Analisis Mehmet Çelik di Daily Sabah*
SALAM-ONLINE.COM: Serangan “Israel” di Suriah berisiko memicu bentrokan dengan Turki serta menyingkap ketegangan dengan AS di tengah kian dalamnya ketidakstabilan kawasan. Di mana posisi AS?
***
Serangan “Israel” pada 18 Agustus terhadap Pangkalan Udara Abu al-Duhur milik Suriah di Idlib merupakan langkah terbaru Perdana Menteri penjajah Benjamin Netanyahu dalam strategi yang kini sudah lazim: melancarkan serangan tanpa provokasi dan membiarkan kawasan tersebut menanggung konsekuensinya.
Suriah hanyalah medan operasi terbaru, selain Lebanon, Iran, dan tentu saja, genosida di Gaza.
Setelah jet-jet “Israel” menghantam landasan pacu dan hanggar di Abu al-Duhur, “Israel” bahkan tidak mengakui perbuatan tersebut. Sebaliknya, justru Duta Besar AS untuk Ankara, Tom Barrack, yang mengonfirmasi serangan itu secara terbuka.
Ketika berita ini menjadi sorotan utama, kantor perdana menteri penjajah itu menyatakan bahwa serangan tersebut bersifat preventif: Suriah dianggap “di ambang pelanggaran” kesepakatan keamanan karena mengizinkan pasukan Turki ditempatkan di pangkalan tersebut, meskipun telah ada peringatan berulang kali.
Namun, narasi ini hanyalah dalih lain bagi “Israel” untuk memperluas kebijakannya dalam menciptakan ketidakstabilan di kawasan tersebut. Tentu saja, tidak ada pihak yang memercayai klaim “Israel” mengenai Pangkalan Udara Abu al-Duhur.
Kementerian Pertahanan Turki menyebut klaim tersebut tidak berdasar. Turki memperingatkan agar serangan “Israel” terhadap negara-negara tetangga tidak menjadi hal yang “rutin.” Menteri Luar Negeri Suriah menyatakan bahwa Damaskus telah memberi tahu “Israel” sebelumnya bahwa tidak ada rencana untuk mendirikan pangkalan Turki. Menlu Suriah mengatakan bahwa kegiatan tersebut hanyalah kerja sama rutin untuk pembangunan kembali infrastruktur. Memang benar perwira Turki telah mengunjungi lokasi tersebut, namun kunjungan tidak sama dengan pengerahan pasukan.
Tapi, kenyataannya tidaklah sesuai dengan keinginan “Israel”. “Israel” tidak hanya melanggar integritas wilayah dan “status quo” Suriah, tetapi juga menyingkapkan niatnya untuk memiliki keleluasaan tanpa batas guna bertindak di wilayah udara Suriah dengan cara yang sepenuhnya ditentukan oleh dirinya sendiri.
Dengan demikian, menjadi jelas bahwa tindakan yang disebut sebagai upaya “pencegahan” (deterrence) itu sebenarnya mencerminkan doktrin “Israel” untuk menguasai seluruh kawasan dengan segala cara—bahkan jika itu berarti melanggar kedaulatan negara lain dan komitmen gencatan senjata, atau bahkan melakukan genosida.
Tentu saja, alasan di balik kebijakan ini sangat beragam. Semua ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Meskipun tujuan utama “Israel” adalah perluasan wilayah dan pendudukan, bagi tujuan jangka pendek Netanyahu, situasinya berbeda.
Netanyahu sedang menghadapi pemilihan umum di tengah beban tuduhan korupsi. Eskalasi di luar negeri terbukti secara konsisten lebih menguntungkan bagi kelangsungan karier politik Netanyahu dibandingkan de-eskalasi.
Kebijakan yang mengedepankan aspek keamanan memperkuat dukungan elektoral baginya sekaligus membatasi efektivitas pihak-pihak yang menuntut akuntabilitas di “Israel”.
Namun, sejumlah tokoh politik “Israel” yang berpengaruh dan bersikap rasional telah melontarkan kritik keras terhadap sang perdana menteri penjajah tersebut. Mantan Menteri Pertahanan penjajah Moshe Yaalon, mantan Perdana Menteri Ehud Barak, dan pemimpin oposisi Yair Golan termasuk di antara tokoh-tokoh yang mengkritik Netanyahu. Ehud Barak menyebut eskalasi ketegangan dengan Turki yang “disengaja” oleh Netanyahu sebagai tindakan yang “sembrono dan bodoh.”
“Sulit untuk menentukan mana yang lebih tepat,” tulis Barak di platform media sosial X.
“Netanyahu benar-benar telah kehilangan kendali. Dihadapkan pada ‘kegagalan total’ dalam mencapai satu pun tujuan perang, serta kekalahan politik yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu sekitar dua bulan. Netanyahu pun tidak lagi memedulikan keamanan “Israel”. Sebaliknya, tindakannya kini didorong oleh upaya mempertahankan kekuasaan—seperti manuver manipulatif seorang penjudi kompulsif. Perilakunya yang gegabah sangat mengkhawatirkan segelintir sekutu dan sahabat yang tersisa bagi ‘Israel’, baik di kawasan ini maupun di seluruh dunia,” ujar Barak.
Pemimpin oposisi Yair Golan menyebut Netanyahu sebagai sosok “ekstremis yang tidak dapat dipercaya’, seraya berpendapat bahwa kekuatan militer “sekali lagi digunakan demi kepentingan politik.”
Ya’alon menuding Netanyahu memanfaatkan konflik baru sebagai cara untuk menghindari pertanggungjawaban.
Di mana posisi AS?
Meskipun AS selama ini menjadi pendukung utama tindakan “Israel”, dalam peristiwa terbaru ini, utusan Washington sendiri justru melemahkan narasi tersebut. Tom Barrack menyebut serangan di Suriah itu sebagai eskalasi yang tidak perlu dan tidak mendorong stabilitas kawasan. Tanggapan Barrack ini perlu dilihat dalam konteks kebijakan pemerintahan Trump mengenai Suriah pasca-Assad serta pernyataan Presiden AS tentang peran Turki di Suriah.
Langkah terbaru ini semakin memperjelas ketegangan antara Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump, melampaui ketegangan yang terjadi terkait Lebanon—di mana gencatan senjata yang ditengahi AS berulang kali dilanggar—maupun Gaza, di mana rencana perdamaian Trump tidak ditanggapi secara serius oleh Netanyahu.
Walaupun ketegangan ini menimbulkan ketidaknyamanan dan memicu kritik dari tokoh-tokoh seperti JD Vance terhadap Tel Aviv, tidak banyak langkah nyata yang diambil untuk mengubah situasi di lapangan. Singkatnya, Netanyahu terus bertindak demi mengamankan masa depan politiknya, sementara para pejabat AS menyatakan “keprihatinan” setiap kali muncul babak ketegangan baru.
Terlepas dari pernyataan resmi yang ada, posisi AS terkait serangan terbaru ini masih diliputi ketidakjelasan. Kali ini, terdapat komplikasi baru. “Israel” juga berhadapan dengan Turki—anggota NATO dengan kemampuan militer unggul yang harus tetap dirangkul oleh AS dan Barat karena berbagai alasan strategis, baik di kawasan tersebut maupun di luar wilayah itu.
Saya menghubungi dua mantan duta besar AS yang pernah bertugas di Ankara dan Damaskus untuk mengetahui penilaian mereka mengenai posisi AS di tengah eskalasi ketegangan yang berbahaya antara ‘Israel” dan Turki.
Robert Ford, seorang peneliti di Middle East Institute di Washington yang juga menjabat sebagai duta besar AS terakhir untuk Suriah, mengatakan, “Duta Besar Thomas Barrack mengecam serangan udara ‘Israel” terhadap pangkalan udara Abu Al-Duhur di Suriah; mengingat hubungan erat Barrack dengan Presiden Trump, kita dapat meyakini bahwa pernyataannya mencerminkan pandangan Presiden Trump. Amerika Serikat berkomitmen terhadap keamanan “Israel”, namun—terutama di bawah pemerintahan saat ini—Washington tidak selalu sependapat dengan taktik “Israel”, seperti serangan udara ini.”
Ia juga menambahkan, “Yang lebih penting, pemerintahan Trump tidak ingin melihat konfrontasi langsung antara Ankara dan Yerusalem, baik di Suriah maupun di tempat lain.”
Ford menjelaskan bahwa Presiden Trump “tidak menyukai kejutan, terutama dari negara-negara yang menerima bantuan keuangan dan militer langsung dari Amerika Serikat,” seandainya ketegangan meningkat dan ‘Israel” menyerang target-target Turki. “Menatap masa depan, Washington dapat memainkan peran bermanfaat dalam membantu Israel dan Turki menetapkan batasan-batasan tegas (red lines) agar mereka dapat menghindari permusuhan langsung,” tambahnya.
“Tidak ada pemerintahan, baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat, yang ingin memilih antara Ankara dan Yerusalem sebagai mitra keamanan. Turki memainkan peran strategis dalam berbagai isu sensitif—mulai dari Ukraina, NATO, hingga energi—di luar kawasan Timur Tengah,” ujar Ford, seraya menambahkan: “Faktanya, kepentingan nasional AS di Turki dan Israel jauh lebih besar dibandingkan kepentingannya di Suriah. Oleh karena itu, yang lebih penting bagi Washington adalah tercapainya kesepakatan yang jelas dan dapat diandalkan antara Ankara dan Yerusalem mengenai Suriah, ketimbang merinci detail spesifik dari kesepakatan tersebut.”
Saya juga menghubungi James Jeffrey, mantan Duta Besar AS untuk Turki sekaligus *Distinguished Fellow* di The Washington Institute, untuk meminta pandangannya mengenai bagaimana AS dapat meredam ketegangan ini sebelum situasi berubah menjadi berbahaya.
“Tujuan jangka pendek AS adalah menenangkan situasi,” kata Jeffrey, sembari mengakui bahwa baik Ankara maupun Damaskus cenderung tidak membesar-besarkan tindakan tersebut.
“Pandangan umum AS sejalan dengan pernyataan Tom Barrack. AS sudah lama menyadari adanya ketegangan antara Presiden Recep Tayyip Erdoğan dan Netanyahu,” ujarnya, namun ia menambahkan bahwa Washington lebih memilih untuk menangani ketegangan antara Turki dan “Israel” melalui jalur diplomasi, alih-alih menggunakan metode yang diterapkan terhadap Iran.
Jeffrey menyatakan bahwa akibat konsekuensi perang Iran dan pergeseran kepentingan AS yang pada akhirnya menjauh dari kawasan tersebut, Turki dan “Israel” telah muncul sebagai dua negara paling kuat di wilayah itu.
Jeffrey menyebutkan bahwa rivalitas ini semakin terlihat jelas di Suriah pasca-rezim Assad.
“Kedua negara memiliki kepentingan keamanan utama serta pandangan yang berbeda terkait Suriah, dan keduanya sama-sama menempatkan pasukan di sana. Hal ini menciptakan ketegangan yang inheren,” ujarnya.
“Risikonya adalah pada suatu titik ‘Israel’ bisa saja salah perhitungan dan terlibat dalam insiden serius dengan Turki, baik di Suriah maupun di kawasan Mediterania Timur. Ini akan menjadi pukulan telak bagi AS, yang memiliki hubungan erat dengan kedua negara tersebut. Dan yang terpenting, hal ini akan menguntungkan posisi Iran di Suriah maupun wilayah lainnya,” tambahnya.
Wawasan berharga dan analisis situasi dari Ford maupun Jeffrey mencerminkan satu gambaran yang jelas: Amerika Serikat ingin memastikan adanya batasan yang tegas guna menghindari konfrontasi keras antara “Israel” dan Turki.
Namun, waktu yang akan menjawab seberapa jauh Netanyahu bersedia melangkah demi mengamankan masa depan politiknya dalam pemilihan umum “Israel” Oktober mendatang, serta sejauh mana ia akan menyeret “Israel” dan kawasan tersebut ke dalam kekacauan dan konflik yang lebih parah.
Di tengah ketidakpastian ini, langkah yang akan diambil Washington akan dicermati dengan saksama—tidak hanya oleh Turki dan negara-negara di kawasan tersebut, tetapi juga oleh para pembayar pajak Amerika yang akan menilai biaya keterlibatan AS dalam perang baru saat pemilihan umum AS berlangsung pada November. []
*)Mehmet Çelik, adalah Doktor di bidang Ilmu Politik & Hubungan Internasional dan menjabat sebagai Koordinator Redaksi di Daily Sabah.