Masyarakat hanya disuguhi tontonan capaian ataupun keluhan yang normatif-normatif saja, tapi tidak jelas mau ke mana arah negara ini.JAKARTA (SALAM-ONLINE): Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menggelar debat capres-cawapres pertama untuk pilpres 2019 pada Kamis (17/1/2019) malam di hotel bidakara, Jakarta.
Debat pertama ini mengambil tema seputar hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme.
Perhelatan debat capres-cawapres ini mendapat kritikan dari Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Irfan Ahmad Fauzi. Irfan menyebut debat yang terdiri dari enam segmen tersebut hanya sebatas formalitas dan tidak menjawab persoalan bangsa.
“Sejak Awal debat ini sudah diatur untuk menjadi formalitas saja. Saat lihat debat tadi malam, kita susah lebih dalam melihat isi kepala calon mengenai apa yang mau dilakukan sebenarnya. Jadi hanya sebatas formalitas untuk menggugurkan kewajiban saja,” ujar Irfan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (18/1).
Menurut Irfan, debat hanya berisi laporan-laporan yang bersifat kulit luar dan tidak menyentuh persoalan. Masyarakat, ungkapnya, disuguhkan dengan debat capres yang biasa dan bisa dijawab sambil memejamkan mata.
Jadi, Masyarakat hanya disuguhi tontonan capaian ataupun keluhan yang normatif-normatif saja, tapi tidak jelas mau ke mana arah negara ini. Misalnya kalau mau ke Timur atau Barat, apa langkahnya, bagaimana stepnya, terukur atau tidak.
“Hal-hal semacam itu seharusnya yang disampaikan kepada masyarakat, bukan laporan-laporan ataupun jawaban yang bisa disampaikan dengan memejamkan mata,” sesalnya.
Selain itu, Enam segmen debat pertama dengan waktu kurang lebih 90 menit ini, menurut Irfan sangat kurang. Ia beralasan banyaknya masalah bangsa selama ini di empat tema tersebut tidak cukup hanya dengan enam segmen.
“Kalau cuma enam segmen, apa yang mau kita dapatkan dari debat itu? Padahal ini adalah debat untuk memilih orang nomor satu di negara ini, jadi seharusnya lebih bisa mendalam” katanya.
“Konsep debat capres ini sejak awal sudah tidak bagus, yang pada akhirnya membuat calon-calon hanya menyampaikan yang sudah dilakukan dan apa yang mau dilakukan, sangat normatif,” tutup Irfan. (*)