Analisis Abid Hussain*
SALAM-ONLINE.COM: Turki dan Pakistan segera mengirimkan kepala staf militer mereka ke Riyadh sebagai respons atas undangan Arab Saudi untuk mengadakan pertemuan mendesak terkait pelaksanaan perjanjian pertahanan bersama, di tengah eskalasi perang melawan kelompok Syiah Houthi di Yaman yang telah meluas hingga ke wilayah Arab Saudi.
Kementerian Pertahanan Turki pada Jumat (25/9/2026) mengonfirmasi bahwa Jenderal Selcuk Bayraktaroglu, Kepala Staf Umum, akan bertolak ke Arab Saudi.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Al Jazeera, Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan, Field Marshal Asim Munir, juga diperkirakan akan segera tiba di Ibu Kota Arab Saudi; Riyadh. Namun, Inter-Services Public Relations—divisi humas militer Pakistan—tidak menanggapi permintaan konfirmasi mengenai apakah Munir telah bertolak ke Riyadh.
Perkembangan ini menyusul permintaan Arab Saudi kepada Turki dan Pakistan agar para panglima militer mereka mengadakan pertemuan, setelah berminggu-minggu terjadinya serangan rudal dan pesawat nirawak (drone) oleh kelompok Houthi terhadap wilayah Arab Saudi.
Pada Kamis (24/9), kelompok Houthi dukungan Iran ini menyatakan telah meluncurkan puluhan rudal dan drone ke berbagai sasaran di Arab Saudi, termasuk klaim serangan terhadap “target sensitif” di Riyadh dan fasilitas Saudi Aramco di Yanbu. Pihak berwenang Arab Saudi menyatakan bahwa sistem pertahanan udara berhasil mencegat enam rudal balistik yang ditujukan ke Taif dan Yanbu. Otoritas Saudi pun mengeluarkan peringatan darurat untuk wilayah Makkah, Jeddah, dan Yanbu.
Perjanjian Pertahanan Bersama yang ditandatangani di Makkah pada 7 Agustus lalu menetapkan bahwa serangan terhadap salah satu dari ketiga negara—Arab Saudi, Turki, atau Pakistan—dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya.
Penjelasan pihak Arab Saudi mengenai situasi menjelang pertemuan hari Jumat tersebut menunjukkan betapa mendesaknya krisis ini dipandang oleh Riyadh.
Tiga Reaksi Berbeda
Pertemuan antara ketiga kepala staf tersebut pertama kali diumumkan setelah pertemuan di New York pada 24 September yang melibatkan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar, serta Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan.
Menurut Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, mereka membahas persiapan pertemuan mendesak para kepala staf guna menjajaki cara-cara untuk mendukung Arab Saudi berdasarkan pakta tersebut.
Pernyataan itu mengecam serangan yang menyasar Makkah serta fasilitas sipil dan ekonomi di kerajaan tersebut, sekaligus menegaskan hak Arab Saudi untuk membela diri sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB.
Penjelasan pihak Pakistan mengenai pertemuan yang sama terdengar lebih berhati-hati.
“Dalam kerangka Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah (MJDA), kami meninjau kemajuan pembentukan struktur kelembagaan sesuai perjanjian tersebut serta bertukar pandangan mengenai isu-isu keamanan regional dan internasional,” tulis Dar di platform X.
Kementerian Luar Negeri Turki juga menyampaikan pernyataan dengan nada yang sama-sama terukur dalam pertemuan di New York tersebut. Media pemerintah Turki menggambarkannya sebagai tinjauan terhadap “negosiasi teknis” yang sedang berlangsung untuk melembagakan pakta tersebut, menjelang pertemuan Komite Politik dan Pertahanan Strategis di masa mendatang.
Beberapa hari sebelumnya, Fidan menyampaikan pernyataan dengan nada yang sangat berbeda dalam sebuah wawancara langsung dengan media penyiaran Turki, NTV.
“Kesepakatan kami mencakup komitmen aliansi; kami memegang teguh janji kami,” ujarnya. “Kebutuhan militer mereka mungkin khususnya mencakup bidang-bidang teknis tertentu, dan kami tidak akan memiliki masalah untuk memenuhinya.”
Baik penjelasan Islamabad maupun Ankara mengenai pertemuan di New York tersebut tidak menyinggung serangan Houthi yang memicu pernyataan dari pihak Arab Saudi.
Peringatan Houthi
Menurut para analis, sikap hati-hati tersebut mungkin berkaitan dengan peringatan langsung yang disampaikan kelompok Houthi kepada kedua negara itu.
Dalam beberapa hari terakhir, kelompok Houthi telah mencatat kemajuan wilayah yang signifikan dalam menghadapi pasukan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan didukung Arab Saudi. Mereka merebut kota pelabuhan strategis Mocha dan kemudian menguasai hampir seluruh pesisir Laut Merah, termasuk sejumlah pulau. Hal ini memberikan kendali lebih besar kepada kelompok tersebut atas Selat Bab al-Mandeb—jalur pelayaran sangat vital yang digunakan Arab Saudi untuk mengapalkan minyak setelah konflik AS-Iran secara efektif melumpuhkan Selat Hormuz. Pekan ini, Houthi juga bergerak maju menuju wilayah dataran tinggi Yaman, di tengah meningkatnya pertempuran melawan pasukan pemerintah yang didukung Arab Saudi.
Mereka telah meluncurkan rudal dan pesawat nirawak (drone) ke arah Arab Saudi—serta melontarkan ancaman terhadap negara-negara sekutu.
Mohammed al-Bukhaiti, anggota biro politik kelompok Houthi, mengatakan dalam sebuah program televisi Irak pekan ini bahwa Pakistan dan Turki akan menghadapi tindakan “tangan besi” jika mereka terlibat dalam perang tersebut.
Tughral Yamin, seorang pensiunan brigadir jenderal sekaligus rekanan senior di Institute of Policy Studies yang berbasis di Islamabad, mengatakan bahwa terdapat kendala yang dihadapi oleh kedua belah pihak terkait pakta tersebut.
“Mengirimkan pasukan akan sulit dilakukan karena sumber daya Angkatan Darat Pakistan sudah sangat terkuras di lapangan akibat ancaman eksternal maupun internal,” ujarnya, merujuk pada bentrokan perbatasan yang terus terjadi dengan Afghanistan, ketegangan yang tak kunjung usai dengan India, serta meningkatnya serangan oleh kelompok bersenjata di dalam negeri. “Selain itu, masih menjadi tanda tanya apakah Turki bersedia mengalihkan pasukannya ke Arab Saudi. Turki memiliki komitmen terhadap NATO, dan perbatasannya dengan Suriah pun belum sepenuhnya aman.”
Urgensi di Riyadh
Kalangan otoritas keagamaan Arab Saudi menyampaikan pesan yang bernada lebih mendesak dibandingkan kementerian luar negeri.
Mufti Besar Syekh Saleh Al-Fawzan menyerukan kepada pasukan untuk “bersatu melawan sekte yang sesat dan kelompok yang menyimpang ini”—yang merujuk pada kelompok Syiah Houthi.
Ia menggambarkan upaya mempertahankan perbatasan kerajaan sebagai sebuah kewajiban yang menuntut pengorbanan jiwa dan raga.
Dalam sebuah pesan yang jarang terjadi, Raja Salman dari Arab Saudi menyampaikan sentimen serupa beberapa hari sebelumnya. Raja Salman menyebut Houthi berupaya menyerang Makkah kembali. Ia juga menyatakan dalam rapat kabinet di Jeddah bahwa upaya tersebut melanggar kesucian situs-situs paling suci dalam Islam.
Gokhan Ereli, seorang pakar hubungan internasional dari Universitas Ibn Haldun di Istanbul, mengatakan bahwa pesan sang mufti memiliki signifikansi di dalam negeri, meskipun dampaknya secara praktis terhadap Pakistan dan Turki tergolong terbatas.
“Otoritas sang mufti sebenarnya memiliki bobot nyata di dalam negeri Arab Saudi, dan pernyataan ini terutama berfungsi sebagai sarana mobilisasi yang ditujukan bagi para prajurit di garis depan. Hal ini memberikan landasan spiritual dan keagamaan bagi perang yang berkepanjangan dan memakan banyak biaya, sehingga pengorbanan pun menjadi lebih mudah untuk diterima,” ujarnya.
“Bagi Pakistan dan Turki, dampaknya lebih berkaitan dengan nada atau nuansa pesan ketimbang kewajiban itu sendiri. Kedua pemerintah tersebut telah menjalin kerja sama dengan Riyadh melalui berbagai kesepakatan keamanan yang sudah ada, dan bingkai keagamaan ini utamanya memperkuat semangat solidaritas tanpa mengubah ketentuan formal dari komitmen-komitmen tersebut,” tambah akademisi itu.
Seorang diplomat kawasan mengatakan bahwa pesan tersebut mencerminkan perubahan yang lebih luas.
“Masyarakat (Arab Saudi) semakin menyadari ancaman dari kelompok Houthi, karena mereka kerap mendengar bunyi sirene peringatan serangan rudal Houthi yang biasanya menyasar infrastruktur sipil,” ujar diplomat tersebut yang berbicara dengan syarat anonimitas. “Namun, pidato ini menandakan pendekatan yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran warga sipil, sekaligus mencerminkan perkiraan bahwa situasi kemungkinan akan memburuk, bukan membaik.”
Ketua Parlemen Turki, Numan Kurtulmus, mengatakan pada Jumat bahwa Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah belum diajukan untuk mendapatkan persetujuan parlemen. Ia memperkirakan perjanjian tersebut akan diajukan secara resmi saat parlemen kembali bersidang setelah masa reses berakhir pada 1 Oktober.
Berdasarkan konstitusi Turki, perjanjian internasional baru mulai berlaku setelah parlemen meratifikasinya.
Dua hari sebelum pertemuan di New York, Kementerian Luar Negeri Pakistan mengumumkan bahwa pensiunan Letnan Jenderal Nauman Mahmood telah ditunjuk sebagai sekretaris jenderal pertama pakta tersebut.
Mahmood adalah mantan perwira senior di Inter-Services Intelligence (ISI)—badan intelijen utama Pakistan—dan akan memimpin Sekretariat Jenderal pakta tersebut yang sedang dibentuk di Riyadh.
“Secara praktis, Pakistan baru saja mengirim seorang pensiunan jenderal bintang tiga ke Riyadh untuk menjabat sebagai sekretaris jenderal Aliansi Pertahanan Bersama,” kata Yamin. “Tugas yang menantinya adalah menilai situasi dengan cepat dan merumuskan solusi yang realistis.”
Pakistan “sudah memiliki penasihat, pelatih, ahli logistik, dan teknisi di lapangan (di Arab Saudi) berdasarkan protokol bilateral sebelumnya,” tambahnya.
Pada April lalu Riyadh mengonfirmasi kedatangan pasukan militer Pakistan—termasuk pesawat tempur dan pesawat pendukung—di Pangkalan Udara King Abdulaziz di Provinsi Timur kerajaan tersebut. Pengerahan pasukan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Pertahanan Bersama Strategis antara kedua negara (yang ditandatangani September lalu) itu terjadi di tengah serangan terhadap Arab Saudi yang berasal dari Iran.
Pakistan telah melatih ribuan personel militer Saudi sejak tahun 1967 dan menempatkan pasukannya di kerajaan tersebut sejak tahun 1970-an, termasuk untuk melindungi infrastruktur minyak di Provinsi Timur.
Koalisi yang Terbebani
Ereli mengatakan bahwa kendala yang dihadapi Arab Saudi bukanlah kurangnya sumber daya.
“Sumber daya, kekuatan udara, dan dukungan eksternal selama bertahun-tahun yang dimiliki Arab Saudi itu ada,” ujarnya. “Kesulitan sebenarnya terletak pada koalisi yang terpecah-pecah dan melibatkan banyak pihak di lapangan (di Yaman). Keterbatasan komitmen militer AS membuat Riyadh harus memikul sebagian besar beban operasional sendirian, sehingga membebani kapasitas pertahanan udaranya.”
Prancis dan Inggris telah menawarkan dukungan yang bersifat defensif. Pekan ini, Inggris menyetujui pengisian bahan bakar di udara bagi jet-jet Saudi yang menjalankan misi pertahanan. Pada hari Jumat, Prancis mengonfirmasi pengiriman pasukan untuk menjaga terminal minyak utama di Yanbu, sebuah pelabuhan di Laut Merah yang digunakan Arab Saudi sebagai jalur alternatif untuk menghindari Selat Hormuz.
Meskipun dukungan dari Pakistan, Turki, Prancis, dan Inggris terus mengalir, seorang diplomat kawasan menyatakan bahwa kelompok Houthi tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengendurkan serangan mereka terhadap Arab Saudi maupun pasukan yang didukung Saudi di Yaman.
“Kelompok Houthi telah menunjukkan kesiapan dan kemampuan mereka untuk menyerang target sipil maupun militer di Arab Saudi, serta berniat untuk terus melakukannya,” kata diplomat tersebut. “Jelas bahwa Arab Saudi sedang bersiap menghadapi peningkatan tempo operasi yang berkelanjutan, yang mungkin juga akan menimbulkan lebih banyak korban jiwa.”
“Pertempuran ini lebih sengit daripada dugaan kebanyakan orang,” tambah diplomat tersebut. “Pasukan koalisi di Yaman (yang didukung Saudi) mengalami kemunduran besar secara logistik dan operasional di Mocha, namun mereka bergerak maju secara perlahan di berbagai front lainnya. Satu pertempuran mungkin telah kalah, tetapi hasil akhir perang ini belum ditentukan.”
Sementara itu, Yamin menyatakan harapannya agar akal sehat dan sikap tenang yang lebih mengemuka.
“Saya berharap konflik ini dapat diselesaikan melalui jalur diplomasi, karena tak satu pun dari kita yang menginginkan negara kita terseret dalam perang yang bukan kita yang memulainya,” ujarnya. []
*)Tentang penulis
Abid Hussain, berasal dari Karachi dan kini tinggal di Islamabad, Pakistan. Ia menulis berita, artikel mendalam (feature), dan tulisan penjelasan (explainer) yang mencakup politik, kebijakan luar negeri, isu keamanan, hak asasi manusia, persekusi agama, disinformasi, ekonomi, kebebasan media, perubahan iklim, olahraga, serta budaya. Ia juga meliput berita mengenai Afghanistan dan kawasan sekitarnya. Sebelumnya, Abid bekerja di Herald—majalah investigasi bulanan yang kini telah berhenti beroperasi dan berbasis di Karachi—serta menghabiskan waktu enam tahun sebagai reporter BBC di Pakistan. Abid telah menghasilkan sejumlah laporan penting, termasuk laporan investigasi mengenai firewall internet baru di Pakistan untuk Al Jazeera pada November 2024. Ia menggarap proyek “Bangladesh at 50” untuk platform daring BBC Urdu pada tahun 2021 dalam rangka memperingati 50 tahun kemerdekaan Bangladesh. Ia memenangkan Human Rights Press Award (kategori multimedia) dari Human Rights Watch atas artikel mendalamnya mengenai para migran asal Pakistan yang berada di kapal trawler Adriana yang tenggelam pada Juni 2023. Ia juga meraih penghargaan jurnalisme data dari Centre for Excellence in Journalism, Karachi, atas liputannya mengenai pandemi global COVID-19 untuk BBC pada tahun 2021.