Presiden Maladewa Tegaskan Kembali Larangan Masuk bagi Pemegang Paspor ‘Israel’
SALAM-ONLINE.COM: Presiden Maladewa (Maldives) Dr Mohamed Muizzu telah menegaskan kembali larangan negara yang berdasarkan syariat Islam tersebut terhadap pemegang paspor “Israel”. Ia menyatakan bahwa mereka tidak akan diizinkan masuk dalam keadaan bagaimana pun.
Dalam konferensi pers di Kantor Presiden pada Senin (9/11/2026) seperti dilansir Anadolu, Rabu (11/11), Mohamed Muizzu mengatakan bahwa rancangan undang-undang imigrasi yang diusulkan akan menetapkan larangan masuk tanpa syarat bagi pemegang paspor “Israel”, terlepas dari perubahan situasi apa pun.
Ia menjelaskan bahwa usulan sebelumnya sempat berupaya melarang masuk hingga “Israel” mengakhiri genosida terhadap rakyat Palestina yang dimulai pada Oktober 2023. Namun rancangan undang-undang yang baru ini akan membuat pembatasan tersebut berlaku tanpa syarat.
Muizzu menyebut tindakan “Israel” terhadap rakyat Palestina sebagai genosida. Karena itu, Muizzu menyatakan bahwa mengizinkan pemegang paspor “Israel” masuk ke Maladewa adalah satu hal yang tidak dapat diterima.
Ia juga menegaskan kembali dukungan negara di Samudra Hindia tersebut terhadap perjuangan Palestina, seraya mengatakan bahwa pemerintah telah secara konsisten mempertahankan posisinya di berbagai forum internasional maupun melalui jalur hukum.
Presiden menyatakan bahwa rancangan undang-undang imigrasi yang diusulkan telah disusun untuk mencerminkan sikap pemerintah terkait masalah tersebut.
Negara kepulauan yang penduduknya 100% Muslim itu sebelumnya telah melarang pemegang paspor “Israel” untuk masuk ke wilayahnya pada April 2025, setelah Muizzu mengesahkan perubahan Undang-Undang Imigrasi yang telah disetujui oleh parlemen.
Pada saat itu, Muizzu mengatakan bahwa keputusan tersebut mencerminkan solidaritas negara itu terhadap rakyat Palestina serta penentangannya terhadap serangan militer penjajah itu di Gaza.
Pembatasan awal tersebut dikaitkan dengan tindakan “Israel” di Gaza. Sementara rancangan undang-undang yang baru diusulkan berupaya menjadikan larangan tersebut bersifat tanpa syarat, terlepas dari perkembangan apa pun di masa depan.
Maladewa, negara yang warganya hidup makmur dengan status ekonomi menengah ke atas itu secara konsisten mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sejalan dengan resolusi PBB. (ib)
