Tragedi Pembantaian terhadap Muslim Rohingya, Indonesia Harus Tegas Pimpin ASEAN Tekan Myanmar


–CATATAN DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAK–

SALAM-ONLINE: Apa yang terjadi di Myanmar bagi saya bukan konflik. Namun, pembantaian yang sudah lama berlangsung itu terkesan dunia seolah tak mampu berbuat apa-apa. Hanya sekadar bersikap menunjukkan keprihatinan dan empati yang, menurut saya, cuma basa-basi dalam pergaulan diplomasi perdamaian dunia.

Tahun 2012 yang lalu, saya bersama delegasi Religion for Peace sempat mencoba memediasi dialog dan masuk ke kamp pengungsian Etnis Muslim Rohingya, namun tidak bisa. Jadi sudah lama berbagai komponen melakukan mediasi dialog dan lobi. Dimulai dari pemerintah Junta Militer, sampai bergantinya dengan pemerintah hasil pemilu yang dikendalikan oleh Peraih hadiah nobel perdamaian Aung San Suu Kyi saat ini.

Namun mediasi dialog dan lobi itu selalu gagal, tidak berbuahkan hasil yang signifikan bagi perdamaian dan penghentian kekerasan terhadap Etnis Muslim Rohingya. Bahkan misi-misi kemanusiaan seperti bantuan logistik dan kesehatan sulit menembus dan mendapat akses.

Jadi, menurut saya, yang paling dibutuhkan saat ini oleh Etnis Muslim Rohingya yang sedang dihadapkan dengan fakta pembantaian oleh militer Myanmar, bukan bantuan logistik dan kesehatan. Tapi, tekanan Politik dari dunia terhadap pemerintah Myanmar yang sedang melakukan pembantaian.

PBB seharusnya menekan Myanmar secara Politik, menghukum mereka, karena terang-terangan melakukan kejahatan kemanusiaan secara brutal, dan seolah dunia melegalkan pembantaian tersebut.

Saya berharap pemerintah Indonesia bisa memimpin untuk menyampaikan sikap tegas dan terang dalam bentuk tekanan Politik luar negeri dengan menghimpun negara-negara yang peduli terhadap tragedi kemanusiaan di Myanmar tersebut.

Pemerintah Indonesia harus tegas, misalnya melakukan peringatan diplomasi yang keras dengan menarik Dubes RI dari Myanmar, dan meminta Dubes Myanmar di Indonesia untuk meninggalkan Indonesia selama perilaku “legalisasi” pembantaian etnis Rohingya tidak dihentikan dan menemukan jalan damai.

Bahkan, pada taraf berikutnya meminta Sidang khusus ASEAN agar mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN dan menghimpun Negara-negara yang menjunjung tinggi HAM untuk melakukan embargo terhadap Myanmar.

Political diplomacy pressure seperti ini agaknya belum dilakukan oleh dunia, termasuk Indonesia. Saya menyarankan Pemerintah Indonesia menginisiasi upaya ini.

-Penulis adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah