Mau Gantikan Netanyahu, Eisenkot Hadapi Krisis di ‘Israel’

SALAM-ONLINE.COM: Mantan kepala militer penjajah “Israel”, Gadi Eisenkot, pada Minggu (8/11/2026) memulai tugas berat untuk membentuk pemerintahan. Ia menjangkau sekutu-sekutu Benjamin Netanyahu sembari memperingatkan bahwa perdana menteri yang merupakan rivalnya tersebut telah membawa “Israel'” ke dalam krisis.

Eisenkot (66 tahun), seorang pendatang baru dalam dunia politik yang bertekad menjembatani polarisasi mendalam di “Israel” di bawah kepemimpinan Netanyahu, secara resmi menerima mandat dari Presiden Isaac Herzog. Mandat ini memberinya waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan, meskipun blok politiknya tidak memiliki mayoritas yang jelas.

“Kita berada dalam keadaan darurat, mendekati titik tanpa jalan kembali bagi Israel,” ujar Eisenkot—yang kali ini mengenakan setelan jas dan dasi, berbeda dari pakaian serba hitam yang biasanya ia kenakan—dalam sebuah upacara di kantor kepresidenan, Ahad (8/11).

“Kita harus membentuk pemerintahan darurat nasional. Hal ini akan memerlukan langkah-langkah politik yang kreatif dan tidak konvensional.”

Eisenkot, yang lahir dari keluarga imigran kelas pekerja asal Maroko, akan menjadi perdana menteri pertama dari komunitas Sephardic—kelompok yang sebagian besar merupakan keturunan Yahudi dari Timur Tengah atau Afrika Utara—di sebuah wilayah jajahan yang sejak lama didominasi oleh elite Ashkenazi yang memiliki keterkaitan dengan Eropa.

Netanyahu adalah perdana menteri penjajah “Israel” dengan masa jabatan terlama. Ia telah telah terpilih beberapa kali untuk memimpin wilayah jajahan tersebut selama hampir dua dekade. Di bawah kepemimpinannya, “Israel” bergeser tajam ke arah kanan dan terlibat dalam berbagai perang di Gaza, Lebanon, serta Iran sejak Oktober 2023. Dalam kurun waktu tersebut, “Israel” juga melancarkan serangan ke Suriah, Yaman, dan Qatar.

Baik Eisenkot maupun Herzog mengakui semakin terisolasinya “Israel” di bawah kepemimpinan Netanyahu–yang kini diburu oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Di Amerika Serikat, sekutu terpenting “Israel”, Partai Demokrat pada Selasa (3/11) meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum dengan menyerukan pembatasan terhadap “Israel”, menyusul kehancuran di Gaza serta perang melawan Iran—yang tidak populer—yang dilancarkan Netanyahu bersama Presiden Donald Trump.

“Kita sedang berada di tengah krisis diplomatik yang sangat parah. Bahkan teman terdekat dan sekutu strategis kita menyatakan bahwa hubungan mereka dengan ‘Israel’ perlu ditinjau kembali,” ujar Eisenkot.

Eisenkot mengajak Partai Likud pimpinan Netanyahu serta partai sayap kanan ekstrem milik Menteri Keuangan penjajah, Bezalel Smotrich, untuk bergabung—dengan syarat ia sendiri yang menjabat sebagai perdana menteri.

“Pintu saya terbuka dan tangan saya terulur, dengan sepenuh hati dan sukarela, kepada siapa pun yang memahami betapa gentingnya saat ini,” ujarnya.

Merayu Kelompok Ultra-Ortodoks

Dalam konsultasi pekan lalu dengan Herzog, Eisenkot menerima rekomendasi dari partai-partai yang mewakili 67 anggota parlemen, sementara Netanyahu mendapatkan dukungan dari 46 anggota parlemen.

Namun, jumlah suara tersebut mencakup kelompok Arab “Israel”—yang perolehan kursinya melonjak ke rekor tertinggi akibat kemarahan terhadap rezim Netanyahu—padahal sejumlah partai lain menolak keterlibatan partai-partai Arab itu dalam pemerintahan.

Avigdor Liberman, mantan pembantu Netanyahu yang kini menjadi pengkritik keras—meski tetap memiliki pandangan garis keras yang serupa—bersikap tegas menolak aliansi apa pun dengan warga Arab “Israel”. Kelompok ini merupakan keturunan dari warga Palestina yang tetap tinggal setelah berdirinya “Israel” pada tahun 1948, selama peristiwa Nakba.

Membatalkan salah satu janji kampanye utamanya, Liberman justru menyatakan keterbukaan untuk bersekutu dengan kelompok Yahudi Ultra-Ortodoks, yang prioritas utamanya hampir semata-mata adalah memastikan agar mereka tetap dibebaskan dari wajib militer.

Pengecualian wajib militer bagi kelompok Ultra-Ortodoks—yang dua partai utamanya sempat bersekutu dengan Netanyahu, namun kini berpotensi membantu Eisenkot meraih mayoritas—telah memicu kebencian yang kian mendalam di kalangan banyak warga “Israel”, terutama saat para tentara cadangan harus berulang kali menjalani masa tugas.

Pada hari Minggu, Liberman menyatakan bahwa ia tetap mendukung wajib militer bagi seluruh warga “Israel”. Namun, ia mengaku harus mengambil “keputusan sulit” demi prioritas yang lebih utama, yakni melengserkan Netanyahu—sosok yang tengah menghadapi dakwaan korupsi dan terancam hukuman penjara jika kehilangan kekuasaannya.

Naftali Bennett, tokoh oposisi terkuat kedua setelah Liberman, juga kerap vokal menentang pengecualian wajib militer bagi komunitas Ultra-Ortodoks. Namun, ia memilih untuk tetap bungkam sejak Liberman mengubah sikapnya secara drastis.

Kekuasaan yang Rapuh

Eisenkot tampaknya mengisyaratkan kesediaannya untuk memulai pemerintahan dengan status minoritas—dengan mengandalkan dukungan eksternal dari partai-partai Arab-“Israel”—sebelum nantinya mengajak anggota parlemen lain untuk bergabung ke dalam koalisinya.

Assaf Shapira, seorang pakar politik dari Demkcracy Institute di “Israel”, mengatakan bahwa Eisenkot akan menghadapi pemerintahan yang sangat rapuh jika hanya didukung oleh 48 anggota parlemen dari total 120 kursi yang ada, yang berarti setiap rancangan undang-undang akan memerlukan negosiasi yang ekstensif.

Eisenkot telah berjanji untuk mengakhiri kekerasan merajalela terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim ekstremis di Tepi Barat—kelompok yang didukung oleh rezim Netanyahu—serta memperingatkan bahwa perdana menteri petahana tersebut tidak memiliki mandat untuk melancarkan serangan lain terhadap Iran.

Namun, ia sebagian besar mendukung keputusan perang Netanyahu. Saat menjabat sebagai kepala militer selama perang Lebanon tahun 2006, Eisenkot menganjurkan penggunaan kekuatan besar terhadap infrastruktur sipil yang menjadi basis operasi musuh—sebuah kebijakan yang menurut para kritikus dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Di Tel Aviv, Neri Bar-On, yang bekerja di bidang teknologi pendidikan, mengatakan bahwa ia berharap Eisenkot akan berhasil membentuk pemerintahan.

“Akan tetapi, masalahnya jauh lebih mendalam,” ujarnya.

“Negara (jajahan, red) ini sedang menghadapi konflik internal yang masif. Bahkan jika ia berhasil membentuk pemerintahan, hal itu tidak akan menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang ada.” (is)