Dukung Negara Palestina Tunggal, Partai Hijau Inggris Tolak Zionisme
SALAM-ONLINE.COM: Partai Hijau di Inggris dan negara bagian Wales (Green Party of England and Wales) telah memutuskan untuk menolak Zionisme karena rasis. Demikian ditetapkan dalam koferensi partai di Brighton — sebuah kota pantai di tenggara Inggris — pada Ahad (4/10/2026). Penetapan seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya, Middle East Eye melaporkan, Senin (5/10).
Pemungutan suara oleh anggota partai tersebut menjadikan partai ini sebagai partai besar pertama di Inggris dan Wales yang mengakui Zionisme sebagai bentuk rasisme—serta mendukung satu negara tunggal Palestina yang demokratis dengan hak setara bagi semua kelompok etnis dan agama, alih-alih solusi dua negara.
Sebanyak 1.022 anggota memberikan suara mendukung mosi tersebut, sementara 813 anggota menolaknya.
Wakil Ketua Bersama, Mothin Ali mengatakan bahwa ia sangat mendukung mosi tersebut, berbeda dengan anggota parlemen dari Partai Hijau, Carla Denyer dan Adrian Ramsay, yang mengkritiknya.
“Sebagaimana didefinisikan dalam mosi tersebut,” ujar Ali, “Zionisme adalah negara etno-nasionalis. Zionisme berujung pada pembersihan etnis, yang didasari keyakinan bahwa satu kelompok masyarakat lebih unggul daripada kelompok lainnya.”
Ia menambahkan: “Kini saya adalah seorang penentang rasisme yang berkomitmen. Saya terjun ke dunia politik melalui gerakan anti-rasisme dan anti-perang. Sejak saat itu, saya memiliki pemahaman nyata mengenai wujud rasisme, baik yang bersifat struktural maupun personal.
“Keyakinan bahwa satu kelompok masyarakat lebih unggul daripada kelompok lain—hal itu sama sekali tidak bisa saya terima.”
Para anggota Partai Hijau menolak amendemen terhadap mosi tersebut yang menyatakan bahwa mosi itu “tidak boleh digunakan untuk menekan, melarang, atau menjatuhkan sanksi disiplin kepada anggota berdasarkan afiliasi mereka dengan lembaga komunitas Yahudi—seperti sinagoge, pusat komunitas, atau kelompok denominasi—yang mengidentifikasi diri sebagai Zionis; ataupun digunakan untuk mendisiplinkan atau menjatuhkan sanksi kepada anggota Yahudi karena menyampaikan pandangan yang tidak akan dikenai sanksi jika disampaikan oleh anggota non-Yahudi (seperti dukungan terhadap negara binasional atau solusi dua negara).”
Namun, menurut sumber internal partai, para anggota memberikan suara untuk mendukung amendemen yang mengakui “hak mutlak untuk menentukan nasib sendiri” bagi rakyat Palestina.
Ali yakin mosi tersebut akan mengubah diskursus politik di Inggris. “Pada tahun 2024, Partai Hijau mengakui adanya peristiwa genosida di Gaza, mendahului partai politik besar lainnya.
“Jadi, kami selalu menjadi pelopor dalam isu ini; kami memelopori isu hak asasi manusia, di mana pun hal itu terjadi. Kami mengajak partai-partai politik lain untuk turut serta. Kami mendorong agar perdebatan ini berlangsung di tengah masyarakat.”
‘Mosi Ini Melindungi Warga Yahudi‘
Sebelum konferensi dimulai, beredar luas kabar bahwa anggota Partai Hijau (Green Party) yang berlatar belakang Yahudi dan menjadi anggota sinagoge yang mengidentifikasi diri sebagai Zionis akan menghadapi prosedur disipliner internal.
Lubna Speitan, seorang warga Inggris keturunan Palestina sekaligus penyusun utama mosi tersebut, mengatakan pada Sabtu bahwa anggapan itu keliru. Ia menjelaskan bahwa mosi ini merupakan “E-Motion” (mosi eksternal), yang berarti mosi ini menyangkut persoalan luar dan tidak berdampak pada proses internal partai.
“Kami telah menegaskan secara eksplisit dalam mosi tersebut bahwa tidak semua orang Yahudi adalah Zionis dan tidak semua Zionis adalah orang Yahudi,” ujarnya.
Mosi tersebut didukung oleh Stephen Kapos, seorang aktivis dan penyintas Holocaust terkemuka. Kapos menyatakan keyakinannya bahwa “Zionisme, baik sebagai ideologi maupun praktik, bersifat merugikan, tidak memiliki legitimasi, dan harus ditolak.”
Namun, kelompok Jewish Greens tidak mengambil sikap resmi terkait mosi tersebut, dengan alasan bahwa para anggotanya memiliki pandangan yang terbelah mengenai masalah ini.
Pemimpin Partai Hijau, Zack Polanski—yang juga seorang Yahudi—menyatakan bulan lalu bahwa mosi tersebut perlu diamendemen untuk menegaskan “secara sangat jelas dan eksplisit bahwa mosi ini melindungi orang-orang Yahudi”.
“Artinya, jika seseorang menentang pendudukan, menentang apartheid, dan menentang genosida, namun kebetulan menjadi anggota sinagoge yang menyebut dirinya sebagai sinagoge Zionis, orang tersebut tidak boleh diperlakukan secara berbeda di dalam Partai Hijau.”
Mothin Ali mengatakan pada hari Ahad bahwa ia tidak keberatan dengan amendemen tersebut.
“Jika anggota Yahudi merasa membutuhkan jaminan tambahan, menurut saya wajar saja jika mereka memintanya,” ujarnya.
“Semua anggota harus merasa aman di partai ini. Bukan berarti mosi tersebut seharusnya membuat mereka merasa tidak aman, tetapi jika mereka menginginkan jaminan tambahan, saya menyambut baik hal itu.”
Pada Ahad pagi, juru bicara partai enggan mengungkapkan apakah Polanski akan mendukung mosi tersebut tanpa amendemen.
Setelah pemungutan suara, kelima anggota parlemen dari Partai Hijau mengeluarkan pernyataan bersama yang berbunyi: “Kami tidak akan pernah menoleransi segala bentuk diskriminasi atau pelecehan.”
Mereka menambahkan bahwa “tidak ada pertentangan antara mendukung hak-hak rakyat Palestina dan hak-hak orang Yahudi.”
Untuk diketahui, Mosi dari Partai Hijau Inggris dan Wales telah mendukung pembentukan satu negara demokratis di seluruh wilayah Palestina yang berarti mereka secara resmi menolak ide solusi dua negara (Two-State Solution), tetapi memilih solusi satu negara (One-State Solution) yang bernama negara Palestina.
Secara politik dan ideologis, keputusan resmi yang diambil pada konferensi partai di Brighton (4 Oktober 2026) ini memiliki beberapa arti dan konsekuensi penting, yaitu: pembubaran Struktur Negara Berbasis Etnoreligius (“Israel” saat ini). Solusi satu negara dengan hak yang setara, berarti partai tersebut mendukung penghapusan “Israel” sebagai negara etno-nasionalis Yahudi.
Wilayah l Tepi Barat, Jalur Gaza, dan lainnya akan dilebur menjadi satu entitas negara baru yang mencakup seluruh wilayah Palestina. (ib)