SALAM-ONLINE.COM: inisiatif gagasan “Board of Peace (Dewan Perdamaian)” Presiden AS Donald Trump terkait Gaza-Palestina menimbulkan kekhawatiran sebagian besar komunitas internasional. Trump melibatkan sejumlah negara dalam apa yang disebut banyak pihak sebagai upaya akal-akalan untuk mengangkangi Gaza dan melegalkan penjajahan, alih-alih untuk menciptakan perdamaian.
Bagaimana mungkin Palestina yang dijajah, tetapi “Dewan Perdamaian” yang tidak melibatkan PBB itu itu juga mengundang si penjajah zionis “Israel” berada di dalamnya. Sementara pihak Palestina sendiri yang dijajah dan ditindas tidak dilibatkan.
Trump “mengundang” sejumlah negara Arab, Turki, Indonesia, bahkan pihak penjajah sendiri (“Israel”) untuk terlibat di dalamnya.
Keikutsertaan Turki dan Qatar, selain selama ini terlibat sebagai mediator bersama Mesir, dalam proyek Trump ini keduanya disebut-sebut untuk menjadi penyeimbang dan mewarnai sekaligus menjaga Gaza dari upaya jahat AS dan “Israel”.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebagai mana Mesir, pada Rabu (21/1/2026) mengonfirmasi bahwa negaranya akan bergabung dengan lembaga yang secara nominal dibentuk untuk menangani perang di Gaza dan kemudian beralih ke krisis lainnya.
Erdogan mengatakan kepada wartawan bahwa Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mewakilinya pada upacara penandatanganan, Kamis (22/1), di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.
Seorang pejabat Turki mengatakan kepada Middle East Eye (MEE), mereka telah diberitahu bahwa tiga tahun pertama keanggotaan dewan tak dipungut biaya.
Seperti diberitakan, Donald Trump ingin negara-negara yang berminat menjadi anggota tetap “Dewan Perdamaian” yang baru dibentuknya membayar minimal US$1 miliar atau setara Rp17 triliun (asumsi kurs Rp 17.000).
Sebelumnya, Perdana Menteri penjajah Benjamin Netanyahu juga mengatakan bahwa ia telah menerima undangan untuk bergabung.
“Netanyahu mengumumkan bahwa ia telah menerima undangan Presiden AS Donald Trump dan akan bergabung sebagai anggota ‘Dewan Perdamaian’, yang akan terdiri dari para pemimpin dunia,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan.
Hungaria, Uni Emirat Arab (UEA) dan Pakistan juga telah menerima tanpa keberatan dibentuknya lembaga tersebut.
Undangan untuk bergabung dengan dewan tersebut telah dikirimkan kepada sekitar 50 negara.
Sejumlah negara yang diundang tersebut secara aktif terlibat dalam konflik. Undangan yang diberikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin memicu kemarahan khusus. Sementara PBB telah memperingatkan bahwa dewan tersebut dapat merusak pekerjaannya sendiri.
Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka “setuju untuk menerima undangan setelah menyelesaikan prosedur hukum dan konstitusional yang relevan”.
Mereka menambahkan bahwa mereka menghargai “kepemimpinan Trump dan komitmennya untuk mengakhiri perang di Gaza dan mencapai keamanan, perdamaian, dan stabilitas di Timur Tengah”.
Negara-negara lain yang telah mengonfirmasi partisipasi mereka termasuk Bahrain, Armenia, Maroko, Argentina, Hungaria, Kazakhstan, Uzbekistan dan Belarus dan Indonesia.
Sebuah sumber yang dekat dengan Trump mengatakan kepada AFP bahwa sekitar 35 pemimpin dunia telah setuju untuk bergabung dari sekitar 50 undangan yang telah dikirim.
Dikatakan, Piagam “Dewan Perdamaian” ini seharusnya mulai berlaku setidaknya ketika “tiga negara” telah menandatanganinya.
Sejumlah negara telah mengonfirmasi secara terang-terangan untuk menolak bergabung dengan badan baru gagasan Trump tersebut.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pada Senin (19/1) bahwa negaranya tidak dapat memberikan “respons yang menguntungkan” terhadap undangan tersebut. Sementara Norwegia juga menyatakan menolak.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Selasa (20/1) bahwa ia telah menerima undangan tetapi “tidak membayangkan” berpartisipasi bersama Rusia. Ia mengatakan tidak mungkin negaranya akan bergabung jika Rusia hadir.
Inggris juga menyatakan kekhawatiran atas potensi kehadiran Rusia. Dikatakan bahwa mereka “khawatir” dengan undangan kepada Presiden Rusia yang “telah berulang kali membuktikan bahwa ia tidak serius berkomitmen pada perdamaian”, meskipun Inggris belum mengonfirmasi apakah akan bergabung.
Norwegia tak akan ikut dalam “Dewan Perdamaian” yang “memunculkan sejumlah pertanyaan”, demikian diumumkan kantor perdana menteri kepada AFP pada Rabu (21/1). (Af)