Laporan Terbaru, Myanmar Lanjutkan Pembersihan Etnis Rohingya

SALAM-ONLINE: Pasukan militer Myanmar melanjutkan pembersihan etnis Rohingya di Rakhine, kata Amnesty International (AI) dalam sebuah laporan terbaru.

Laporan tersebut disiapkan terkait kelaparan paksa yang terus berlangsung, penjarahan dan kekerasan seksual, yang memaksa ratusan orang melarikan diri dalam beberapa pekan terakhir.

Sebanyak 19 pria dan wanita Rohingya, yang tiba di Cox’s Bazar baru-baru ini, menggambarkan bagaimana mereka menghadapi kelaparan, penculikan dan penjarahan di rumah mereka dalam beberapa pekan terakhir, ketika agen kemanusiaan juga mendokumentasikan ribuan pendatang baru selama Desember dan Januari.

Hampir 700.000 orang Rohingya melarikan diri dari kekejaman sejak 25 Agustus 2017 lalu. Kejahatan yang dilakukan oleh militer Myanmar mencakup pembunuhan wanita, pria dan anak-anak secara meluas; pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya terhadap perempuan dan anak perempuan; deportasi massal; dan pembakaran desa secara sistematis.

Menghadapi kritik global yang tajam, Myanmar menandatangani kesepakatan repatriasi dengan Bangladesh dan sedang mempersiapkan kembalinya orang-orang Rohingya. Namun badan hak asasi manusia PBB dan PBB mengatakan situasi di Rakhine sama sekali tidak kondusif untuk keamanan dan kembalinya martabat.

“Terlindungi oleh penolakan dan kebohongan resmi, dan upaya bersama untuk menolak akses ke penyelidik independen, militer Myanmar terus lolos dengan kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Matthew Wells, penasihat krisis senior di AI.

Penindasan sedang berlangsung meskipun puluhan ribu orang Rohingya masih ada di sana, kata AI.

“Tanpa tindakan internasional yang lebih efektif, kampanye pembersihan etnis ini akan melanjutkan perjalanannya yang berbahaya,” ujar Matthew Wells.

Banyak pendatang baru Rohingya mengatakan bahwa militer melarang mereka pergi ke sawah mereka saat panen, pada November dan Desember. Pasukan keamanan Myanmar juga berpartisipasi atau memfasilitasi pencurian ternak Rohingya dan membakar beberapa pasar lokal.

Penculikan perempuan

AI mendokumentasikan tiga insiden terbaru militer Myanmar yang menculik anak perempuan atau perempuan muda.

Pada awal Januari, tentara memaksa masuk ke sebuah rumah di desa Hpoe Khaung Chaung, Kota Buthidaung. Saat tentara menggeledah rumah tersebut, Hasina (25) mengatakan bahwa mereka menodongkan senjata agar pamannya menyerahkan sepupunya yang berusia 15 tahun, Samuda. Keluarga belum melihat gadis itu lagi.

Kekerasan seksual

Wanita Rohingya, terutama wanita muda, yang mencoba melarikan diri mengatakan kepada AI bahwa tentara Myanmar melakukan kekerasan seksual selama penggeledahan di pos pemeriksaan.

Khateza (22) tiba di sebuah pos pemeriksaan dekat Sein Hnyin Pyar sekitar 25 Januari. Setelah menggeledah orang-orang dari kepala sampai kaki dan merampoknya, pasukan keamanan menggeledah wanita tersebut.

“Mereka menggeledah tubuh kami. Mereka melepas pakaian (luar) kami. Semua wanita muda, termasuk saya, mereka menggeledah kami seperti ini, mereka meletakkan tangan mereka di dalam (di dada kami), saya benar-benar tidak nyaman. Itu sangat memalukan. Saya menangis,” katanya.

Perampokan Sistemik 

Ketika sekelompok keluarga Rohingya tiba di tempat pemeriksaan, setelah berjalan berhari-hari, tentara Myanmar dan Polisi Penjaga Perbatasan turun dari sebuah pos keamanan di lereng bukit dan mengelilingi mereka, memisahkan pria dari wanita. Anggota keamanan kemudian secara sistematis merampas barang berharga mereka.

Setelah merampok, pasukan keamanan kemudian menghina etnis mereka dan desa-desa tempat mereka tinggal. Di pos pemeriksaan selanjutnya, di Kotapraja Maungdaw, beberapa pendatang baru juga digambarkan sedang difoto, dan dalam beberapa kasus, mereka direkam dalam kamera video dan mengatakan bahwa militer tidak menganiaya mereka.

Tanggapan internasional lemah dan tidak efektif

“Sejak awal krisis, respons masyarakat internasional terhadap kekejaman yang dialami penduduk Rohingya telah lemah dan tidak efektif, gagal untuk memahami tingkat keparahan situasi di negara bagian Rakhine utara atau memberi tekanan yang cukup besar pada militer Myanmar untuk menghentikan pembersihan etnis,” Kata Matthew Wells.

Dia mengatakan embargo senjata dan sanksi yang ditargetkan sangat dibutuhkan untuk mengirim pesan bahwa pelanggaran ini tidak akan ditolerir.

“Ada juga kebutuhan mendesak akan akses kemanusiaan yang tak terbatas dan berkelanjutan di seluruh negara bagian Rakhine utara,” tambahnya.

Delapan negara desak PBB

Inggris, Prancis, Amerika Serikat dan lima negara lainnya meminta Dewan Keamanan PBB untuk membahas nasib ratusan ribu pengungsi Rohingya yang diangkut dari Myanmar, kata beberapa diplomat.

PBB akan mengadakan pertemuan pada Selasa untuk mendengar laporan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi Filippo Grandi mengenai krisis tersebut, demikian laporan AFP yang dilansir Thedailystar. (*)

Sumber: Antara