SALAM-ONLINE.COM: Salah satu media terkemuka Inggris, surat kabar The Guardian, membuat laporan tentang “Ibu Kota Nusantara (IKN)”. Media yang berdiri sejak tahun 1821 itu mengawali laporannya dengan menyebut IKN sebagai Ibu kota baru utopis, yang mengandung arti: “bagus dalam gambaran, sulit untuk diwujudkan”.
Dalam laporannya, The Guardian menyebut IKN seolah muncul entah dari mana.
“Jauh di dalam hutan, sebuah jalan raya multi-jalur tiba-tiba terbuka di antara pepohonan, mengarah ke sebuah istana yang dimahkotai elang bersayap yang bersinar di bawah sinar matahari khatulistiwa. Namun, di sepanjang deretan gedung-gedung baru yang futuristik, jalan-jalan raya Nusantara sebagian besar kosong, kecuali beberapa tukang kebun dan wisatawan yang penasaran,” tulis harian tersebut, Rabu (29/10/2025).
Berikut laporan The Guardian selengkapnya:
Tiga tahun sejak mantan Presiden Joko Widodo meresmikan “ibu kota baru” yang ambisius, yang dimaksudkan untuk menggantikan Jakarta yang macet, polusi udara dan (dihantui) tenggelam, beberapa pihak khawatir IKN terancam menjadi kota mati yang “dimuliakan”.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang menjabat sejak 20 Oktober 2024 lalu, pendanaan negara untuk proyek ibu kota baru itu telah anjlok lebih dari separuhnya, dari £2 miliar (2 miliar Poundsterling Inggris) pada tahun 2024 menjadi £700 juta pada tahun 2025. Tahun depan, £300 juta telah dialokasikan, sepertiga dari yang diminta. Investasi swasta juga telah turun lebih dari £1 miliar dari target.
Sebagai presiden, Prabowo, yang hingga kini belum juga berkunjung ke IKN, telah menurunkan status Nusantara menjadi “ibu kota politik” Mei lalu, meskipun keputusan tersebut baru diumumkan kepada publik pada September.
Pada 2024, kepala dan wakil kepala badan yang mengawasi IKN, mengundurkan diri. Sekitar 2.000 pegawai negeri sipil dan 8.000 pekerja konstruksi saat ini tinggal di Nusantara, jauh dari target 2030 sebesar 1,2 juta.
Blok-blok apartemen, gedung kementerian, rumah sakit, jalan, sistem air, dan bandara telah dibangun, tetapi sebagian besar kawasan kota masih dalam tahap pembangunan.
Herdiansyah Hamzah, seorang sarjana hukum tata negara dari Universitas Mulawarman di Kalimantan Timur, mengatakan bahwa proyek — yang secara resmi dikenal sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) – tersebut sudah menjadi “kota hantu” Sebutan baru sebagai “ibu kota politik” pun “tidak memiliki arti” dalam hukum Indonesia.
“Ibu kota baru bukanlah prioritas bagi Prabowo,” katanya. “Secara politis, ia tidak mau mati, tidak mau hidup.”
Meskipun mengalami penundaan dan penurunan peringkat, mereka yang terlibat dalam proyek tersebut tetap optimis.
“Presiden (Prabowo) mengatakan kepada saya, ‘Saya berkomitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan ini lebih cepat lagi,’” kata Basuki Hadimuljono, kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), dari kantornya yang menghadap calon “ibu kota baru” itu.
Laporan tentang perlambatan pembangunan dan kurangnya kemauan politik, itu “tidak benar”, katanya.
“Pendanaannya ada, komitmen politiknya ada,” lanjutnya. “Mengapa kita harus meragukannya?” Pendanaan, menurut Basuki, telah “direalokasi, bukan dipotong”.
Booming dan Bangkrut
Di seluruh “Nusantara”, usaha kecil yang berkembang pesat — berkat masuknya pekerja — kini dikatakan perdagangan tahun ini telah anjlok. Sementara para aktivis lingkungan telah memperingatkan potensi bencana ekologis di hamparan hutan hujan yang menjadi rumah bagi spesies langka dan terancam punah.
“Ketika Joko Widodo menjadi presiden, kamar sewa saya penuh,” kata Dewi Asnawati, yang mengelola toko swalayan dan homestay. “Sekarang, penghasilan saya turun setengahnya.”
Syarariyah, seorang pemilik kios, setuju, menggambarkan ledakan yang diikuti oleh kejatuhan. “Awalnya, cucian kami ramai setiap hari,” katanya. “Tetapi ketika para pekerja pulang, semuanya berhenti. Banyak teman menutup usaha mereka. Orang-orang khawatir ini bisa menjadi kota hantu.”
Pekerja konstruksi Bejo juga merasakan langsung perlambatan ini. “Kami masih bekerja, tetapi lembur dan gajinya berkurang,” ujarnya. Di Teluk Balikpapan, tempat para nelayan dulu mengeluhkan kapal-kapal besar yang membawa material bangunan mengganggu jaring mereka, kini mereka mengatakan lalu lintas telah menurun drastis.
Bagi masyarakat adat Balik yang tinggal di dekat Sungai Sepaku, kurang dari 20 km jauhnya, “ibu kota baru” telah membawa kekacauan.
Arman, seorang petani dan nelayan setempat, mengatakan banjir semakin parah sejak instalasi pengolahan air dibangun di sungai, sehingga mengurangi hasil panennya hingga setengahnya. Janji air bersih dari instalasi baru tersebut, katanya, tidak pernah terwujud.
“Airnya hanya mengalir ke IKN,” tuturnya, seraya menambahkan bahwa puluhan keluarga di komunitas tersebut tidak dapat lagi mengambil air mereka sendiri dari sungai karena polusi dan bendungan baru. Pemerintah telah membantah klaim tersebut.
Namun, masyarakat menginginkan Nusantara berhasil. Mereka berharap hal itu dapat meningkatkan kesadaran akan budaya dan pariwisata Balik di daerah tersebut. “Jika berhenti, kami kehilangan segalanya,” ujar Arman. “Tetapi jika terus berlanjut tanpa kami, kami juga yang rugi.”
Kelompok lingkungan seperti Walhi mengatakan proyek tersebut telah menyebabkan kerusakan ekologis yang berkepanjangan. LSM tersebut memperkirakan lebih dari 2.000 hektar hutan bakau telah ditebangi selama dua tahun terakhir karena proyek infrastruktur, termasuk jalan raya dan pelabuhan baru.
Nusantara, kata kelompok tersebut, kemungkinan besar tidak akan menguntungkan masyarakat lokal dan masyarakat adat.
“(Dengan Nusantara), Anda akan memiliki wilayah berdinding tinggi di mana orang-orang menikmati segalanya di dalam, tetapi di luar, kehidupan akan berbeda,” kata Fathur Roziqin Fen dari Walhi. “Masyarakat lokal kehilangan ekonomi dan lingkungan – mereka kehilangan keduanya.”
Pemerintah telah membantah adanya dampak lingkungan negatif dan membela keterlibatannya dengan kelompok Pribumi, dengan memberikan kompensasi atas tanah mereka.
Nusanatra, kata Basuki, dirancang sebagai kota hijau dengan hanya seperempat dari lahan seluas 252.000 hektar yang akan dikembangkan dan sisanya dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau.
Meskipun para pejabat membela komitmen pemerintah, para analis mengatakan fokus Prabowo terletak di tempat lain, seperti program unggulannya, yaitu program “makan bergizi gratis” untuk sekolah, yang dijadwalkan memiliki anggaran tahunan sebesar £15 miliar pada akhir tahun 2026.
Yang lain berpendapat bahwa Nusantara mungkin akan lebih menjadi destinasi wisata.
“Rasanya seperti Singapura,” kata Clariza, yang berkunjung dari pulau tetangga, Sulawesi. “Bersih, modern – seperti sesuatu yang mustahil di tengah hutan.”
Ia juga berharap Nusantara dapat membantu mengalihkan kekayaan Indonesia dari Jawa, yang telah lama mendominasi politik dan kekuasaan negara.
“Bagi kami yang tinggal di wilayah timur, rasanya lebih terpusat ketika ibu kota ada di sini,” harapnya.
“Tapi juga aneh dan sepi,” ia melanjutkan. “Belum ada orang di sini.” (ib)