KPK Kembali Didemo Terkait Kasus Pembelian Lahan RS Sumber Waras
JAKARTA (SALAM-ONLINE): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali didemo terkait kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Namun kasus dugaan korupsi yang dikaitkan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu belum juga ada titik terangnya siapa tersangkanya.
“KPK tidak jelas kerjanya, mengapa belum juga menetapkan Ahok sebagai tersangka. Padahal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah jelas-jelas memastikan Ahok sudah melakukan korupsi,” ungkap salah seorang demonstran dari Gerakan Tangkap Ahok (GTA), Zulfikar Fauzi, dari mobil komandonya di depan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu(16/3/).
Menurut Zulfikar, hasil pemeriksaan BPK sudah sangat jelas mengungkap ada enam penyimpangan. “Mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pembentukan tim pengadaan pembelian lahan, pembentukan harga dan penyerahan hasil pembelian. Ini pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan oleh Ahok,” tegasnya.
Ia menilai, dari penyimpangan yang terjadi mengindikasikan kerugian negara sangat besar. Namun, KPK belum menetapkan Ahok sebagai tersangka.
“Bila ditelusuri kasus bermula setelah BPK menemukan wanprestasi karena DKI Jakarta mengalami kelebihan bayar sebesar Rp 191 miliar dari anggaran sebesar Rp 755 miliar yang digunakan dalam pembelian lahan itu,” papar Zulfikar.
Zulfikar menyebut kehadiran mereka di depan Gedung KPK tidak berkaitan dengan momen Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta pada 2017 mendatang. Mereka mengatakan hanya menginginkan agar kasus korupsi Rumah Sakit Sumber Waras yang diduga melibatkan Ahok segera diselesaikan oleh KPK dengan menetapkan Mantan Bupati Belitung Timur tersebut sebagai tersangka.
“Kami tegaskan, ini tidak ada kaitannya dengan Pilkada DKI, kami hanya minta agar KPK mendengarkan keluhan masyarakat DKI,” terangnya. Berdasarkan pantauan salam-online.com ada sekitar ratusan personel
Pantauan salam-online di sekitar Gedung KPK, polisi tampak mengamankan jalannya aksi dari para pendemo. Mereka hadir dengan peralatan lengkap untuk mengantisipasi jika terjadi bentrokan. (EZ/salam-online)