AS Hapus Suriah dari Daftar Negara Sponsor Terorisme
SALAM-OMLINE.COM: Departemen Luar Negeri AS, Senin (24/8/2026) menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme. Penghapusan ini dilakukan sebagai pemenuhan komitmen Presiden Donald Trump untuk memberikan keringanan sanksi kepada pemerintahan pasca-Assad.
Menurut Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) di bawah Departemen Keuangan AS yang dikutip Anadolu, Senin (24/8), Suriah kini tidak lagi dikenai larangan berdasarkan Peraturan Sanksi Pemerintah dalam Daftar Terorisme.
Washington mencabut status organisasi teroris global khusus (Specially Designated Global Terrorist) yang sebelumnya disematkan pada al-Nusrah Front (Jabhah Nushrah/JN) atau belakangan dikenal sebagai Hay’at Tahrir al-Syam (HTS).
Kantor di bawah Departemen Keuangan tersebut juga menghapus Hay’at Tahrir al-Syam dari daftar Warga Negara yang Ditunjuk Secara Khusus dan Orang yang Diblokir (Specially Designated Nationals and Blocked Persons).
Akibatnya, Lisensi Umum 25—yang sebelumnya mengizinkan transaksi yang semestinya dilarang karena keterlibatan kelompok tersebut dalam pemerintahan—dicabut karena dianggap “tidak lagi diperlukan,” menurut kantor tersebut.
Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan bahwa keputusan tersebut mengakui “tindakan positif” dan “komitmen lebih lanjut” yang dilakukan pemerintah Suriah untuk “sepenuhnya menjauhkan Suriah dari tindakan terorisme internasional”. Rubio mencatat bahwa di bawah pemerintahan baru, Damaskus telah mengambil “langkah-langkah signifikan” untuk memerangi kelompok teror “ISIS” (Daesh), al-Qa’ida, “Hizbullah”, dan “kelompok-kelompok yang berafiliasi kepada Iran”. Suriah secara resmi bergabung dengan Koalisi Global untuk Mengalahkan “ISIS” pada November lalu.
Ia menegaskan bahwa penghapusan label terorisme tersebut “menghilangkan hambatan utama terakhir” bagi investasi sektor swasta, sehingga memfasilitasi pemulihan ekonomi dan reintegrasi Suriah ke dalam ekonomi global.
Trump secara resmi memberi tahu Kongres mengenai niat untuk mencabut label tersebut pada tanggal 8 Juli, menyusul pertemuan dengan Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa di Ankara.
Suriah telah menyandang status tersebut sejak tahun 1979, sebuah status yang hanya dimiliki bersama Kuba, Korea Utara, dan Iran. Label terorisme itu menimbulkan hambatan signifikan terhadap bantuan keamanan, transaksi keuangan, dan investasi asing.
Hay’at Tahrir al-Syam merupakan salah satu kelompok bersenjata paling terkemuka yang menentang pasukan Basyar Assad dalam “perang saudara” di Suriah. Kelompok ini dipimpin oleh Ahmad al-Sharaa, yang kemudian menjadi Presiden Suriah setelah tergulingnya Assad.
Perubahan kebijakan tersebut terjadi menyusul jatuhnya rezim Assad pada Desember 2024 dan upaya-upaya yang dilakukan Sharaa setelahnya untuk menstabilkan negara itu.
Sharaa melakukan kunjungan bersejarah ke Gedung Putih pada November tahun lalu. Ini merupakan kunjungan pertama seorang pemimpin Suriah sejak negara tersebut meraih kemerdekaan pada tahun 1946.
Kunjungan ini menyusul pertemuan sebelumnya dengan Trump di Riyadh pada Mei 2025, yang berlangsung tak lama sebelum Washington mencabut sanksi Caesar (Caesar Syria Civilian Protection Act)
Caesar adalah Undang-Undang yang memberlakukansanksi luas dari Amerika Serikat terhadap Suriah era rezim Basyar Assad dan pihak-pihak yang bekerja sama dengannya. Undang-Undang ini diberlakukan oleh AS sejak 17 Juni 2020 dan dicabut AS pada 17 Desember 2025, setahun setelah tumbangnya rezim Assad. (af)