Ini Parlemen Transisi Pertama Suriah Pasca Tumbangnya Rezim Assad
SALAM-ONLINE.COM: Suriah umumkan 70 anggota parlemen susulan pilihan Presiden Ahmad Al-Sharaa pada Rabu (1/7/2026) melengkapi 140 anggota sebelumnya yang terpilih pada Oktober 2025.
Pembentukan parlemen transisi pasca jatuhnya rezim Basyar Assad ini digambarkan sebagai langkah penting dalam menyelesaikan Majelis Rakyat Suriah (Syrian People’s Assembly).
Pengumuman tersebut akan mengisi 70 kursi kosong, yang mewakili sepertiga dari badan legislatif, dan akan menyelesaikan proses yang telah berlangsung sejak adopsi konstitusi sementara.
Al-Sharaa diangkat sebagai presiden pemerintahan transisi setelah penggulingan Basyar Assad pada Desember 2024.
Pengangkatan 70 anggota parlemen tersebut dilakukan setelah presiden, pada Maret 2025, menandatangani deklarasi konstitusional yang menyatakan akan ada periode transisi lima tahun yang, di antaranya membentuk parlemen beranggotakan 210 orang. Dari total jumlah ini, sepertiganya dipilih presiden. Mayoritas anggota atau dua per tiganya dipilih melalui sistem kolese elektoral (dewan perwakilan komite pemilihan lokal).
Sesuai deklarasi konstitusi sementara yang ditandatangani Al-Sharaa pada Maret 2025, presiden memiliki kewenangan menunjuk sepertiga anggota parlemen atau sebanyak 70 orang. Sementara dua pertiga kursi lainnya, yakni 140 anggota, telah dipilih melalui mekanisme pemilihan tidak langsung yang dilakukan komite elektoral bentukan pemerintah selama periode 2025 hingga 2026.
Setelah nama-nama anggota pilihan presiden diumumkan, Majelis Rakyat Suriah akan resmi terbentuk dan dapat segera memulai sidang perdana untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan terhadap pemerintahan transisi, serta pembahasan berbagai agenda reformasi nasional.
The New Arab (TNA), Selasa (30/6/2026), mengulas pertanyaan-pertanyaan kunci yang muncul mengenai hal ini.
Kapan pemilihan sebelumnya diadakan?
Pemilihan sebelumnya telah diadakan pada 5 Oktober 2025 untuk 140 anggota dari total 210 anggota parlemen. Perwakilan ini dipilih secara tidak langsung, melalui badan-badan pemilihan secara kolese elektoral (badan atau sekelompok pemilih yang ditunjuk secara konstitusional).
Sekitar 6.000 pemilih memberikan suara mereka untuk 1.570 kandidat yang telah menerima persetujuan sebelumnya dari komite pemilihan yang ditunjuk oleh Sharaa, dan yang telah berkampanye untuk kursi mereka melalui seminar dan debat sepekan sebelum pemilihan.
Karena di saat pemilihan 5 Oktober 2025 itu ada permasalahan di sebagian wilayah timur laut Suriah yang masih berada di bawah otoritas Kurdi, dan provinsi selatan Suweida di bawah kendali kelompok bersenjata Druze, maka tidak semua 140 anggota terpilih.pada Oktober 2025 itu
Sebagian besar Suriah sejak itu kembali berada di bawah kendali pemerintah di Damaskus. Pemilihan pun diadakan di Raqqa pada Maret dan Hasakeh pada Mei. Namun, pemilihan belum diadakan di Suweida.
Mengapa Sharaa berhak memilih 70 anggota parlemen?
Sesuai deklarasi konstitusi sementara yang ditandatangani Al-Sharaa pada Maret 2025, presiden memiliki kewenangan menunjuk sepertiga anggota parlemen atau sebanyak 70 orang. Sementara dua pertiga kursi lainnya, yakni 140 anggota, telah dipilih melalui mekanisme pemilihan tidak langsung yang dilakukan komite elektoral bentukan pemerintah selama periode 2025 hingga 2026.
Setelah nama-nama anggota pilihan presiden diumumkan, Majelis Rakyat Suriah akan resmi terbentuk dan dapat segera memulai sidang perdana untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan terhadap pemerintahan transisi, serta pembahasan berbagai agenda reformasi nasional.
Kontrol presiden atas 70 anggota yang dipilih bersama dengan pemilihan tidak langsung mayoritas parlemen, itu berarti warga Suriah secara keseluruhan belum memilih anggota parlemen mereka sendiri.
Komite pemilihan mengatakan hal ini disebabkan kurangnya data populasi yang dapat diandalkan setelah pengungsian massal warga Suriah selama perang yang berlangsung hampir 14 tahun di negara ini. Itu pula yang menyebabkan jutaan orang menjadi pengungsi di luar negeri.
Kontrol presiden juga dibenarkan dengan alasan menyeimbangkan representasi parlemen. Misalnya dengan menunjuk lebih banyak perempuan dan kelompok minoritas ke parlemen serta para ahli.
Hal ini sangat penting karena hanya enam perempuan yang terpilih menjadi anggota parlemen dalam pemilihan Oktober tahun lalu.
Setelah pemungutan suara, Sharaa diharapkan segera mengatasi ketidakseimbangan ini dengan memperkuat representasi kota-kota besar, serta meningkatkan partisipasi etnis Kurdi.
Haian Dukhan, seorang dosen politik dan hubungan internasional di Universitas Teesside, mengatakan bahwa “penunjukan oleh Sharaa lebih untuk penyeimbangan politik daripada membangun institusi”.
Ia mencatat bahwa dengan perempuan, kelompok minoritas, dan beberapa wilayah yang memiliki representasi parlemen yang lemah pada putaran pemungutan suara sebelumnya, pengangkatan baru ini kemungkinan mempertimbangkan hal tersebut, selain memberikan inklusi sosial dan geografis yang lebih besar kepada parlemen.
“Pertanyaan sebenarnya adalah apakah pengangkatan tersebut membangun parlemen yang lebih representatif atau hanya membuatnya nampak lebih representatif, sementara kekuasaan tetap berada di tangan presiden,” tambahnya.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Dengan peran-peran yang akan diisi pada Rabu (1/7), langkah selanjutnya adalah penyelenggaraan sidang parlemen pertama, meskipun hal ini belum diumumkan secara resmi.
Sidang pertama akan mencakup pengambilan sumpah konstitusional, pemilihan Ketua Parlemen, dan pembentukan komite-komite parlemen.
Ketua Parlemen kemungkinan adalah pakar hukum Suriah, Dr. Abdulhamid al-Awak, meskipun hal ini belum dikonfirmasi.
Parlemen kemudian akan mulai mengevaluasi undang-undang yang akan dibahas dan disetujui selama masa transisi.
Ini termasuk undang-undang keadilan transisi yang akan menyiapkan mekanisme hukum untuk persidangan tokoh-tokoh rezim sebelumnya atas kejahatan perang, yang saat ini sudah berlangsung dengan beberapa tokoh di Pengadilan Kriminal Keempat Damaskus. (ib)