“Petahana mengklaim bahwa selama tiga tahun terakhir tidak ada kebakaran hutan, sedangkan bila kita lihat dari web site kementerian lingkungan hidup, selama tiga tahun tersebut hampir 30 ribu hektar hutan kita terbakar,” kata Aboe Bakar Alhabsyi.
JAKARTA (SALAM-ONLINE): Ketua DPP PKS bidang dakwah Kalimantan, Aboe Bakar Alhabsyi berharap debat capres 2019 dapat menguji data dan fakta yang dipaparkan, sehingga publik tidak tersesat dengan data bohong atau palsu.
Aboe Bakar menyampaikan hal ini menyikapi perhelatan debat capres kedua yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad (17/2/2019) malam.
“Misalkan saja petahana mengklaim bahwa selama tiga tahun terakhir tidak ada kebakaran hutan, sedangkan bila kita lihat dari web site kementerian lingkungan hidup, selama tiga tahun tersebut hampir 30 ribu hektar hutan kita terbakar,” ungkapnya seperti dikutip Radio Republik Indonesia, rri.co.id, Senin (18/2) pagi.
Tak hanya itu, bedah debat pilpres juga akan memperdalam materi debat.
Misalkan saja, kata Aboebakar, soal kebakaran hutan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam putusan tertanggal 22 Maret 2017 menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memvonis Presiden Joko Widodo bersalah atau lalai dalam bencana asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan.
Contoh lain, ujar Aboe, membedah pernyataan klaim presiden capres nomor urut 01 yang telah memenangkan gugatan kepada 11 perusahaan akibat kerusakan lingkungan dan kebakaran hutan. Faktanya, sampai hari ini menurut informasi lembaga yang konsern terhadap lingkungan belum ada sepeser pun ganti rugi yang sudah dibayarkan.
“Padahal seharusnya ada denda sampai 18,9 Triliun yang seharusnya dibayarkan. Tentunya fakta mendalam seperti ini harusnya dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat,” tegasnya.
Hal penting lainnya yang harus dievaluasi dalam debat ini, terutama terkait peran pembawa acara. Jika diperhatikan, kata Anggota Komisi III DPR ini, beberapa kali Prabowo diinterupsi, dikatakan bahwa waktu sudah habis, padahal waktu masih ada sekian detik.
“Hal ini tentunya akan membawa spekulasi publik, akan dinilai pembawa acara memiliki pandangan politik tertentu yang menguntungkan salah satu pihak. Tentunya ini perlu dihindari, sehingga KPU akan terlihat benar-benar fair dan tidak berpihak,” ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini juga mendorong stasiun TV nasional bekerja sama dengan kampus untuk membedah debat pilpres. (*)
Sumber: rri.co.id