Arogansi Pemerintah dalam Pemblokiran Media Islam Jadi Bahasan Serius di Ijtima Ulama MUI
JAKARTA (SALAM-ONLINE): Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Drs. H. Zainut Tauhid Saadi, M.Si yang juga aktif sebagai Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan ada tiga aspek yang akan dibahas dalam agenda Ijtima Ulama MUI.
Zainut menjelaskan aspek tersebut antara lain Masalah Perundang-Undangan, Jaminan Kesehatan Secara Syariah dan Masalah Fiqih kontemporer. Agenda Ijtima Ulama MUI ini akan dilaksanakan di Pesantren Al-Tauhidiyah, Tegal, Jawa Tengah pada 7 – 10 Juni mendatang.
Terkait dengan radikalisme, masalah ini akan jadi pokok bahasan. “Isu radikalisme akan dibahas pada acara Ijtima, dan ini merupakan bahasan pokok,“ ungkapnya kepada wartawan di kantor MUI Pusat di Jakarta, Selasa (12/5/2015).
Berkaitan dengan Syiah di Indonesia yang semakin hari menunjukkan jati dirinya dengan melakukan tindak kekerasan, misalnya penyerangan terhadap permukiman Az-Zikra yang kasusnya tengah disidangkan di PN Cibinong, namun tak ada agenda pembahasannya dalam Ijtima Ulama MUI tersebut.
“Terkait isu Syiah, kami membatasi isu-isu Internasional, MUI tidak mengagendakannya dalam acara Ijtima,” ujarnya. “Seperti kita ketahui di Indonesia belum ada perlawanan yang besar dilakukan Syiah terhadap Sunni,” ujarnya.
Bahasan terkait “radikalisme” sendiri menjadi agenda khusus pada acara Ijtima Ulama MUI Juni menadatang.
Terkait pemblokiran media Islam beberapa bulan lalu pun jadi perbincangan serius MUI, termasuk tindakan arogan yang dilakukan oleh pemerintah.
“Penanganan radikalisme harus mengedepankan hak asasi manusia, jangan asal memblokir media berdasarkan kepentingan, apalagi media itu media Islam, itu harus mengedepankan ketentuan perundangan yang ada, justru kesannya pemerintah ini radikal,“ tutupnya.(EZ/salam-online)