Mau Rampas Cadangan Minyak, AS Serang Venezuela, Tangkap Presiden Nicolas Maduro

SALAM-ONLINE.COM: Presiden AS Donald Trump kembali menggunakan hukum rimba. Pasukan Amerika, seperti dikatakan Trump, Sabtu (3/1/2026), melancarkan serangan ke Venezuela dan telah “menangkap” Presiden Nicolas Maduro.

Trump mengatakan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, telah diterbangkan keluar dari Venezuela.

Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez, yang berada di urutan berikutnya untuk menggantikan Presiden Maduro, mengatakan keberadaan Maduro dan istrinya tidak diketahui. Rodriguez meminta Trump untuk menunjukkan bukti bahwa Maduro masih hidup.

Dalam sebuah pernyataan, pemerintah Venezuela mengatakan bahwa mereka “menolak, mengutuk, dan mengecam agresi militer yang sangat serius” yang dilakukan oleh AS terhadap wilayah dan penduduknya.

“Tujuan serangan ini tidak lain adalah perebutan sumber daya strategis Venezuela, khususnya minyak dan mineralnya, melalui upaya untuk secara paksa menghancurkan kemerdekaan politik negara tersebut,” kata pernyataan itu.

“Upaya memaksakan perang kolonial untuk menghancurkan sistem pemerintahan republik dan memaksa ‘perubahan rezim’, bersekutu dengan oligarki fasis, akan gagal seperti semua upaya sebelumnya,” tambahnya.

Trump mengumumkan operasi tersebut di platform Truth Social miliknya beberapa jam setelah ledakan dilaporkan terjadi di dekat fasilitas sipil dan militer di ibu kota, Caracas, serta di negara bagian La Guaira, Aragua, dan Miranda.

Para pejabat Venezuela mengatakan beberapa orang tewas dan terluka dalam serangan AS, tetapi tidak memberikan data jumlah korban yang tewas. Otoritas AS mengatakan tidak ada korban jiwa di pihak Amerika.

Para pejabat AS mengatakan kepada CBS bahwa operasi untuk “menangkap” Maduro dilakukan oleh unit elite Delta Force. Trump melalui telepon kepada The New York Times kemudian menggambarkan misi tersebut sebagai “brilian”.

Sky News melaporkan, sumber-sumber senior oposisi Venezuela mengatakan bahwa keluarnya Maduro telah “dinegosiasikan” dengan AS.

Senator AS Mike Lee dari Utah mengatakan di X bahwa Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio “tidak mengantisipasi tindakan lebih lanjut di Venezuela saat ini”.

Lee mengatakan dia berbicara dengan Rubio melalui telepon dan diberitahu bahwa Maduro “akan diadili di Amerika Serikat atas tuduhan kriminal”.

Setelah serangan tersebut, Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino mengatakan melalui video bahwa negaranya akan menolak kehadiran pasukan asing. Ia menggambarkan serangan AS sebagai “agresi terburuk” terhadap negara itu. Padrino juga mengumumkan pengerahan pasukan militer di seluruh negeri.

Redaksi Dunia

Rusia, salah satu sekutu terdekat Venezuela, mengutuk serangan AS, dan menyebutnya sebagai “tindakan agresi bersenjata” yang “sangat mengkhawatirkan dan patut dikutuk”.

Moskow mengatakan pihaknya “sangat prihatin” atas penggulingan terhadap Maduro.

Iran, yang juga sekutu Venezuela, mengecam AS atas “pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan nasional dan integritas teritorial (Venezuela)”.

Presiden Kolombia Gustavo Petro, yang sebelumnya diancam Trump sebagai target berikutnya setelah Venezuela, mengatakan negaranya “menolak agresi terhadap kedaulatan Venezuela dan Amerika Latin”. Ia menyerukan PBB dan Organisasi Negara-negara Amerika Latin untuk segera mengadakan pertemuan.

Diplomat tertinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, tidak mengutuk AS. Sebaliknya ia mengatakan bahwa “Maduro tidak memiliki legitimasi”.

“Uni Eropa telah berulang kali menyatakan bahwa Maduro tidak memiliki legitimasi dan telah mendukung transisi damai. Dalam keadaan apa pun, prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam PBB harus dihormati,” katanya di X.

Jerman mengatakan pihaknya mengamati situasi “dengan sangat prihatin”.

Spanyol menyerukan de-eskalasi dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Persiapan Berbulan-bulan

Serangan AS pada Sabtu menyusul eskalasi militer selama berbulan-bulan, ancaman terhadap Venezuela, dan serangan terhadap kapal-kapal yang menurut Washington terkait dengan perdagangan narkoba.

Pada Agustus lalu, AS meluncurkan pengerahan angkatan laut terbesar di Karibia selatan dalam beberapa dekade, dengan dalih sebagai upaya untuk menahan aliran narkoba dari Venezuela.

Serangan udara menyusul sebulan kemudian, dilakukan di perairan internasional — seringkali dekat dengan pantai Venezuela — menargetkan kapal-kapal yang menurut AS terlibat dalam perdagangan narkoba.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan serangan yang telah menewaskan lebih dari 110 orang itu melanggar hukum internasional dan hukum AS sendiri.

Operasi tersebut meluas pada awal Desember ketika AS menyita sebuah kapal tanker minyak yang terkait dengan Venezuela di lepas pantai negara itu.

Maduro, yang berkuasa sejak 2013,  dituduh oleh Trump memimpin Cartel de los Soles, yang telah ditetapkan Washington sebagai organisasi teroris asing.

Pada tahun 2020, AS mendakwanya atas tuduhan korupsi dan tuduhan lainnya. Washington juga menjatuhkan sanksi besar-besaran terhadap pemerintahan Maduro dan menawarkan hadiah $50 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.

Maduro berulang kali menolak tuduhan AS itu. Ia menyatakan bahwa apa yang disebut “perang melawan narkoba” adalah dalih untuk menggulingkan pemerintahannya dan dalih untuk merampas cadangan minyak Venezuela yang sangat besar. (ib)