Sambut Baik Terbentuknya Parlemen Pasca Tumbangnya Assad, Uni Eropa Dukung Transisi Politik Suriah
SALAM-ONLINE.COM: Uni Eropa menyambut baik sesi perdana parlemen Suriah, dan menyebutnya sebagai langkah positif lainnya dalam transisi politik yang sedang berlangsung di negara tersebut.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan atas nama blok tersebut, Kamis (16/7/2026), kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan bahwa Majelis Rakyat Suriah diharapkan memainkan peran penting dalam menangani aspirasi semua sektor masyarakat negara tersebut.
“Sebagai bagian dari transisi politik, dalam mandatnya, salah satu tugas utamanya adalah mengadopsi Konstitusi baru dan berkontribusi pada reformasi substansial untuk masa depan Suriah,” katanya seperti dilansir Anadolu, Jumat (17/7).
Menurut pernyataan tersebut, keberhasilan transisi politik Suriah akan bergantung pada kemampuan parlemen untuk membantu membangun sistem politik inklusif berdasarkan supremasi hukum, pluralisme politik, dan pemilihan yang transparan.
Menegaskan kembali dukungannya untuk transisi Suriah, Uni Eropa mengatakan tetap berkomitmen untuk membantu pemulihan dan rekonstruksi negarab tersebut, bersamaan dengan bantuan kemanusiaan berkelanjutan untuk menyediakan layanan dasar bagi mereka yang membutuhkan.
Uni Eropa dan negara-negara anggotanya juga menyatakan kesediaan untuk terlibat dengan parlemen dan para anggotanya untuk mendukung pembangunan kapasitas dan tata kelola pemerintahan yang baik, sambil bekerja sama dalam tujuan bersama, termasuk penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB.
Pada Ahad (12/7) lalu, Majelis Rakyat Suriah mengadakan sesi perdananya di Damaskus di hadapan Presiden Ahmad al-Sharaa dan para pejabat senior pemerintah.
Sesi tersebut berlangsung beberapa hari setelah Sharaa mengeluarkan dekrit yang menetapkan keanggotaan penuh parlemen, termasuk sepertiga anggota yang ditunjuk oleh presiden.
Majelis yang beranggotakan 210 orang ini terdiri dari 140 anggota yang dipilih melalui badan pemilihan provinsi dan 70 anggota yang ditunjuk presiden berdasarkan sistem pemilihan sementara negara tersebut.
Pembentukan parlemen baru menandai tahap penting dalam membangun kembali lembaga-lembaga negara Suriah setelah penggulingan rezim Assad pada 8 Desember 2024, yang mengakhiri 53 tahun pemerintahan Partai Baath. (af)