Survei Pemilu ‘Israel’: Netanyahu & Oposisi tak Cukup Kursi Membentuk Pemerintahan
SALAM-ONLINE.COM: Hasil survei atau jajak pendapat setelah pemungutan suara (exit poll) pada Selasa (27/10/2026) menunjukkan bahwa Perdana Menteri penjajah Benjamin Netanyahu maupun partai-partai oposisi Zionis tidak memiliki cukup kursi untuk membentuk pemerintahan, menyusul lonjakan besar jumlah pemilih dari kalangan warga Palestina di wilayah jajahan “Israel” itu.
Setelah tempat pemungutan suara ditutup pada Selasa malam pukul 22.00 waktu setempat, lembaga penyiaran publik, KAN, memproyeksikan blok Netanyahu akan meraih 50 kursi. Sementara pihak oposisi diperkirakan memperoleh 53 kursi—jumlah yang jauh dari ambang batas mayoritas 61 kursi.
Joint List dan Ra’am, dua koalisi yang mewakili warga Palestina di “Israel”, diproyeksikan meraih 18 kursi. Angka ini akan mencatatkan rekor jumlah anggota parlemen Arab di Knesset (parlemen “Israel’).
Sepanjang hari pemungutan suara, terlihat jelas bahwa tingkat partisipasi pemilih cukup tinggi dalam pemilihan umum pertama yang digelar sejak genosida di Gaza serta berbagai perang yang dilancarkan “Israel” di kawasan tersebut pasca-serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023.
Selama empat tahun terakhir, warga Palestina telah menyaksikan “Israel” menghancurkan Gaza, para pemukim yang melakukan kekerasan membuat kehidupan di Tepi Barat yang diduduki menjadi sangat menderita, serta para pemimpin dan masyarakat “Israel” yang semakin diskriminatif terhadap warga Arab.
Pada Selasa, 27 Oktober 2023, mereka memberikan suara dalam jumlah yang memecahkan rekor. Menjelang pemilihan, warga Palestina mengungkapkan kepada Middle East Eye (MEE). kekhawatiran mereka bahwa keberlangsungan hidup mereka sendiri sedang dipertaruhkan.
Meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam proyeksi ketiga lembaga penyiaran utama, pada Selasa malam terlihat jelas bahwa warga Palestina telah mengubah peta pemilihan umum serta menghalangi Netanyahu dan sekutu-sekutunya yang berpaham supremasi Yahudi untuk membentuk pemerintahan.
Sementara itu, blok partai oposisi yang dipimpin oleh Gadi Eisenkot tampaknya tidak mampu membentuk koalisi yang efektif tanpa partisipasi partai-partai Arab (Palestina), meskipun banyak mitra koalisinya sempat menolak kemungkinan tersebut selama masa kampanye.
Warga Palestina mencakup sekitar 20 persen dari populasi di wilayah jajahan “Israel”. Namun partai-partai yang mewakili mereka hampir selalu disingkirkan dari koalisi pemerintahan mana pun.
Untuk saat ini, Netanyahu masih menjabat sebagai perdana menteri seiring dimulainya periode negosiasi pembentukan koalisi.
Partainya, Likud, diproyeksikan menjadi partai terbesar di Knesset dengan perolehan sekitar 25 kursi. Secara tradisional, hal ini berarti presiden akan memberikan kesempatan pertama kepadanya untuk mencoba membentuk pemerintahan.
Eisenkot, mantan kepala staf militer yang memimpin blok oposisi, menyatakan bahwa hasil pemilihan umum ini menunjukkan “kurangnya kepercayaan” terhadap Netanyahu.
Yair Lapid, seorang pemimpin oposisi lainnya sekaligus mantan perdana menteri, mengatakan bahwa Netanyahu mengalami “kekalahan telak”.
Hasil akhir mungkin baru bisa dipastikan dalam beberapa hari ke depan, mengingat setengah juta suara dari para tentara baru akan dihitung menyusul di hari minggu ini.
Pengamat politik senior Meron Rapoport menyatakan hasil tersebut sebagai “akhir dari era Netanyahu”.
“Dia tidak mungkin menjadi perdana menteri berikutnya, itu sudah pasti 100 persen. Partai Likud miliknya memang tampak menjadi partai terbesar di parlemen, namun hal itu tidak ada artinya jika koalisinya masih sangat jauh dari 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan,” ujarnya kepada MEE.
“Belum jelas seperti apa pemerintahan yang akan terbentuk nanti. Mungkin akan ada pemilihan umum baru jika tidak ada pemerintahan yang bisa dibentuk.”
Rapoport mencatat bahwa tokoh-tokoh kunci oposisi, Naftali Bennett dan Avigdor Lieberman, sangat memusuhi warga Palestina. Keduanya telah menegaskan tidak akan bergabung dalam koalisi yang melibatkan mereka.
“Namun, terlepas dari ideologi, jika para politisi melihat peluang untuk membentuk mayoritas dengan 70 kursi—sementara Netanyahu hanya memiliki 50 kursi—menurut saya, akan menjadi tindakan yang hampir seperti bunuh diri jika mereka memilih untuk mengadakan pemilihan umum lagi, yang justru akan memberi Netanyahu kesempatan baru.”
Ameer Fakhoury, seorang analis di lembaga pemikir Van Leer Institute di “Israel”, menyebut mobilisasi warga Palestina dalam pemilihan umum ini sebagai “perkembangan yang sungguh bersejarah”.
“Mereka datang ke tempat pemungutan suara dalam jumlah yang luar biasa untuk melawan kepemimpinan politik yang mereka anggap bertanggung jawab atas kejahatan paling berat terhadap rakyat mereka: kehancuran di Gaza, pembersihan etnis di Tepi Barat, serta penindasan dan intimidasi selama bertahun-tahun di tanah mereka sendiri,” ujarnya.
Fakhoury mengatakan bahwa hasil pemilu bukan sekadar menggantikan Netanyahu, perdana menteri penjajah yang menjabat paling lama. Ini adalah pilihan antara melanggengkan apartheid atau memulai perbaikan secara politik dan moral.
“Sejarah telah menempatkan warga Palestina di “Israel” pada posisi yang luar biasa. Setelah bergerak terutama untuk melindungi kaum mereka sendiri, kini mereka mungkin juga dapat membantu menyelamatkan warga ‘Israel’ Yahudi dari arah destruktif yang dilakukan ‘Israel’,” ujarnya.
Pertanyaannya adalah, apakah para pemimpin politik “Israel” Yahudi bersedia menerima kemungkinan tersebut—atau justru lebih memilih untuk terus terperosok ke dalam “negara” yang termiliterisasi dan bersifat etnokratis, layaknya sistem pemerintahan Sparta Kuno yang dikuasai dan dikendalikan secara mutlak oleh satu kelompok etnis dominan? (is)
