Analis: Hasil Pemilu ‘Israel’ Kemungkinan tak Akan Mengubah Kebijakan terhadap Palestina dan Timur Tengah

SALAM-ONLINE.COM: Pemilihan Umum krusial yang digelar penjajah “Israel” pada Selasa (27/10/2026) diprediksi kemungkinan tak akan mengubah kebijakan terhadap Palestina dan Timur Tengah.

Para analis politik dan pembuat kebijakan regional memperingatkan bahwa siapa pun yang keluar sebagai pemenang, kebijakan inti “negara” penjajah tersebut terhadap Palestina, Iran, serta posisinya di Timur Tengah kemungkinan besar tidak akan mengalami perubahan berarti.

Jajak pendapat menunjukkan persaingan ketat antara petahana Perdana Menteri penjajah Benjamin Netanyahu dan pemimpin oposisi Gadi Eisenkot. Keduanya berkampanye dengan mengusung platform keamanan garis keras dan memiliki sejumlah prioritas strategis yang sama—terutama dalam hal mempertahankan tekanan militer terhadap Iran dan menolak pembentukan negara Palestina.

Menurut para analis, konsensus tersebut setidaknya sebagian dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan perang genosida yang dilancarkan “Israel” sebagai responsnya. Sementara negara tetangga seperti Lebanon dan Iran pun kian terseret ke dalam pusaran konflik tersebut.

“Jika Netanyahu terpilih, dia akan melakukan apa pun yang dia inginkan,” ujar Aviv Bushinsky, mantan penasihat Netanyahu.

“Perluasan permukiman akan terus berlanjut. Perang melawan Iran, Hamas, dan Hizb Lebanon juga akan terus berlangsung. Apa yang Anda lihat saat ini adalah apa yang akan Anda lihat setelah pemilu, bahkan mungkin dengan cara yang lebih agresif. Selama Iran berada dalam situasi seperti sekarang, membicarakan soal Palestina hanyalah buang-buang waktu,” lanjutnya.

Dalam pandangan Bushinsky—yang juga disetujui oleh banyak pihak di kalangan keamanan dan elite politik “Israel”—kontestasi pemilu ini bukan sekadar pertarungan visi yang bertolak belakang mengenai masa depan “Israel”, melainkan lebih kepada seberapa jauh dan seberapa cepat prioritas-prioritas lama akan dijalankan: menghadapi Iran, memperdalam kendali atas Tepi Barat, serta mempertahankan pencegahan militer.

Harapan Tipis untuk Perubahan Terkait Palestina

Baik Netanyahu maupun Eisenkot—mantan kepala militer yang kini memimpin partai sentris Yashar—telah secara terbuka menentang pembentukan negara Palestina yang merdeka; sebuah sikap yang kini dianut oleh hampir semua partai besar yang dipimpin oleh kelompok Yahudi.

Pergeseran sikap yang menjauhi “solusi dua negara”—yang didukung oleh komunitas internasional—ini telah menandai pergeseran politik “Israel” ke arah kanan. “Inti kebijakannya tetap sama: menolak negara Palestina dan mendukung perluasan permukiman lebih lanjut. Dalam hal ini, mereka semua sepakat,” kata analis Palestina, Ghassan al-Khatib.

Di Tepi Barat, wilayah yang diduduki penjajah itu sejak Perang Timur Tengah 1967, telah terjadi perluasan permukiman “Israel” yang pesat di bawah rezim Netanyahu. Para kritikus berpendapat bahwa rezim penjajah tersebut telah mengabaikan, atau bahkan secara langsung membiarkan, meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh para pemukim “Israel” terhadap warga Palestina, seiring dengan menetapnya ratusan ribu pemukim ilegal di wilayah tersebut.

Sebaliknya, meskipun Eisenkot mendukung permukiman “secara prinsip”, ia menyerukan kepatuhan terhadap hukum “Israel”. Eisenkot juga menyatakan bahwa permukiman yang dibangun tanpa izin resmi harus dibongkar. Ia berjanji untuk menekan kekerasan yang dilakukan oleh para pemukim dan menentang pembangunan di wilayah E1 yang dipersengketakan di Tepi Barat.

Jika dikembangkan, pembangunan di wilayah tersebut akan membelah Tepi Barat menjadi dua dan memisahkan Yerusalem Timur dari wilayah lainnya—sebuah skenario yang oleh banyak pihak dianggap sebagai lonceng kematian bagi aspirasi negara Palestina.

Terlepas dari perbedaan gaya tersebut, Eisenkot mendukung kelanjutan kendali keamanan “Israel” dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania. Satu-satunya pengecualian yang patut dicatat di antara partai-partai arus utama adalah Partai Demokrat—faksi kiri-tengah yang dibentuk kembali—namun pengaruh mereka pun tampak melemah seiring dengan pergeseran poros politik ke arah kanan.

Baik Netanyahu maupun Eisenkot telah menutup kemungkinan untuk membentuk pemerintahan bersama partai-partai “Israel” yang dipimpin oleh warga Palestina—yang mewakili sekitar seperlima populasi—sehingga mengisyaratkan kecilnya peluang bagi reformasi kebijakan yang berarti dari koalisi baru mana pun.

Tidak Ada Jalan Menuju Rekonsiliasi Maupun Penarikan Pasukan

Tiga tahun setelah dimulainya perang genosida oleh “Israel”—dan satu tahun setelah gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat—pasukan penjajah itu kini menguasai sekitar dua pertiga wilayah Gaza. Sementara itu, diperkirakan 2 juta lebih warga Palestina masih berdesakan di sepertiga wilayah sisanya. Sebagian besar dari mereka hidup di tengah reruntuhan akibat perang genosida sebelumnya; mereka terusir dari tempat tinggalnya, berada dalam kepungan, dan hampir tidak memiliki harapan untuk pembangunan kembali.

Kedua kandidat utama menyatakan bahwa pasukan “Israel” akan tetap berada di Gaza sampai senjata dan kekuasaan politik Hamas dilucuti. Eisenkot bahkan berjanji untuk mengganti kekuasaan Hamas dalam waktu 18 bulan, baik melalui kesepakatan internasional maupun dengan kekuatan senjata. Upaya untuk menegosiasikan penyerahan kekuasaan kepada Otoritas Palestina atau pihak ketiga sejauh ini telah gagal.

Menurut analisis Reuters, baik Eisenkot maupun Netanyahu menegaskan bahwa pasukan “Israel” tidak akan mundur dari Gaza sebelum Hamas dilucuti senjatanya, dan “Israel” siap untuk memulai kembali pertempuran demi mencapai tujuan tersebut.

Perang genosida yang dilancarkan “Israel” di Gaza telah mengakibatkan kematian lebih dari 74.000 orang—sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak—serta membuat sebagian besar wilayah Palestina tidak lagi layak huni.

Iran: Lawan yang Tak Goyah

Bisa dibilang, aspek paling pelik bagi rezim baru mana pun terkait masa depan “Israel” adalah sikap penjajah tersebut terhadap Iran. Peristiwa 7 Oktober 2023 dan genosida yang mengiringinya semakin memperkuat doktrin yang selama ini dianut: mempertahankan “pertahanan ke depan” (forward defense) dan menggunakan kekuatan yang sangat besar sebagai upaya pencegahan terhadap lawan-lawan di kawasan.

Netanyahu telah berulang kali menegaskan bahwa ambisinya melampaui sekadar upaya pembendungan.

“Hanya ada satu cara untuk melenyapkan ancaman ini untuk selamanya: menggulingkan rezim di Iran,” ujarnya dalam sebuah acara kelulusan perwira militer baru-baru ini. Ia menggambarkan Iran sebagai “kepala gurita berbisa” yang mengancam keamanan “Israel” maupun kawasan.

Eisenkot, meski retorikanya tidak seagresif itu, tidak menjanjikan perubahan drastis dari pendekatan tersebut.

Sementara Amerika Serikat terus melanjutkan kebijakan untuk menekan Teheran, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menegaskan kembali, “Selama Iran menggunakan pendapatan energinya untuk membiayai serangan terhadap sekutu-sekutu kami, mendukung ‘terorisme’ di seluruh dunia, dan melakukan tindakan lain yang menciptakan ketidakstabilan, kami akan menggunakan semua sarana yang tersedia untuk meminta pertanggungjawaban rezim tersebut.”

Pemerintahan Trump juga menegaskan kembali penentangannya terhadap aneksasi Tepi Barat, seraya menyatakan bahwa “Tepi Barat yang stabil” merupakan hal krusial bagi keamanan “Israel” dan perdamaian di kawasan.

Konfrontasi tanpa Penyelesaian

Meskipun Netanyahu menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pemimpin Arab—yang banyak di antaranya takut akan agenda ekspansionisnya—terdapat pengakuan yang enggan diakui bahwa sikap kerasnya terhadap Iran sejalan dengan perhitungan keamanan mereka sendiri.

“Kebijakan Netanyahu di Gaza, Tepi Barat, Suriah, dan Lebanon bersifat merusak,” kata Abdulaziz Sager, ketua Gulf Research Center. “Terkait Iran, diperlukan sebuah penyelesaian sebelum konflik semakin meningkat. Jika peran Iran tidak dibatasi, kawasan ini bisa menuju pada 50 tahun hegemoni Iran.”

Michael Young dari Carnegie Middle East Center mencatat bahwa konsensus yang mendasari pandangan “Israel” membatasi ruang untuk perubahan kebijakan yang besar. Beberapa tahun terakhir telah menciptakan semacam kebuntuan: Hizb di Lebanon dan Hamas di Gaza memang melemah, namun tidak sampai musnah. Sementara pengaruh Iran yang lebih luas di kawasan tersebut tetap bertahan. Menurut Young, pihak Iran bertaruh bahwa mereka mampu bertahan lebih lama daripada lawan-lawan mereka dan tetap mempertahankan ambisi mereka, termasuk upaya untuk memiliki kemampuan penangkalan nuklir.

“Ini adalah situasi yang sangat sulit dan berlarut-larut,” ujar Young. “Pihak Iran bisa bertahan lebih lama daripada Trump.”

Prospek dan Dinamika Koalisi

Gambaran mengenai kemungkinan koalisi pemerintahan memperkuat arah kebijakan yang ada. Rezim penjajah (Netanyahu) saat ini bergantung pada dukungan dari partai-partai sayap kanan ekstrem yang dipimpin oleh aktivis pemukim, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Keduanya secara terbuka mendorong aneksasi dan bahkan telah dijatuhi sanksi oleh beberapa negara Barat karena dianggap memicu kekerasan yang dilakukan oleh para pemukim. Koalisi ini juga mencakup partai-partai ultra-Ortodoks yang menuntut pengecualian luas dari kewajiban dinas militer.

Sebaliknya, Eisenkot harus mengandalkan partai-partai sayap kanan yang tidak seradikal sekutu-sekutu Netanyahu, dan mungkin juga faksi kecil berhaluan tengah-kiri. Namun, tidak satu pun dari kandidat tersebut diperkirakan akan mencari dukungan dari partai-partai yang dipimpin oleh kelompok Arab. Selain itu, sikap Eisenkot yang menentang pengecualian dinas militer semakin mempersulit kalkulasi pembentukan koalisi.

Ujian Ketahanan, bukan Transformasi

Bagi kawasan ini – baik di Teheran, Riyadh, maupun Ramallah – pemungutan suara pada Selasa tidak dipandang sebagai titik balik yang potensial, melainkan sebagai ujian untuk melihat apakah konfrontasi yang telah berlangsung lama kini menjadi sesuatu yang permanen.

Hari-hari mendatang mungkin akan menghadirkan perdana menteri penjajah yang baru – atau justru mengukuhkan kekuasaan panjang Netanyahu – namun sikap strategis terhadap Palestina, Iran, dan Timur Tengah secara lebih luas kemungkinan besar akan tetap tidak berubah. (mus)