Jelang Pemilu, ‘Israel’ Lancarkan Lebih Banyak Kekerasan terhadap Gaza
SALAM-ONLINE.COM: Dalam dua hari terakhir, serangan gencar “Israel” menghantam beberapa wilayah di Jalur Gaza dan mengakibatkan kematian sedikitnya 15 warga Palestina, termasuk enam petugas polisi dan aparat keamanan.
Setelah bertahun-tahun hidup dalam perang, pengeboman dan pembunuhan, membuat warga Gaza khawatir akan pecahnya perang baru seiring semakin dekatnya pemilihan umum “Israel” yang dijadwalkan pada 27 Oktober mendatang.
Sejumlah warga Palestina mengaitkan kembali memanasnya kekerasan oleh “Israel” dengan tekanan politik yang dihadapi Perdana Menteri penjajah Benjamin Netanyahu terkait pemilu mendatang.
“Setiap kali serangan mereda, kami tetap menanti kapan hal itu akan kembali terjadi, karena kami sudah terbiasa dengan pola ini selama bertahun-tahun,” ujar Samir Abu Jarad, seorang ayah tiga anak asal Kota Gaza, kepada The New Arab (TNA). Jumat (21/8/2026).
Abu Jarad meyakini bahwa pemilihan umum yang kian dekat turut menambah kecemasan di kalangan warga Palestina.
“Mereka tahu bahwa Netanyahu ingin mempertahankan kekuasaan dan mungkin memanfaatkan Gaza untuk menampilkan citra kekuatan di hadapan publik ‘Israel’,” ujarnya. “Kami tidak ingin darah kami dijadikan alat demi kesuksesan politisi (‘Israel’) mana pun.”
Sami Salim, yang tinggal di sebuah tenda di pantai Kota Gaza, mengatakan kepada TNA bahwa warga Palestina telah terbiasa menanggung akibatnya setiap kali ada kalkulasi politik di “Israel”.
“Kami hanya ingin hidup, membesarkan anak-anak kami, dan merasa aman. Namun, setiap kali pemilu (‘Israel’) mendekat atau terjadi krisis di ‘Israel’, kami khawatir Gaza-lah yang akan menanggung akibatnya,” ungkap Salim.
Netanyahu menghadapi tekanan pemilu
Pemilu “Israel” tahun 2026 akan menjadi ujian bagi Netanyahu, yang berupaya meraih masa jabatan berikutnya setelah memimpin dalam waktu yang lama.
Ia memasuki masa kampanye di tengah persaingan ketat dari tokoh-tokoh politik seperti mantan panglima militer Gadi Eisenkot, mantan Perdana Menteri Naftali Bennett dan Yair Lapid, serta mantan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman.
Sebuah jajak pendapat oleh Israeli Broadcasting Corporation menunjukkan partai Likud pimpinan Netanyahu dan partai Yesh Atid pimpinan Eisenkot masing-masing memperoleh 23 kursi. Sementara aliansi Ma’an pimpinan Bennett diproyeksikan meraih 14 kursi.
Angka-angka tersebut menyoroti ketidakpastian mengenai koalisi mendatang serta tantangan yang dihadapi Netanyahu untuk mempertahankan basis pendukung sayap kanannya dan mencegah para pesaing membentuk pemerintahan alternatif.
Para analis Palestina memandang ketidakpastian politik ini sebagai hal yang signifikan karena isu keamanan tetap menjadi faktor kunci dalam pemilu “Israel”, sehingga menempatkan Gaza sebagai pusat perhatian dalam politik domestik di tengah upaya gencatan senjata yang sedang berlangsung.
Ahed Ferwana, seorang analis yang berbasis di Gaza, mengatakan bahwa saat terjadinya eskalasi baru-baru ini, itu berkaitan dengan politik internal “Israel”.
“Netanyahu tampaknya enggan memenuhi persyaratan untuk tahap kedua kesepakatan Gaza, terutama menjelang pemilu,” ujarnya.
Jajak pendapat menunjukkan ia tidak memiliki cukup kursi untuk menjamin kelangsungan karier politiknya, yang mungkin memicu eskalasi demi mendongkrak reputasi dan mengamankan kursi untuk tahap berikutnya,” tambahnya.
Menurut Ferwana, “Israel” nampaknya bertekad mempertahankan pola aksi militer dan eskalasi yang berkelanjutan, serta mungkin memperluas apa yang disebut sebagai “garis kuning”.
Strategi ini dapat menghambat kemajuan menuju tahap kedua sekaligus menghindari tekanan politik untuk memberikan konsesi.
Ferwana memperingatkan bahwa situasi tenang yang berkepanjangan bisa merugikan posisi politik Netanyahu jika lawan-lawan politik memanfaatkannya untuk menudingnya gagal meraih kemenangan telak yang dijanjikan dalam perang tersebut.
“Dukungan terhadapnya memang menurun dalam jajak pendapat, namun penurunan itu berkaitan dengan isu-isu yang lebih luas di luar prospek elektoral Netanyahu, termasuk pengaturan politik dan keamanan masa depan di Gaza,” jelasnya.
Ia mencatat bahwa penargetan terhadap polisi dan aparat keamanan Palestina mengirimkan pesan yang melampaui sekadar operasi keamanan biasa; langkah ini bertujuan menciptakan kekacauan di Gaza serta mencegah terbentuknya struktur sipil atau keamanan untuk pemerintahan di masa mendatang.
“Dengan menyerang aparat keamanan,” ujarnya, “Israel bertujuan melenyapkan peluang pembentukan pemerintahan di Gaza dan menunda tahap berikutnya—termasuk penarikan pasukan, gencatan senjata, pembukaan perlintasan, dan rekonstruksi—yang pada akhirnya menguntungkan kepentingan Netanyahu.”
Perubahan di “Israel” kemungkinan tidak akan banyak berdampak bagi Gaza
Menurut analis politik yang berbasis di Ramallah, Esmat Mansour,
meskipun jajak pendapat di “Israel” mengindikasikan koalisi Netanyahu mungkin akan kesulitan membentuk pemerintahan, kubu oposisi yang bersekutu dengan Gadi Eisenkot bisa saja membentuk pemerintahan melalui aliansi, dukungan pihak Arab, atau pihak luar.
“Koalisi ini sudah kehabisan tenaga,” ujar Mansour, seraya menyoroti berbagai tantangan yang kian menumpuk bagi ‘Israel’, mulai dari masalah ekonomi, sosial, dan hubungan internasional hingga kebijakan terkait Tepi Barat, permukiman, dan keamanan.
Namun, ia mengingatkan agar pemilu ini tidak dipandang semata-mata sebagai ajang untuk menggantikan Netanyahu.
“Perubahan pemerintahan tidak menyelesaikan masalah kita,” ujarnya, meskipun hal itu dapat memberikan ruang gerak politik yang lebih luas bagi warga Palestina.
Mansour mencatat bahwa sejumlah kebijakan sangat erat kaitannya dengan Netanyahu serta para menteri sayap kanan ekstrem, Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir.
Menurutnya, lengsernya mereka dapat memicu perubahan dalam kebijakan permukiman, situasi di Tepi Barat yang diduduki, penegakan hukum, dan perekonomian. Namun hal itu tidak serta-merta berarti “Israel” akan lebih bersedia mengupayakan solusi politik bagi konflik tersebut.
Gelombang kekerasan terbaru yang dilakukan “Israel”—yang mengakibatkan kematian sedikitnya 15 warga Palestina dalam kurun waktu dua hari, termasuk enam petugas polisi dan aparat keamanan—menunjukkan betapa rapuhnya gencatan senjata yang ada. Peristiwa ini juga memperkuat kekhawatiran bahwa memburuknya situasi politik atau keamanan di “Israel” dapat memicu kembali pecahnya kekerasan di Gaza. (is)