Mengapa Hamas Bubarkan Pemerintahan di Jalur Gaza?
SALAM-ONLINE.COM: Pemerintah yang dikelola Hamas di Gaza mengumumkan pembubaran komite daruratnya dengan mengalihkan kendali ke “Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG)”.
Pada konferensi pers di Kota Gaza, Senin (6/7/2026), Ismail Thawabteh, kepala kantor media, seperti dilansir The New Arab (TNA) mengumumkan bahwa lembaga-lembaga pemerintah telah menyelesaikan semua persiapan hukum dan administratif yang diperlukan untuk mentransfer tanggung jawab mereka kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang diusulkan.
Thawabteh mengatakan bahwa pengaturan tersebut telah diperlihatkan kepada faksi-faksi Palestina, klan-klan, masyarakat sipil, dan seorang pengamat PBB, seperti dikatakan Hamas, untuk memastikan transisi yang tertib dan menghindari kekosongan kekuasaan.
Sebagai bagian dari proses tersebut, Mohammed Abdul Khaliq al-Farra, kepala Komite Darurat Pemerintah dan kepala sementara tindak lanjut pemerintah, mengajukan pengunduran diri. Sementara komite itu sendiri secara resmi dibubarkan, kata Thawabteh.
Thawabteh mencatat bahwa kementerian dan lembaga publik akan terus beroperasi melalui pegawai negeri sipil yang berfokus pada layanan penting, bekerja di bawah wewenang Komite Nasional untuk melaksanakan keputusannya.
Ia mendesak faksi-faksi Palestina untuk segera membentuk komite tersebut. Thawabteh menyebutnya sebagai langkah demi “kepentingan nasional tertinggi” untuk mengurangi penderitaan kemanusiaan akibat serangan “Israel”, blokade, dan rekonstruksi yang terhenti.
Sementara itu, Hazem Qassem, juru bicara Hamas, mengatakan pengumuman itu adalah konsesi politik untuk menghilangkan dalih “Israel” dalam menunda gencatan senjata.
“Gerakan ini telah maju dalam menghilangkan alasan pendudukan, dengan Hamas memenuhi komitmennya. Sekarang, para mediator, negara-negara penjamin, dan AS harus memastikan gencatan senjata dilaksanakan,” tambahnya.
Qassem mengatakan Hamas siap menyerahkan semua urusan pemerintahan dan keamanan di Gaza. Pihaknya menekankan bahwa mereka tidak menginginkan peran pemerintahan setelah perang.
Pengumuman ini muncul di tengah mediasi untuk mencapai tahapan gencatan senjata kedua, yang kemungkinan besar mencakup gencatan senjata permanen, penarikan “Israel”, dan upaya rekonstruksi.
Negosiasi tetap buntu mengenai masa depan Hamas, keamanan “Israel”, jadwal penarikan, dan pemerintahan setelah perang.
“Pengumuman ini seharusnya tidak mengalihkan perhatian dari perselisihan politik utama,” kata Mustafa Ibrahim, analis politik. “Faktanya, fokus pada penarikan Hamas dari administrasi sipil berisiko menciptakan kesan yang salah bahwa pengaturan pemerintahan adalah hambatan utama untuk mengakhiri perang.”
“Perselisihan sebenarnya bukanlah tentang siapa yang memimpin kementerian Gaza,” tambahnya. “Yang menjadi masalah adalah upaya berulang ‘Israel’ untuk menegosiasikan kembali perjanjian gencatan senjata dan memperkenalkan syarat-syarat yang tidak pernah menjadi bagian dari kesepakatan awal.”
Menurut Ibrahim, “Israel” telah menunda implementasi fase kedua selama berbulan-bulan meskipun ada komitmen bahwa fase tersebut akan mencakup gencatan senjata permanen, penarikan militer, dan rekonstruksi.
“Sebaliknya, pemerintah Netanyahu telah mengganti komitmen tersebut dengan tuntutan baru, terutama perlucutan senjata Hamas, restrukturisasi aparat keamanan Gaza, dan mengaitkan rekonstruksi dengan kondisi politik ini,” jelasnya.
Ibrahim berpendapat bahwa operasi militer intensitas rendah “Israel” yang berkelanjutan telah menjadi bagian dari strategi negosiasinya.
“Perang itu sendiri telah menjadi alat untuk memaksakan hasil politik baru sekaligus melayani perhitungan domestik Netanyahu dan janjinya untuk mencapai ‘kemenangan mutlak’,” lanjutnya.
“Rakyat Palestina membutuhkan lebih dari sekadar perubahan administratif. Mereka membutuhkan kemauan politik yang tulus dari semua pihak untuk menerapkan perjanjian tersebut persis seperti yang telah dinegosiasikan,” katanya.
Bantuan lebih penting daripada siapa yang memerintah
Di antara penduduk Gaza yang kelelahan, pengumuman Hamas tidak menimbulkan perayaan yang meluas maupun penolakan terang-terangan. Sebaliknya, hal itu memunculkan pertanyaan tentang mengapa langkah itu baru dilakukan sekarang dan apakah hal itu secara realistis dapat memengaruhi perhitungan “Israel”.
Ahmed al-Masri, seorang pengungsi berusia 42 tahun dari Kota Gaza, percaya bahwa keputusan tersebut seharusnya diambil pada bulan-bulan pertama perang.
“Jika langkah ini dapat membantu menghentikan perang atau mengurangi penderitaan rakyat, mengapa tidak diambil jauh lebih awal?” katanya kepada TNA.
“Ketika diskusi pertama kali dimulai tentanng pemerintahan Gaza di masa depan, keputusan ini seharusnya sudah dibuat. Rakyat telah membayar harga yang tak tertahankan selama lebih dari seribu hari perang,” katanya.
Bagi Khader Abu al-Rous, 37 tahun, keputusan Hamas ini secara efektif telah menghilangkan salah satu dalih yang paling sering dikutip “Israel”.
“Hari ini Hamas mengumumkan bahwa mereka siap menyerahkan pemerintahan, keamanan, dan setiap tanggung jawab lainnya kepada komite nasional,” terangnya.
“Jika ‘Israel’ melanjutkan perang setelah ini, semakin jelas bahwa masalahnya bukanlah Hamas yang memerintah Gaza. Ini tentang tujuan yang lebih luas mengenai masa depan Jalur Gaza dan gerakan itu sendiri,” katanya.
Yang lain tetap tidak yakin. Khaled Nassar, 50 tahun, dari Deir al-Balah, meragukan posisi “Israel” akan berubah.
“Hamas mengumumkan berakhirnya administrasi (pemerintahan) mereka, tetapi para pegawai akan tetap berada di lembaga pemerintah untuk menjaga agar layanan tetap berjalan,” katanya.
“Israel dapat dengan mudah berdalih bahwa struktur administrasi yang sama masih ada dan menggunakan itu sebagai alasan lain untuk melanjutkan perang. Masalahnya bukan nama komite tersebut. Masalahnya adalah ‘Israel’ tampaknya tidak siap untuk mengakhiri perang sama sekali,” katanya.
Ahed Ferwana, seorang analis politik dari Gaza, percaya bahwa pengumuman tersebut harus dipahami dalam konteks yang lebih luas dari strategi politik Hamas yang berkembang, bukan sebagai keputusan administratif yang terisolasi.
“Hamas tampaknya semakin bersedia memisahkan pemerintahan dari perlawanan untuk mencegah ‘Israel’ menggunakan administrasi sipil sebagai pembenaran untuk memperpanjang operasi militer,” tuturnya.
“Tetapi apakah ini akan mengubah apa pun bergantung pada ‘Israel’, bukan Hamas,” katanya. “Jika ‘Israel’ menolak setiap konsesi politik sambil mengajukan syarat-syarat baru, maka menjadi jelas bahwa konflik telah bergeser dari pertanyaan tentang pemerintahan ke tujuan strategis yang lebih luas.”
Menurut Ferwana, penduduk Gaza menjadi kurang peduli dengan pengaturan kelembagaan dibanding dengan mengupayakan gencatan senjata yang berkelanjutan.
“Orang-orang tidak lagi memperdebatkan siapa yang memerintah Jalur Gaza,” katanya. “Prioritas mereka adalah bertahan hidup, kembali ke rumah mereka jika masih ada, membangun kembali kehidupan mereka, dan mengakhiri perang yang telah menghancurkan setiap aspek kehidupan sehari-hari.”
Masa depan bergantung pada negosiasi
“Meskipun pengumuman Hamas merupakan deklarasi publik paling jelas sejak berkuasa pada tahun 2007 bahwa mereka siap untuk melepaskan pemerintahan sipil, signifikansi praktisnya masih belum pasti,” kata Hussam al-Dajani, seorang analis politik yang berbasis di Gaza.
“Pertanyaan-pertanyaan besar masih belum terjawab mengenai Komite Nasional yang diusulkan, termasuk komposisinya, kewenangan hukumnya, hubungannya dengan Otoritas Palestina, dan apakah ‘Israel’ dan komunitas internasional akan mengakuinya sebagai badan pemerintahan Gaza,” katanya.
Keputusan ini juga tidak menyelesaikan perselisihan yang lebih luas yang terus menghambat kemajuan dalam negosiasi, termasuk tuntutan ‘Israel’ mengenai pengaturan keamanan, masa depan sayap militer Hamas, mekanisme rekonstruksi, dan tata kelola jangka panjang,” tambahnya.
“Bagi Hamas, pengumuman ini tampaknya dimaksudkan untuk mengirimkan beberapa pesan secara bersamaan: kepada para mediator bahwa mereka siap untuk berkompromi, kepada faksi-faksi Palestina bahwa mereka mendukung kerangka pemerintahan konsensual, kepada negara-negara Arab yang mencari formula politik pasca-perang, dan kepada aktor-aktor internasional yang menuntut agar pemerintahan sipil Gaza dipisahkan dari gerakan tersebut,” jelasnya. (is)