WASHINGTON (SALAM-ONLINE): Ini satu lagi bukti yang menunjukkan bahwa sebenarnya AS mendukung kudeta militer di Mesir. Sulit bagi AS untuk menutup-nutupi dukungannya terhadap militer Mesir yang melecehkan pahamnya sendiri, demokrasi, yang selalu dikoarkan negeri Paman Sam itu. Kini makin ketahuan belangnya, bahwa sebenarnya AS mendukung penggulingan Mursi, bahkan menyebutnya bukan kudeta.
Bagi AS, demokrasi itu didukung jika menguntungkannya, tetapi jika merugikan seperti pemilu di Aljazair dengan kemenangan partai Islam (FIS) beberapa tahun lalu dan kini di Mesir dengan keberhasilan kelompok Islam memenangkan pemilu dan menaikkan Muhammad Mursi sebagai presiden, jangan harap hasil demokrasi, “berhala” pujaannya itu, diakui.
Kemenangan Ikhwanul Muslimin lewat Partai Keadilan dan Kebebasan dalam pemilu dan keberhasilan Mursi duduk di tampuk presiden, jelas merugikan AS yang berpura-pura demokratis.
Kecemasan AS dan sang majikan (Zionis “Israel”) yang hingga kini dengan tak tahu malunya merampok tanah Palestina yang bukan miliknya, menyebabkan sang jongos Yahudi itu (AS) harus mendanai barisan oposisi sekuler-liberal yang dibantu militer untuk merontokkan kekuasaan Mursi yang didukung Ikhwanul Muslimin dan puluhan juta rakyat Mesir.
Karenanya, pemerintahan Obama menurut sumber sejumlah pejabat akan menyatakan sikap di depan parlemen, bahwa penggulingan Mursi di Mesir bukanlah kudeta. Sikap itu memungkinkan Amerika untuk terus memberikan 1,5 milyar dolar AS dalam bentuk bantuan ekonomi dan militer ke negara tersebut. Nah, makin ketahuan belangnya.
Orang nomor dua di Kementerian Luar Negeri AS–setara wakil menteri–Wiliam Burns, akan menggelar pertemuan tertutup dengan anggota Kongres dan Senat sehari setelah Washington menunda pengiriman empat jet tempurnya, F-16 ke Mesir. Bila itu terlaksana, maka menjadi langkah pertama AS sejak militer menjatuhkan Muhammad Mursi sebagai presiden dan memenjarakannya, termasuk menangkapi para anggota Ikhwanul Muslimin serta membatalkan konstitusi awal bulan ini.
Pemerintah Obama dipandang memaksa diri untuk tidak menyatakan situasi politik di Mesir sebagai kudeta karena di bawah hukum AS, kondisi politik semacam itu memicu penghentian dana bantuan luar negeri. Washington cemas penghentian dana justru akan membahayakan program yang mengamankan perbatasan “Israel” dan melawan penyelundupan senjata ke wilayah Jalur Gaza yang dikuasai Hamas, serta perkara lain yang dipandang kritis dalam keamanan nasional AS.
Masih belum jelas argumen apa yang akan diungkapkan pada Kamis, namun pejabat di Washington menyatakan Burns sepertinya akan menjelaskan alasan pemerintah tidak menyebut situasi di Mesir sebagai kudeta dan tak berencana menggunakan istilah itu di kemudian hari serta meyakini Mesir tengah menuju pemulihan pemerintahan sipil dan menggelar pemilu demokratis terbaru. Pejabat tersebut menolak diungkap namanya, karena mereka bukan orang yang berwenang berbicara di depan publik sebelum pertemuan tertutup pemerintah dan parlemen.
Banyak anggota Kongres dari kedua kubu bersimpati dengan pemerintah dan melihat penting upaya AS mendukung militer Mesir demi menjaga “perdamaian” dengan “Israel” yang telah berlangsung tiga dekade. Hanya saja, ada pula suara-suara keras menentang terutama Senator Rand Paul yang dikenal liberal hingga Senator John McCain yang paling kanan dari Partai Republik, dan juga dari kubu Demokrat seperti Senator Carl Levin. Mereka menuntut penggunaan undang-undang kudeta.
Masalahnya, hukum itu bisa diterapkan bila Presiden Barack Obama dan pemerintahannya memutuskan penggulingan Mursi pada 3 Juli 2013 lalu sebagai kudeta. Bila memilih tidak, lain persoalan. (ROL/salam-online)