PUI Kecam Serangan Houthi ke Fasilitas Publik di Arab Saudi, Desak Pemerintah Perkuat Perlindungan WNI
SALAM-ONLINE.COM: Persatuan Ummat Islam (PUI) mengecam keras serangan kelompok Houthi terhadap fasilitas publik di Arab Saudi. Serangan itu dinilai mengancam keselamatan warga sipil, termasuk jemaah yang bepergian untuk umrah ke Makkah dan Madinah.
Ketua Umum DPP PUI, Raizal Arifin, menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas sipil sangat berbahaya. Menurutnya, serangan itu bukan hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu perjalanan ibadah umat Islam dari berbagai negara.
“PUI mengecam setiap serangan yang membahayakan warga sipil dan fasilitas publik. Terlebih, di antara masyarakat yang terdampak terdapat umat Islam yang sedang menempuh perjalanan dengan niat beribadah umrah ke Tanah Suci. Keselamatan mereka harus menjadi perhatian utama,” kata Raizal dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Raizal menyebut setiap pihak dalam konflik bersenjata wajib mematuhi hukum humaniter internasional. Pihak yang bertikai, ujarnya, harus membedakan sasaran militer dari penduduk dan objek sipil, menjaga proporsionalitas, serta mengambil langkah pencegahan untuk meminimalkan korban sipil.
Ia menjelaskan bahwa ketentuan itu antara lain tercermin dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 dan hukum humaniter internasional. Serangan yang sengaja diarahkan kepada warga atau objek sipil, maupun serangan tanpa pembedaan, dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum internasional.
“Konflik bersenjata tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip kemanusiaan. Keselamatan jemaah umrah, pekerja migran, pelajar, dan warga negara asing lainnya harus tetap dihormati dan dilindungi,” tegasnya.
Desak Pemerintah Perkuat Perlindungan WNI
Raizal mendesak Pemerintah Indonesia memperkuat pemantauan keamanan dan pelindungan warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi. Jumlah WNI di sana cukup besar, mencakup jemaah umrah, pekerja migran, mahasiswa, dan WNI yang menetap.
Ia meminta Kementerian Luar Negeri, KBRI Riyadh, dan KJRI Jeddah meningkatkan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi serta instansi terkait. PUI mengusulkan lima langkah:
Pertama, memperkuat pemantauan keamanan di wilayah dan fasilitas publik yang berpotensi terdampak eskalasi konflik.
Kedua, memastikan perlindungan jemaah umrah melalui koordinasi dengan penyelenggara perjalanan, maskapai, dan otoritas setempat.
Ketiga, menyediakan informasi dan imbauan resmi secara cepat dan berkala soal situasi keamanan, perubahan jadwal penerbangan, dan langkah yang harus diambil WNI saat darurat.
Keempat, memastikan kesiapan layanan konsuler dan jalur komunikasi darurat, termasuk pendataan WNI yang membutuhkan bantuan dan penyiapan langkah evakuasi bila diperlukan.
Kelima, mendorong koordinasi diplomatik untuk menjaga keselamatan warga sipil serta mendukung deeskalasi dan penyelesaian konflik secara damai.
PUI juga mengimbau WNI di Arab Saudi mengikuti arahan otoritas setempat, memperhatikan informasi resmi perwakilan Indonesia, menghindari lokasi berisiko, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Kami berharap seluruh pihak menghentikan serangan yang membahayakan warga sipil dan menghormati hukum internasional. Masyarakat sipil tidak boleh menjadi korban pertarungan bersenjata, dan ibadah umrah harus dapat dilaksanakan dalam kondisi aman dan terlindungi,” pungkas Raizal. []