JAKARTA (SALAM-ONLINE): Perumahan elit di Pantai Utara, termasuk Pantai Mutiara, tempat Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tinggal, menawarkan kemudahan bagi WNI keturunan untuk melarikan diri alias kabur, manakala terjadi kerusuhan SARA.
Demikian menurut pengamat sosial Indro Tjahjono kepada itoday (20/1/2013) mengomentari ‘ke-ngototan’ Ahok, yang memilih tinggal di perumahan elit Pantai Mutiara.
“Mohon maaf, WNI keturunan, mungkin termasuk Ahok, dijanjikan, kalau ada kerusuhan etnis bisa cepat larinya. Kalau tidak salah di situ ada dermaga-dermaga kecil untuk melarikan diri. Dahulu, VOC juga bangun tempat tinggal di bibir pantai agar bisa cepat melarikan diri jika diserang pasukan Sultan Agung,” ungkap Indro.
Menurut Indro, pembangunan perumahan elit di Pantai Utara Jakarta, seperti Pantai Mutiara dan Pantai Indah Kapuk sangat bermasalah secara politik dan lingkungan.
“Pengaruhnya sangat besar, karena seperti bendungan di pinggir laut. Jadi air di daratan tidak cepat ke laut. Apalagi air yang dari Puncak, Bogor juga tertahan. Inilah yang menyebabkan banjir di Jakarta tidak bisa diatasi,” tegas Indro.
Indro mengungkapkan, pihaknya dari dahulu sudah menentang pembangunan rumah mewah di Pantai Utara Jakarta. “Saya protes keras pembangunan perumahan mewah itu karena akan menyebabkan banjir. Emil Salim saya tentang, kita ajak boikot. Emil Salim bisik-bisik bahwa itu daerahnya orang ‘Cendana’. Tidak ada yang berani menentang,” ungkap Indro.
Mulai dari kekuasaan Orde Baru itulah, kata Indro, ramai-ramai developer membangun real estate di pinggir laut.
“Selain tanahnya murah, developer bisa menguruk pantai. Mereka menawarkan konsep landscape pesisir, tetapi mengenyampingkan kerusakan lingkungan. Hutan bakau hilang, padahal hutan bakau sebagai penyeimbang air laut dan air tawar,” tegas Indro.
Diberitakan sebelumnya, saat banjir besar merendam ibu kota Jakarta, rumah Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pantai Mutiara Pluit ternyata juga diterjang banjir.
Seperti diketahui, Pantai Mutiara adalah bagian dari kawasan Pantai Utara Jakarta yang terbentang sejauh 32 km, selebar 1,5 km ke arah laut dengan total luas hampir 5 ribu Ha.
Sebuah kawasan yang sejak awal dicanangkan di kisaran tahun 1990-an, mengundang kontroversi, bahkan hingga kini. Banyak hal yang membuat kontroversi itu tak kunjung surut, yang semuanya karena satu hal, yaitu soal reklamasi alias menimbun laut untuk membuat daratan baru. (itoday).
salam-online