Terkait Pembakaran Lahan, Petisi 28: “Pernyataan Menkopolhukam tak Bertanggungjawab”

Haris Rusly-2-jpeg.image
Aktivis Petisi 28 Haris Rusly

JAKARTA (SALAM-ONLINE): Gambaran tentang sikap dan langkah pemerintahan Jokowi-JK dalam mengatasi pembakaran lahan yang berdampak pada kabut asap pekat dapat kita baca dari pernyataan Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan di Majalah Tempo edisi 25 Oktober 2015, halaman 102:

“Kabut asap ini juga ada kaitannya dengan urusan keadilan. Kalau ada perusahaan punya lahan 2,8 juta hektare, di mana keadilan? Ada juga yang punya area 600 ribu hektare tapi enggak punya pemadam kebakaran. Masak Pemerintah yang mau madamin? Kalau bilang ini bencana nasional, enak di mereka, dia bisa punya 500 juta pound sterling di London, lalu kita yang mau madamin apinya.

Menurut Haris Rusly dari Petisi 28, keadilan memang perlu ditegakkan terkait keserakahan penguasaan jutaan hektare lahan oleh segelintir taipan, saudagar dan perusahaan asing yang diback up oleh para marsose dan bodyguard politik yang dibayar secara recehan. Karena keserakahan tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat hebat dan telah memakan korban jiwa, bahkan puluhan juta orang terserang ISPA sangat akut, tak bisa bekerja di laut maupun di darat, demikian juga anak anak sekolah harus diliburkan.

Namun, sebagai Menkopolhukam, kata Haris Rusly, pernyataan “Masa pemerintah yang mau madamin? Kalau kau bilang ini bencana nasional, enak di mereka”, adalah sebuah pernyataan sangat picik, tidak bertanggungjawab dan tidak pantas keluar dari mulut seorang pejabat negara setingkat Menkopolhukam.

Baca Juga

“Rakyat khususnya anak bayi, ibu hamil dan para lansia di Riau dan Kalimantan sedang bertarung nyawa dan kesehatannya melawan asap pekat, sementara di Jakarta, Pemerintah yang diamanatkan oleh konstitusi melindungi segenap tumpah darah Indonesia masih berpikir untung rugi mirip pedagang klontongan dalam mengambil sebuah kebijakan untuk tindakan penyelamatan,” ujar Haris Rusly dalam rilis yang diterima redaksi, Jumat (23/10).

Sebagian para pembela pemerintah, ujar Haris, malah sibuk menebar argumentasi sampah bahwa kebakaran hutan adalah isu yang dimainkan oleh kekuatan anti pemerintah, karena kebakaran hutan telah berlangsung puluhan tahun, jadi tidak pantas disalahkan kepada Presiden Jokowi.

“Masalahnya, jika sudah tahu pembakaran hutan dan lahan rutin terjadi di saat musim panas, apalagi BMKG telah memprediksi akan terjadi elnino panjang dalam beberapa bulan ke depan, kenapa pemerintah tidak melakukan antisipasi pencegahan untuk meminimalisasi pembakaran lahan atau kebakaran hutan akibat elnino,” kata Haris mempertanyakan. (EZ/salam-online)

Baca Juga