JAKARTA (SALAM-ONLINE): Kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi lagi-lagi mendapatkan kritikan. Kali ini, kritikan dilontarkan pada kebijakan Jokowi yang menaikkan tunjangan duit panjar mobil pejabat negara dari Rp 116,6 juta menjadi Rp 210,9 juta.
Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI), Panji Nugraha menilai kebijakan tersebut sangat kontradiksi dengan keadaan rakyat yang semakin tercekik. Mulai dari kebutuhan pokok yang semakin mahal, sampai kenaikan harga bbm, tarif dasar listrik, tiket kereta api, dan gas LPG.
Dengan kondisi seperti ini, lanjut dia, pemerintah seakan-akan terlihat lebih mementingkan kesejahteraan pejabat ketimbang rakyatnya.
“Kondisi negara di era Jokowi sangat mengkhawatirkan, sebab saat ini rakyat yang mensubsidi negara bukan negara mensubsidi rakyat,” terangnya dalam surat elektronik seperti dikutip RMOL.co, Kamis (2/4).
Imbasnya, kebijakan pengalihan subsidi hanya menghasilkan kesenangan untuk para pejabat dan penderitaan untuk rakyat. Kata Panji, ini adalah bukti nyata Jokowi-JK telah mengkhianati amanah rakyat.
Karena itu, saran Panji, sebaiknya Jokowi-JK segera menyadari kesalahannya sebelum terlambat. Sebab, jika kondisi negara semakin memburuk, dan pemerintah hanya diam dikhawatirkan timbul kemarahan rakyat.
“Jangan salahkan bila rakyat nanti bergerak serentak untuk mencabut mandat Presiden RI dari tangan Jokowi,” demikian Panji.
Sumber: rakyat merdeka online
salam-online.com