Mantan Kaskostrad: “Komunis Gaya Baru Mau Cabut TAP MPRS yang Larang PKI dan Marxisme”

Jpeg
Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen (Foto: EZ/salam-online)

JAKARTA (SALAM-ONLINE): Komunis Gaya Baru (KGB) dengan gencar mendesak Pemerintah Indonesia untuk meminta maaf kepada anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan simpatisannya yang terbunuh oleh histeria massa pada kurun waktu 1965-1970. Caranya dengan menonjolkan kesalahan pemerintah melalui International People Tribunal di Den Haag baru-baru ini.

Selain itu, juga di ‘Festival Belok Kiri’ di TIM yang gagal dan pindah ke kantor LBH, pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta di Erasmus Huis, dan film Senyap di beberapa tempat. Demikian pula ungkapan kebenaran ideologi kiri di koran dan majalah nasional, dan yang lebih vulgar lagi di majalah sejarah Historia yang menonjolkan “kepahlawanan” PKI dan pimpinannya yang tidak bertentangan dengan Pancasila.

Hal itu diungkapkan oleh Mantan Kepala Staf Kostrad (Kaskostrad) Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen saat menjadi pembicara pada acara Dialog Interaktif ‘Kudeta G30S PKI dalam Perspektif Surat Perintah 11 Maret 1965 (Supersemar)’ di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (29/3).

Menurut Kivlan, semua kegiatan KGB berujung pada pencabutan Tap MPRS No 25/1966 tentang Larangan Partai Komunis Indonesia, dan UU No 27/1999 tentang Makar dan Larangan Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme dan Leninisme.

Baca Juga

“Gencarnya upaya KGB yang difasilitasi oleh Komnas HAM hanya sepihak ingin menyelesaikan ‘korban’ anggota PKI, simpatisan dan keluarganya baik moril, materil, dan kehormatan mereka tanpa menyelesaikan secara komprehensif korban keganasan PKI dan pendukungnya, baik dari pihak TNI maupun masyarakat,”ujarnya.

Upaya tersebut, kata Kivlan, dilakukan oleh Komnas HAM dengan mendesak Jaksa Agung agar membentuk Pengadilan HAM untuk mereka yang berhadapan dengan PKI dan pendukungnya.

“Semua proses hukum terhadap pemberontakan PKI tahun 1965 telah dilaksanakan melalui sidang Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) yang dibentuk oleh Bung Karno. Bahkan, ada tuduhan bahwa Bung Karno terlibat dalam kekacauan ulah PKI, kemudian hal ini ditampik oleh Jenderal Soeharto untuk menenangkan situasi yang kacau pada tahun 1965–1970,” terangnya.

Demikian juga, ungkap Kivlan, upaya untuk menangkap dan membunuh Bung Karno dicegah oleh Soeharto dengan melindunginya di Wisma Yaso. Tetapi hal ini ditafsirkan oleh sebagian kalangan bahwa Soeharto menahan dan memenjarakannya di Wisma Yaso tersebut. (EZ/salam-online)

Baca Juga