BANDUNG (SALAM-ONLINE): Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar menolak khutbah Jumat diinteli dan diawasi. Masalah ini mengemuka saat PDIP Jakarta Timur menyatakan menginstrusikan para kadernya untuk mengawasi (menginteli) khutbah shalat Jumat berkaitan dengan Pilpres 2014. MUI menganggap pengintaian (pengintelan) terhadap khatib Jumat itu terlalu berlebihan.
“Kami tidak setuju. Jangan berlebihan mengawasi khatib,” kata Sekretaris Umum MUI Jabar, Rafani Achyar, saat ditemui detik.com di kantor MUI Jabar, Jalan Martadinata, Kota Bandung, Senin (2/6/2014).
Menurut Rafani, menerjunkan ‘intel’ untuk mengawasi khutbah Jumat bisa mengganggu aktivitas ibadah di masjid.
Lebih lanjut Rafani menuturkan, khatib boleh menyampaikan materi ceramah berisi tema pemilu. Namun khatib dilarang berpihak atau menggulirkan kampanye hitam. “Kalau isi khutbah bicara kepemimpinan, sifatnya pencerahan. Tapi jika khatib menjelek-jelekan (salah satu pasangan) dan black campaign, itu namanya khatib enggak waras,” ujarnya.
“Black campaign dalam perspektif Islam artinya fitnah. Nah, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan,” kata Rafani menambahkan.
Bagaimana jika tetap ada orang yang memata-matai khutbah salat Jumat? “Itu juga intervensi. Sangat berlebihan. Kalau masuk ruang peribadatan, enggak boleh ada motif lain selain ibadah khusyuk. Paling tidak orang-orang yang mengintai itu sudah tidak khusyuk,” ucap Rafani.
Rafani yakin tidak ada juru khutbah di Jabar yang melenceng atau memihak salah satu pasangan capres-cawapres dan menyebarkan kampanye hitam di masjid. “Bila masyarakat menemukan khatib memihak dan black campaign, bisa laporkan ke pengurus DMI (Dewan Masjid Indonesia) serta MUI,” tutur Rafani. (detik)
salam-online