Profil Abdul Hamid Aqil al-Awak, Akademisi Terkemuka yang Terpilih Memimpin Parlemen Baru Suriah
SALAM-ONLINE.COM: Parlemen Suriah yang baru dibentuk memilih cendekiawan hukum dan akademisi terkemuka Abdul Hamid Aqil al-Awak sebagai ketua majelis pertama negara itu sejak penggulingan rezim Basyar Assad pada akhir tahun 2024.
Al-Awak terpilih sebagai Ketua Majelis Rakyat Suriah dengan perolehan 99 suara dari 205 suara yang dihitung dalam pemilihan yang kompetitif. Moayad al-Qablawi berada di urutan kedua dengan 75 suara, diikuti oleh Mohammad Korj dengan 31 suara.
Ketua parlemen Suriah yang baru ini lahir di kawasan Ghwayran di provinsi Hasakah, Suriah timur laut, tempat ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya.
Ia kemudian lulus dari Fakultas Hukum di Universitas Aleppo sebelum memulai karier di bidang hukum dan administrasi yang akhirnya membawanya ke bidang peradilan.
Setelah meninggalkan Suriah, al-Awak menetap di kota Mardin, Turki tenggara.
Sejak 2016, ia menjabat sebagai profesor di Fakultas Ilmu Politik dan Hubungan Internasional di Universitas Mardin Artuklu, Turki.
Karya akademiknya sebagian besar berfokus pada masa depan konstitusional Suriah. Ia melatih anggota Komite Konstitusi oposisi Suriah dan berkontribusi dalam penyusunan beberapa makalah politik dan konstitusional.
Ia juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil Unit Pendukung Stabilitas dalam publikasi yang mengeksplorasi pandangan masyarakat setempat tentang konstitusi masa depan dan kontrak sosial Suriah.
Peran Utama
Al-Awak muncul sebagai tokoh hukum kunci di Damaskus setelah transisi politik Suriah baru-baru ini.
Ia diangkat sebagai ketua dan juru bicara komite yang bertugas menyusun deklarasi konstitusional sementara negara itu, yang dibentuk oleh otoritas Suriah baru untuk mengatur masa transisi hingga konstitusi permanen diadopsi.
Dalam peran tersebut, ia mengawasi penyusunan prinsip-prinsip hukum yang mengatur transisi, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan kebebasan publik dan pemisahan kekuasaan.
Terpilihnya al-Awak sebagai ketua parlemen menempatkannya di pusat transisi legislatif Suriah seiring meningkatnya harapan atas kemampuan majelis baru untuk membongkar warisan hukum rezim Assad dan mengaktifkan komite-komite parlemen.
Ia juga diharapkan untuk mengawasi debat tentang konstitusi baru sambil membimbing badan legislatif melalui transisi dari dominasi satu partai selama beberapa dekade menuju pluralisme politik dan supremasi hukum.
Pada Ahad (12/7) pagi, Majelis Rakyat Suriah yang baru menggelr sidang perdananya di Damaskus dengan dihadiri Presiden Ahmad al-Sharaa dan para pejabat senior pemerintah.
Sidang tersebut berlangsung beberapa hari setelah Sharaa mengeluarkan Dekrit No. 143 tahun 2026 yang menetapkan keanggotaan penuh majelis, termasuk sepertiga anggota yang ditunjuk oleh presiden.
Lembaga legislatif yang beranggotakan 210 orang ini terdiri dari 140 anggota yang dipilih melalui badan pemilihan provinsi dan 70 anggota yang ditunjuk presiden berdasarkan sistem pemilihan sementara negara tersebut.
Pembentukan parlemen baru ini menandai tahap penting dalam membangun kembali lembaga-lembaga negara Suriah setelah penggulingan Assad pada 8 Desember 2024, yang mengakhiri pemerintahannya yang berlangsung dari tahun 2000 hingga 2024. (ib)