Serangan Koalisi AS Hidupkan Kembali Perdebatan tentang Pejuang Asing di Suriah
SALAM-ONLINE.COM: Serangan yang diduga dilakukan oleh koalisi pimpinan AS terhadap sebuah lokasi militer yang digunakan oleh pejuang Uyghur di provinsi Idlib, Suriah, pada Sabtu (20/6/2026) malam telah menghidupkan kembali perdebatan tentang masa depan pejuang asing di era pemerintahan pasca-Assad di negara tersebut.
Mengutip Sumber-sumber The New Arab (TNA), Ahad (21/6) dilaporkan bahwa sebuah pesawat yang diyakini milik koalisi internasional pimpinan AS menargetkan markas militer yang digunakan oleh pejuang Turkistan, yang sebelumnya dikenal sebagai Partai Islam Turkistan, di daerah al-Zainiya dekat Jisr al-Shughour di Idlib barat.
Menurut sumber yang sama, serangan itu terjadi beberapa jam setelah operasi koalisi lain yang diduga menewaskan seorang pria yang mengendarai sepeda motor di dekat perbatasan Suriah-Turki di Idlib utara.
Meskipun belum ada informasi yang dikonfirmasi mengenai korban jiwa akibat serangan terhadap markas pejuang Turkistan, Syria TV melaporkan bahwa lokasi tersebut saat ini kosong. Laporan awal menunjukkan bahwa seorang pemimpin dari Hurras al-Din, mantan afiliasi Al-Qaida yang membubarkan diri pada Januari lalu, mungkin telah terbunuh.
Insiden-insiden tersebut sekali lagi menarik perhatian sebagai salah satu isu paling sensitif yang dihadapi oleh pemerintahan baru Suriah: bagaimana menangani ribuan pejuang asing yang bertempur bersama faksi-faksi oposisi selama perang di negara tersebut.
Siapakah pejuang asing itu?
Pejuang asing di Suriah umumnya didefinisikan sebagai warga non-Suriah yang berkontribusi dalam perang melawan rezim Assad yang didukung Iran dan Rusia, melalui formasi militer atau keamanan.
Selama lebih dari satu dekade perang, Suriah menarik pejuang dari puluhan negara. Meskipun ada pula yang bergabung dengan kelompok-kelompok seperti ISIS, yang lain bertempur bersama faksi oposisi bersenjata, pasukan pro-rezim, dan Pasukan Demokratik Suriah.
Perkiraan penelitian menunjukkan jumlah pejuang asing yang saat ini berada di Suriah telah menurun secara signifikan sejak penggulingan Basyar Assad pada Desember 2024.
Sebagian besar perkiraan menyebut jumlah mereka sekitar 5.000. Jika berikut anggota keluarga, maka jumlahnya meningkat menjadi antara 8.000 sampai 10.000.
Sebagian besar terkonsentrasi di Suriah barat laut, khususnya provinsi Idlib. Termasuk Uyghur dari China dan Asia Tengah, Uzbek, Kazakh, dan sejumlah kecil pejuang Arab, Afrika, dan Eropa.
Mengapa Damaskus berada di bawah tekanan?
Pemerintah baru Suriah telah berupaya mengintegrasikan banyak pejuang asing ke dalam struktur militer resmi daripada mengeluarkan mereka secara langsung, dengan alasan bahwa pengucilan mendadak dapat menciptakan ancaman keamanan baru.
Presiden Ahmad al-Sharaa telah berulang kali mengatakan bahwa para pejuang tersebut bergabung dalam konflik secara sukarela dan telah berjanji bahwa mereka akan mematuhi hukum Suriah dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangga.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan telah memasukkan banyak pejuang asing ke dalam formasi resmi, termasuk Divisi ke-84 yang baru dibentuk, sambil membubarkan beberapa faksi independen yang dipimpin asing.
Namun, Damaskus terus menghadapi tekanan internasional untuk membubarkan atau melucuti senjata kelompok pejuang asing.
Rancangan undang-undang pertahanan AS untuk tahun 2026 dan 2027 akan mengaitkan kerja sama militer di masa depan dengan Suriah dengan upaya yang bertujuan untuk melucuti senjata pejuang asing dan kelompok jihadis. Pada saat yang sama, pasukan AS dan koalisi terus melakukan serangan terhadap tokoh-tokoh yang dituduh memiliki hubungan dengan organisasi ekstremis di Suriah barat laut.
Isu ini tetap sangat sensitif karena beberapa pejuang asing dipandang oleh otoritas baru Suriah sebagai sekutu yang memainkan peran kunci dalam perang melawan rezim Assad. Sementara aktor internasional terus menganggap beberapa kelompok yang sama sebagai potensi ancaman keamanan jangka panjang.
Mengapa Suriah ingin mempertahankan mereka?
Beberapa pejabat Suriah dan mantan tokoh oposisi berpendapat bahwa menempatkan pejuang asing di bawah pengawasan negara lebih aman daripada memaksa mereka bersembunyi.
Mohammad al-Karim, mantan komandan oposisi, mengatakan kepada TNA bahwa pejuang asing di Suriah “menikmati popularitas di dalam militer, dinas keamanan, dan di kalangan masyarakat Suriah yang mendukung pemerintah baru secara umum”.
Ia menambahkan bahwa “pemerintah Suriah ragu-ragu untuk mengambil tindakan apa pun terhadap mereka karena peran penting mereka dalam pertempuran melawan pasukan rezim sebelumnya sejak tahap awal revolusi hingga penggulingan rezim tersebut”.
Al-Karim berpendapat bahwa para pejuang tersebut “telah mengumpulkan pengalaman militer yang signifikan dan termasuk yang paling teguh selama pertempuran melawan pasukan rezim sebelumnya karena komposisi ideologis dan keahlian militer mereka”, menjadikan mereka “cadangan militer bagi pemerintah, yang mungkin masih membutuhkan mereka”.
Beberapa aktor internasional dengan hati-hati mendukung beberapa aspek pendekatan ini. Reuters melaporkan pada Juni 2025 bahwa para pejabat AS pada prinsipnya telah menerima proposal Suriah untuk memasukkan sekitar 3.500 pejuang asing ke dalam tentara Suriah, dengan syarat prosesnya dilakukan secara transparan. Sebagian besar dari mereka adalah etnis Uyghur.
Para pendukung integrasi berpendapat bahwa para pejuang yang beroperasi di dalam lembaga negara tetap tunduk pada pengawasan dan akuntabilitas, sedangkan para pejuang yang terpinggirkan dapat terdorong ke arah aktivitas bawah tanah atau kelompok ekstremis yang berupaya membangun kembali jaringan mereka di Suriah. (ib)