SURABAYA (SALAM-ONLINE): Ide permintaan maaf terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI), keluarga dan simpatisannya, menuai protes dari berbagai kalangan, termasuk ulama dan masyarakat Indonesia umummya. Sebab, tak boleh ada jalan bagi PKI untuk hidup di bumi Indonesia Yang Berketuhanan Maha Esa ini.
“Kalau sampai Pemerintah memaafkan PKI kita lihat saja reaksi umat nanti. Mayoritas bangsa ini adalah umat Islam. Pemerintah jangan hanya karena ada kepentingan sesaat kemudian dengan mudah memaafkan,“ tutur Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Dr Habib Muhammad Baharun kepada salam-online di sela-sela Munas MUI di Hotel Garden Palace, Surabaya, Senin (24/8).
Keberadaan PKI di Indonesia dinilai Prof baharun sebagai perlawanan terhadap Pancasila, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.
“(PKI) ini melawan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Negeri ini negeri Ketuhanan, negara Indonesia adalah negara Ketuhanan, walaupun tidak jelas disebutkan sebagai negara agama, tapi negara ini ruhnya keagamaan, ini harus dihargai,“ ungkapnya.
Ia menegaskan, hadirnya MUI di tengah masyarakat, jelas memberikan kontribusi yang begitu besar dalam menangani berbagai permasalahan umat. Namun, menurut Baharun, hadirnya PKI di Indonesia justru akan menambah keresahan kepada masyarakat yang berpegang teguh kepada Islam dan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“MUI berkontribusi besar kepada masyarakat walaupun banyak kekurangan di sana-sini. Insya Allah, saya pribadi optimis. Dan soal PKI, kalau tetap dibiarkan begitu saja oleh pemerintah, keadaan tidak akan kondusif, ini akan memicu kericuhan,“ ujarnya. (EZ/salam-online)