Mengapa Turki, Saudi dan Pakistan Membentuk Aliansi Pertahanan Bersama?

Analisis Ahmed Altuwaijri di Middle East Eye*

SALAM-ONLINE. COM: Aliansi pertahanan terbaik bukanlah aliansi yang membuat suatu negara bergantung selamanya pada sekutunya, melainkan aliansi yang memampukan negara tersebut untuk lebih mengandalkan kekuatannya sendiri.

Penandatanganan Kesepakatan Pertahanan Bersama di Makkah antara Turki, Arab Saudi dan Pakistan, pada 7 Agustus lalu, bukanlah hasil dari reaksi Riyadh terhadap ancaman spesifik yang mendesak, sebagaimana banyak pihak berasumsi.

Analisis yang lebih mendalam mengungkap adanya pertemuan kepentingan strategis di antara ketiga negara penandatangan tersebut—negara-negara yang memiliki perbedaan dalam hal letak geografis, sumber kekuatan, serta ancaman dan tantangan mendesak yang dihadapi masing-masing.

Namun, mereka memiliki kesadaran yang kian menguat bahwa tatanan keamanan yang selama beberapa dekade mengatur kawasan Timur Tengah dan Asia Barat Daya kini tidak lagi mampu memberikan jaminan keamanan seperti yang pernah diberikannya di masa lalu.

Tiga kekuatan regional dengan karakteristik istimewa bersatu untuk menandatangani kesepakatan ini di Makkah: Arab Saudi, dengan bobot pengaruhnya di bidang keagamaan, ekonomi, energi, dan geopolitik; Turki, dengan kekuatan militer, industri pertahanan, serta posisi geografisnya yang menghubungkan Timur Tengah dengan Eropa, Laut Hitam, dan kawasan Mediterania Timur; serta Pakistan, dengan kapabilitas sains dan penelitian, kekuatan militer, persenjataan nuklir, dan kedalaman strategisnya di Asia Selatan.

Dengan demikian, kesepakatan ini patut dipahami sebagai awal dari transformasi filosofi keamanan kawasan: beralih dari ketergantungan pada payung perlindungan satu kekuatan eksternal tunggal menuju jaringan kemitraan regional yang mampu membagi risiko dan memaksimalkan daya tangkal.

Kesepakatan tersebut menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara itu akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya—sebuah rumusan yang mendekati logika pertahanan kolektif aliansi militer besar—sementara ketiga negara tersebut menegaskan bahwa pakta ini bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara tertentu mana pun.

Di sinilah letak arti penting kesepakatan tersebut. Pertanyaannya, bukanlah siapa yang ingin ditangkal oleh ketiga negara itu. Sebaliknya, pertanyaannya adalah: mengapa masing-masing negara membutuhkan dua negara lainnya pada momen sejarah saat ini?

Pengaruh Arab Saudi

Tentu saja, Arab Saudi merupakan negara yang paling banyak disorot dalam pembahasan mengenai kesepakatan tersebut. Namun, adalah suatu kekeliruan jika memandang keamanan negara ini hanya dari satu sudut pandang saja.

Arab Saudi menghadapi lingkungan strategis yang sangat kompleks, karena terletak di jantung kawasan tempat berbagai proyek serta kekuatan internasional dan regional saling bersinggungan.

Dengan demikian, keamanan Arab Saudi tidak sekadar mencakup perlindungan perbatasan. Cakupannya meliputi kawasan Teluk, Laut Merah, Selat Bab el-Mandeb, jalur energi, infrastruktur vital, wilayah udara, keamanan siber, rantai pasok, proyek-proyek ekonomi utama, dan banyak lagi.

Semua hal ini memberikan nilai strategis tersendiri bagi kerja sama dengan Turki dan Pakistan. Turki menyediakan kapabilitas militer, industri, dan teknologi yang sangat maju. Sementara Pakistan memberikan kedalaman strategis militer, pengalaman operasional, serta hubungan pertahanan yang telah lama terjalin dengan Kerajaan tersebut.

Di sisi lain, Arab Saudi memiliki pengaruh keagamaan dan politik, sumber daya ekonomi, serta kapasitas untuk berinvestasi di sektor industri pertahanan, pasar, energi, dan infrastruktur. Sifat saling melengkapi ini merupakan salah satu kunci terpenting untuk memahami kesepakatan Makkah.

Memperkuat narasi resmi bahwa pakta pertahanan tersebut tidak dirancang untuk menyasar negara mana pun, hubungan Arab Saudi dan Iran telah mencair dalam beberapa tahun terakhir di tengah upaya meredakan ketegangan dan menjaga saluran komunikasi. Oleh karena itu, merupakan kesalahan strategis bagi Riyadh jika menggunakan kesepakatan Makkah sebagai sarana untuk memicu konfrontasi baru dengan Teheran.

Interpretasi yang lebih logis adalah Arab Saudi ingin menyampaikan kepada seluruh kekuatan regional dan internasional bahwa konsekuensi dari serangan terhadap Kerajaan tersebut tidak dapat lagi diperhitungkan hanya berdasarkan kekuatan Saudi semata, melainkan juga harus memperhitungkan jaringan kapabilitas dan aliansi yang lebih luas.

Itulah esensi dari pencegahan (deterrence): hal itu tidak berarti sebuah negara menginginkan perang. Sebaliknya, tujuannya adalah membuat perang menjadi sangat mahal biayanya, sehingga pihak lawan akan berpikir panjang dan matang sebelum melancarkan serangan.

Kebijakan luar negeri Turki

Muncul pertanyaan mengapa Ankara memerlukan perjanjian pertahanan dengan Arab Saudi dan Pakistan. Turki merupakan anggota NATO dan memiliki salah satu kekuatan militer terbesar dalam aliansi tersebut, sementara industri pertahanannya juga berkembang pesat.

Jawabannya adalah bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Turki semakin mandiri dalam merumuskan kebijakan luar negerinya sendiri. Negara ini kini memandang kawasan di sekitarnya—yang mencakup Suriah, Irak, Lebanon, Libya, Mediterania Timur, Laut Hitam, Kaukasus, Rusia, Iran, dan Eropa—sebagai wilayah yang berkaitan langsung dengan kepentingan keamanannya.

Pada saat yang sama, peran Turki di Suriah, ditambah dengan kritik Ankara terhadap kebijakan “Israel”—khususnya terkait perang di Gaza—telah memicu peningkatan ketegangan dengan penjajah itu.

Salah satu perkembangan terkini yang paling penting di kawasan ini adalah bahwa hubungan antara Turki dan “Israel” tidak lagi sekadar persoalan perbedaan pendapat politik mengenai Palestina. Hubungan tersebut telah berkembang pesat menjadi serangkaian benturan strategis, khususnya terkait Suriah dan kawasan Mediterania Timur.

“Israel” telah mempererat hubungan keamanan dan militernya dengan Yunani dan Siprus. Desember lalu, ketiga negara tersebut menggelar pertemuan puncak trilateral yang kesepuluh. Yunani, “Israel”, dan Siprus juga telah mengembangkan program kerja sama militer yang mencakup latihan bersama.

Dari sudut pandang Turki, mustahil untuk mengabaikan fakta bahwa “Israel”, Yunani, dan Siprus membentuk jaringan kerja sama militer dan politik di wilayah yang kepentingan mereka di dalamnya berbenturan langsung dengan kepentingan Turki.

Hal ini turut menjelaskan salah satu manfaat kemitraan dengan Arab Saudi dan Pakistan bagi Turki. Turki tidak ingin kemampuan strategisnya hanya terbatas dalam kerangka hubungan dengan Amerika Serikat, Eropa, dan NATO. Sebaliknya, Turki berupaya membangun jaringan yang lebih luas guna mengurangi kerentanannya terhadap tekanan dari poros mana pun.

Berbagai analisis telah memperjelas bahwa kesepakatan antara Arab Saudi dan Pakistan tidak tercipta dalam waktu singkat. Kesepakatan tersebut justru dibangun di atas fondasi kerja sama militer, pelatihan, dan hubungan pertahanan yang telah terjalin lama. Dengan demikian, keterlibatan Turki dalam dinamika ini memanfaatkan jaringan yang sebenarnya sudah ada selama beberapa dekade.

Pertimbangan Pakistan

Bagi Pakistan, merupakan kesalahan besar jika memandang partisipasinya dalam kesepakatan ini semata-mata dari sudut pandang Timur Tengah.

Sejak berdirinya negara Pakistan, aspek keamanannya sangat erat kaitannya dengan konflik dengan India. Bahkan ketika situasi di perbatasan India-Pakistan relatif tenang, isu Kashmir, sengketa perbatasan, dan persaingan militer antara kedua kekuatan nuklir tersebut terus memengaruhi perhitungan strategis mereka.

Tahun lalu terjadi eskalasi berbahaya antara India dan Pakistan, yang bahkan mencapai tahap mobilisasi militer dan konfrontasi langsung. Oleh karena itu, Islamabad tidak memandang kesepakatan dengan Ankara dan Riyadh hanya dari perspektif kawasan Teluk. Mereka melihatnya sebagai bagian dari persoalan yang lebih luas: bagaimana Pakistan dapat membangun jaringan kemitraan strategis untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi lingkungan keamanan yang melibatkan berbagai front.

Dari sudut pandang ini, Riyadh menjadi mitra yang sangat penting. Arab Saudi bukan sekadar negara Teluk atau negara Arab; negara ini merupakan pusat ekonomi, energi, keagamaan, dan politik—baik di tingkat regional maupun global.

Sementara itu, Turki membawa kekuatan militer dan industri yang signifikan, serta hubungan yang luas dengan Asia Tengah, Timur Tengah, Eropa, Rusia, China, dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, hubungan trilateral ini memberikan ruang strategi yang lebih luas bagi Pakistan.

Penting untuk ditekankan bahwa Arab Saudi tidak sedang mencari “pasukan asing”, melainkan berupaya mendiversifikasi sumber-sumber kekuatan yang dimilikinya. Merupakan suatu kesalahan besar jika perjanjian ini disetujui sebagai bukti penandatanganan kerajaan tersebut untuk mempertahankan diri. Dalam beberapa dekade terakhir, Arab Saudi telah mengerahkan sumber daya yang sangat besar untuk mengembangkan angkatan bersenjatanya, sistem pertahanan udara dan rudal, serta kekuatan udara dan laut.

Namun, kekuatan militer modern bukan sekadar soal pembelian senjata. Kekuatannya meliputi pelatihan, pengalaman operasional, kemampuan intelijen, komando dan kendali, satelit, kecerdasan buatan, peperangan elektronik, manufaktur dan pemeliharaan persenjataan, serta keinginan operasi militer selama perang berkepanjangan.

Inilah alasan mengapa kemitraan dengan Turki dan Pakistan akan sangat berharga bagi kerajaan tersebut, tidak hanya dalam menghadapi agresi, tetapi juga dalam membangun kemampuan pencegahan nasional yang lebih mandiri untuk jangka panjang. Aliansi pertahanan terbaik bukanlah aliansi yang membuat suatu negara selalug bergantung pada sekutunya, melainkan aliansi yang memungkinkannya untuk lebih mengandalkan kemampuan dirinya sendiri.

Jaringan yang luas

Faktor geografis memberikan nilai tersendiri bagi Kesepakatan Makkah—nilai yang belum tentu dimiliki oleh aliansi-aliansi tradisional. Turki terletak di tepi utara kawasan ini, di perbatasan antara Eropa, Laut Hitam, dan Timur Tengah. Arab Saudi berada di jantung kawasan tersebut, di antara Teluk dan Laut Merah. Pakistan terletak di sebelah timur Iran, berbatasan dengan India dan Asia Tengah, serta menghadap ke Laut Arab.

Dengan demikian, ketiga negara ini membentuk segitiga luas yang membentang dari Anatolia, melintasi Semenanjung Arab, hingga ke Asia Selatan. Jangkauan geografis ini memberikan signifikansi bagi Kesepakatan Makkah yang melampaui sekadar pertahanan perbatasan nasional, karena menghubungkan tiga kawasan strategis: Mediterania Timur, Teluk, dan Samudra Hindia.

Kawasan-kawasan ini telah terhubung melalui jalur energi, perdagangan, dan maritim. Akibatnya, keamanan Turki tidak sepenuhnya terpisah dari keamanan Arab Saudi, yang pada gilirannya juga tidak sepenuhnya terpisah dari keamanan Pakistan. Ini merupakan sebuah jaringan kepentingan.

Salah satu alasan utama mengapa Turki, Arab Saudi dan Pakistan memiliki arti penting secara kolektif adalah karena ketiganya memiliki akses ke wilayah maritim yang strategis. Turki menguasai selat yang menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Tengah. Arab Saudi berbatasan langsung dengan Laut Merah dan Teluk. Pakistan berbatasan dengan Laut Arab dan Samudra Hindia.

Hal ini menjadikan kerja sama maritim dan intelijen, serta perlindungan jalur pelayaran, sebagai bidang kolaborasi yang alami. Mengingat gangguan terkini yang memengaruhi Selat Bab el-Mandeb dan Selat Hormuz, perlindungan jalur perdagangan dan energi telah menjadi komponen penting keamanan nasional bagi setiap negara yang memiliki posisi maritim strategis.

Oleh karena itu, kesepakatan Makkah dapat berkembang di masa depan menjadi kerja sama dalam pengawasan maritim, penanggulangan drone, perlindungan pelayaran, keamanan siber di pelabuhan, intelijen angkatan laut, penanggulangan ranjau laut, perlindungan infrastruktur pesisir, serta operasi pencarian dan penyelamatan. Bidang-bidang ini pada akhirnya mungkin terbukti lebih penting daripada sekadar pengerahan pasukan dalam situasi perang.

Dimensi penting lainnya berkaitan dengan industri pertahanan. Turki telah menjadi salah satu negara terdepan dalam produksi drone, sistem nirawak, rudal, kapal, kendaraan lapis baja, dan perangkat elektronik militer. Pakistan juga memiliki pengalaman panjang dalam industri militer serta keahlian operasional yang luas.

Sementara itu, Arab Saudi telah mencapai kemajuan signifikan pada beberapa tahun terakhir dalam mengembangkan industri pertahanannya sendiri. Negara ini juga memiliki modal, pasar yang besar, serta kebutuhan untuk melokalisasi sebagian besar produksi pertahanannya.

Integrasi pertahanan

Di sini, muncul sebuah kemungkinan strategis yang sangat penting: kesepakatan Makkah dapat berkembang dari sekadar perjanjian pertahanan bersama menjadi kerangka kerja yang lebih luas bagi integrasi pertahanan.

Jika hal ini terjadi, dampaknya tidak hanya sebatas peningkatan kekuatan militer ketiga negara tersebut. Langkah ini berpotensi menciptakan basis industri pertahanan regional yang mampu mengubah peta pasar persenjataan, khususnya di dunia Muslim—dan pada akhirnya, di tingkat global.

Dimensi nuklir Pakistan merupakan salah satu unsur paling sensitif dalam kesepakatan ini. Tentu saja, hal ini tidak berarti bahwa pakta tersebut secara otomatis memberikan payung nuklir bagi Arab Saudi atau Turki, ataupun bahwa senjata nuklir Pakistan secara resmi menjadi bagian dari kesepakatan tersebut.

Kendati demikian, kehadiran negara bersenjata nuklir dalam aliansi pertahanan mana pun mengubah kalkulasi pencegahan. Calon lawan tidak hanya mencermati kekuatan yang dikerahkan di medan tempur, tetapi juga mempertimbangkan kedalaman strategis yang dapat diandalkan oleh aliansi tersebut. Dari sudut pandang ini, kehadiran Pakistan dalam kesepakatan itu sendiri meningkatkan risiko bagi kekuatan musuh mana pun yang mempertimbangkan perang berskala besar.

Selain itu, keliru jika menafsirkan kesepakatan ini sebagai tanda bahwa Arab Saudi, Turki, dan Pakistan hendak meninggalkan hubungan serta aliansi mereka sebelumnya.

Arab Saudi tetap menjadi anggota utama Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), sembari menjalin hubungan luas dengan AS dan Eropa. Turki merupakan anggota NATO dan OKI. Pakistan juga menjadi bagian dari OKI, sekaligus memelihara hubungan yang telah lama terjalin dan kompleks dengan AS, negara-negara Barat, dan China.

Oleh karena itu, kesepakatan ini lebih tepat dipahami sebagai upaya diversifikasi pilihan, bukan sebagai langkah meninggalkan hubungan dan aliansi yang sudah ada.

Kebijakan semacam ini semakin lazim diterapkan di dunia saat ini. Negara-negara tidak serta-merta ingin memilih salah satu antara Washington, Beijing, dan Moskow; mereka ingin menjalin hubungan dengan ketiganya. Hal ini dapat digambarkan sebagai “lindung nilai strategis” (strategihedging): memelihara berbagai hubungan untuk menghindari ketergantungan mutlak pada satu arah kebijakan saja.

Ujian Sesungguhnya

Ciri paling khas dari kesepakatan Makkah, jika dibandingkan dengan aliansi-aliansi sebelumnya, adalah bahwa kesepakatan ini tidak didasarkan pada tingkat kemiripan yang tinggi di antara ketiga negara tersebut. Sebaliknya, kesepakatan ini didasarkan pada sifat saling melengkapi dari perbedaan-perbedaan yang mereka miliki.

Setiap negara memiliki perhitungan dan kepentingan sendiri, serta hubungan yang beragam dengan Iran, India, “Israel”, AS, Rusia, dan China. Namun, ketiga negara tersebut telah menetapkan bahwa terdapat titik temu yang memadai dalam kepentingan mereka untuk menandatangani sebuah kesepakatan pertahanan.

Hal itu sendiri merupakan sesuatu yang signifikan. Dalam hubungan internasional, negara-negara tidak perlu memiliki kesepakatan dalam segala hal untuk membentuk sebuah aliansi. Cukuplah bagi mereka untuk menyimpulkan bahwa kerja sama di bidang-bidang tertentu lebih menguntungkan kepentingan mereka dibandingkan bertindak sendiri-sendiri.

Tentu saja, ujian yang sesungguhnya baru dimulai ketika kesepakatan tersebut mulai diterapkan. Semua pakta pertahanan tampak tangguh pada hari penandatanganannya, namun sejarah mengajarkan kita bahwa dokumen di atas kertas semata tidaklah menciptakan kekuatan nyata.

Keberhasilan kesepakatan Makkah akan bergantung pada berbagai persoalan praktis yang jawabannya akan semakin jelas dalam beberapa hari mendatang. Namun, perlu ditekankan bahwa gagasan di balik kesepakatan tersebut jauh lebih penting daripada kesepakatan itu sendiri.

Meskipun pakta ini mungkin tidak berkembang menjadi aliansi militer penuh, kesepakatan ini telah mencapai sesuatu yang sangat penting: menggeser konsep keamanan kawasan dari sekadar isu yang dikelola oleh negara-negara besar menjadi isu yang dapat dibentuk ulang oleh negara-negara di kawasan itu sendiri.

Ini merupakan transformasi intelektual sebelum menjadi transformasi militer. Selama beberapa dekade, peta keamanan Timur Tengah sebagian besar ditentukan dari luar kawasan. Kini, kekuatan-kekuatan regional tampak semakin bertekad untuk mengambil inisiatif sendiri.

Kesepakatan Makkah telah memicu “gempa politik” yang dampaknya terus bergulir. Sebagian besar—jika tidak bisa dikatakan seluruhnya—lembaga penelitian terkemuka dunia telah menjadikannya topik pembahasan utama; mereka tampak hampir sepakat menyimpulkan bahwa kesepakatan ini menandai transformasi strategis dalam arsitektur keamanan dan aliansi keamanan di Timur Tengah.

Signifikansi simbolis

Pekan lalu, Council on Foreign Relations—salah satu lembaga penelitian terkemuka Amerika yang mengkhususkan diri dalam kajian Timur Tengah—menerbitkan analisis utama berjudul “Tatanan Timur Tengah yang Dipimpin AS Telah Berakhir; Kesepakatan Makkah Membuktikannya”. Tulisan tersebut menyoroti bagaimana kesepakatan itu menunjukkan “sejauh mana pengaruh AS di Timur Tengah telah terkikis—dan bagaimana kekuatan-kekuatan kawasan kini membentuk tatanan keamanan mereka sendiri”.

Lowy Institute dari Australia menerbitkan tulisan karya peneliti Saira Bano yang berpendapat bahwa kesepakatan tersebut “mengubah peta batas barat kawasan Indo-Pasifik”. Artikel itu lebih lanjut mencatat bahwa India “menghadapi dampak yang paling mendesak dan sensitif secara politis”.

Sementara itu, analisis dari Jerusalem Institute for Strategy and Security mengemukakan bahwa kesepakatan trilateral tersebut menghadirkan tantangan serius, serta membatasi visi besar Barat mengenai arsitektur keamanan kawasan yang berpusat pada “Israel”.

Bagi Arab Saudi, pesan mendasar dari kesepakatan Makkah adalah bahwa meskipun Riyadh tidak menginginkan perang, mereka tidak akan membiarkan keamanan nasionalnya bergantung pada ketidakpastian. Hal ini sejalan dengan kebijakan Saudi yang lebih luas, yang berlandaskan pada diplomasi, de-eskalasi, dan pembangunan hubungan dengan berbagai kekuatan.

Diplomasi tidak bertentangan dengan upaya pencegahan (deterrence). Justru, diplomasi yang paling kuat adalah diplomasi yang didukung oleh kekuatan memadai, guna memastikan pihak lawan memahami bahwa perundingan bukanlah tanda kelemahan.

Oleh karena itu, kesepakatan Makkah tidak boleh ditafsirkan sebagai pernyataan perang, melainkan sebagai investasi untuk mencegah perang—serta sebagai jaminan keamanan dan stabilitas bagi kawasan secara keseluruhan.

Pemilihan Makkah sebagai lokasi penandatanganan kesepakatan ini memiliki makna politis dan simbolis yang mendalam. Makkah bukan sekadar salah satu kota di Arab Saudi. Kota ini adalah kiblat—arah yang dituju oleh hati umat Muslim—dan simbol terbesar persatuan umat Islam.

Ada harapan bahwa kesepakatan ini akan diperluas hingga mencakup negara-negara Arab dan Muslim lainnya. Jika upaya ini berhasil, pertanyaan di masa depan mungkin bukan lagi: mengapa Arab Saudi, Turki, dan Pakistan membentuk aliansi? Sebaliknya, pertanyaannya mungkin adalah: bagaimana ketiga negara tersebut—yang masing-masing menghadapi ancaman dan kepentingan berbeda—mampu mulai membangun tatanan keamanan kawasan yang aturannya tidak lagi ditentukan semata-mata oleh kekuatan eksternal?

Menurut pandangan saya, inilah pertanyaan sesungguhnya yang patut jadi perhatian para pakar strategi dan politik internasional.

***