KAMMI Minta pemberian draf pertanyaan sebelum debat pilpres 17 Januari nanti dievaluasi karena membuat demokrasi mundur ke belakang.
JAKARTA (SALAM-ONLINE): Komisi Pemilihan Umum (KPU) merencanakan akan memberikan draf pertanyaan (soal) kepada masing-masing pasangan capres-cawapres sepekan sebelum debat pertama yang jatuh pada 17 Januari 2019 mendatang.
Hal ini mendapat respons dari banyak pihak. Salah satunya dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sebagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan.
Menurut KAMMI, pemberian draf pertanyaan debat ini akan mencoreng wajah demokrasi yang tengah ingin dibangun di republik ini.
“Peraturan ini membuat demokrasi kita semakin mundur ke belakang. Demokrasi yang sedang ingin kita bangun akan tercoreng dengan pemberian draf pertanyaan di acara debat ini,” kata Ketua Umum KAMMI Irfan Ahmad Fauzi dalam keterangan persnya kepada media di Jakarta, Selasa (8/1).
Irfan membandingkan mekanisme debat pilpres tahun ini dengan debat mahasiswa saat pencalonan Presiden BEM di kampus-kampus.
“Di level kampus saja, seorang calon Presiden BEM akan dikuliti visi-misinya tanpa tahu sebelumnya apa yang akan ditanyakan kepadanya. Ini sangat bagus karena, seorang pemimpin harus paham banyak hal akan apa yang akan dia lakukan, di situlah mereka diuji,” terangnya.
Tapi, ujar Irfan, jika pertanyaan diberitahukan terlebih dahulu, maka ini sama saja seperti menghafal yang, bisa jadi calon tersebut tidak tahu apa yang ia katakan.
Menurut Irfan, pihaknya meminta agar pemberian draf pertanyaan ini dievaluasi, karena sangat bertentangan dengan logika publik yang menginginkan debat pilpres itu kaya dengan gagasan.
“Kami meminta peraturan ini segera dievaluasi. Ini sangat mengganggu logika kita sebagai masyarakat yang menyaksikan. Kita menginginkan pemimpin yang kaya dengan ide atau gagasan. Kalau pertanyaan diberitahukan terlebih dahulu, maka tidak perlu lagi acara debat, lebih baik jawabannya dikirim pakai pesan pribadi saja,” pungkas Irfan. (*)