kuat terhadap etnis Rohingya sebagai suatu kelompok.
Myanmar diberi waktu dua tahun untuk melaporkan langkah-langkah restitusi yang telah diambil. Sementara ketentuan mengenai kompensasi akan ditetapkan dalam proses persidangan selanjutnya.
Pengadilan Menyatakan Myanmar Melanggar Perintah untuk Mengamankan Bukti
Pengadilan juga menyatakan bahwa Myanmar telah melanggar perintah pada Januari 2020 untuk mengamanka bukti-bukti terkait dugaan tindak kejahatan.
Hal ini merujuk pada pembangunan pangkalan pemerintah di lokasi bekas desa-desa Rohingya pada tahun 2021, serta penghancuran sisa-sisa setidaknya lima desa pada Mei 2020.
Pengadilan menemukan bukti yang meyakinkan mengenai tindakan-tindakan tersebut, kata Iwasawa.
Gambia mengajukan kasus ini pada November 2019, dengan dukungan dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara, setelah operasi militer memaksa lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh pada 2017.
Mahkamah Internasional memerintahkan Myanmar pada Januari 2020 untuk mencegah genosida dan mengamankan bukti-bukti, sebelum akhirnya menolak keberatan awal yang diajukan Myanmar pada Juli 2022.
Para Hakim Berbeda Pendapat Mengenai Temuan Genosida, Namun Menolak Klaim Terkait Hasutan
Para hakim memutuskan dengan perbandingan suara 11-4 bahwa Myanmar gagal menghukum tindakan genosida dan perbuatan terlarang lainnya yang terkait.
Dalam putusan terpisah dengan perbandingan suara 14-1, mereka menyatakan bahwa Myanmar gagal mengesahkan undang-undang untuk menerapkan Konvensi Genosida.
Mahkamah memerintahkan penyelidikan dan kemungkinan penuntutan dengan perbandingan suara 13-2. Sementara putusan dengan perbandingan 9-6 mewajibkan adanya jaminan untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang.
Dalam tiga putusan dengan perbandingan suara 10-5, para hakim memerintahkan restitusi dan kompensasi, dengan ketentuan bahwa penetapan jumlah kompensasi akan diputuskan dalam proses persidangan selanjutnya.
Mahkamah juga memutuskan dengan perbandingan suara 11-4 bahwa Myanmar melanggar kewajibannya untuk menjaga bukti-bukti.
Akan tetapi, dengan perbandingan suara 14-1, Mahkamah menolak klaim terpisah mengenai hasutan langsung dan terbuka untuk melakukan genosida yang dilakukan oleh pihak perorangan.
“Agar ujaran kebencian dapat dikategorikan sebagai hasutan, ujaran tersebut harus memuat seruan untuk melakukan genosida jika dilihat dalam konteksnya,” ungkap Mahkamah.
Para hakim secara bulat menolak permohonan-permohonan lain yang diajukan oleh Gambia. (af)




