Thailand Selidiki Bisnis ilegal Kelompok Yahudi dan ‘Jaringan Warga Israel’ di Seluruh Provinsi

SALAM-ONLINE.COM: Otoritas Thailand sedang menyelidiki sembilan pusat kegiatan Yahudi—yang juga dikenal sebagai Chabad House—di seluruh negeri, memperluas pengawasan terhadap gerakan ekstremis Chabad-Lubavitch yang berkantor pusat di New York.

Dilansir dari media Thailand, Bangkok Post, Wakil Menteri Dalam Negeri Thailand, Polpeera Suwannachawi, menginstruksikan para gubernur di seluruh provinsi untuk “melakukan pemeriksaan di lokasi, khususnya terkait kegiatan bisnis ilegal, di berbagai Chabad House di seluruh negeri Gajah Putih itu.

“Mereka juga diminta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memverifikasi kepemilikan lahan guna memastikan kepatuhan terhadap hukum, serta menyelidiki izin pembangunan dan sumber pendanaan,” kata Suwannachawi.

Pengumuman pada pekan ini muncul di tengah meningkatnya reaksi negatif di Thailand terhadap perilaku wisatawan asal “Israel”, yang banyak di antaranya merupakan mantan tentara.

Tindakan genosida “Israel” di Gaza serta pertanyaan mengenai apakah bisnis-bisnis yang terafiliasi dengan “Israel” mematuhi hukum Thailand ataukah ilegal turut menambah sorotan masalah ini

Chabad-Lubavitch adalah gerakan ultra-Ortodoks yang bersifat mesianik dan terkait dengan politik kolonialisme pemukim “Israel” yang radikal di Palestina. Kelompok ini telah menjadi salah satu kelompok Yahudi paling berpengaruh di dunia.

Para pengikutnya adalah orang-orang yang dianggap sosok-sosok dan berpengaruh. Menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, dan istrinya, Ivanka Trump, termasuk di antara anggotanya.

Pemeriksaan awal menemukan “ketidakberesan dalam proses izin pembangunan, seperti penambahan bangunan di atap dan struktur tanpa izin,” kata Suwannachawi.

Pihak berwenang juga menyita sejumlah produk di sebuah rumah Chabad di Phuket sembari memeriksa apakah barang-barang tersebut diimpor dan dijual secara legal atau ilegal (tanpa izin) yang diperlukan.

Suwannachawi mengatakan bahwa beberapa anggota parlemen telah melaporkan kepadanya mengenai adanya “jaringan warga Israel” yang terlibat dalam pembangunan pemakaman dan bisnis lainnya, yang telah membeli lahan senilai hampir 100 juta baht Thailand (3 juta dolar AS).

Ia menyatakan bahwa pihak berwenang perlu memastikan bagaimana para pembeli tersebut berencana memanfaatkan lahan itu, di tengah kekhawatiran bahwa rencana kelompok tersebut merupakan kegiatan ilegal, dan bertentangan dengan praktik keagamaan dan budaya setempat.

Menurut laporan media Thailand, pada awal September, Departemen Investigasi Khusus Thailand memulai penyelidikan yang melibatkan kepala rabi Thailand, Yosef Chaim Kantor, dan pengusaha asal “Israel”, Maimon David Marciano.

Tim penyelidik sedang memeriksa transaksi pembelian lahan, dugaan penggunaan warga negara Thailand sebagai pihak perantara (nominee) bagi pembeli asing, serta perubahan struktur bangunan.

Kantor telah memperoleh kewarganegaraan Thailand. Tidak ada informasi publik yang memastikan apakah Marciano juga telah melakukan hal serupa. Pihak berwenang Thailand belum mengajukan tuntutan hukum apa pun terhadap Kantor maupun Marciano.

Sejak “Israel” memulai genosida di Gaza pada Oktober 2023, jumlah wisatawan “Israel” yang berkunjung ke Thailand meningkat tajam.

Pada tahun 2023, hampir 230.000 wisatawan “Israel” mengunjungi negara tersebut; sejak saat itu, jumlahnya hampir berlipat ganda. Lebih dari 410.000 wisatawan berkunjung pada tahun 2025. Angka tersebut diperkirakan akan melampaui 500.000 pada tahun 2026.

Banyak tentara “Israel” bepergian ke Thailand setelah menyelesaikan wajib militer mereka. Banyak di antaranya pernah terlibat dalam perang genosida di Gaza, menegakkan sistem apartheid di wilayah pendudukan Tepi Barat, atau bertempur dalam perang yang dipicu oleh “Israel” di berbagai wilayah kawasan tersebut, termasuk di Lebanon, Suriah, dan Iran.

Warga Thailand mengungkap sebagian wisatawan “Israel” bersikap arogan, tidak menghormati adat setempat, meninggalkan restoran tanpa membayar, serta merusak akomodasi sewaan. Keluhan-keluhan tersebut telah memicu kampanye warga setempat untuk melarang wisatawan “Israel”. (af)