JAKARTA (SALAM-ONLINE): Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat, Anton Tabah Digdoyo, menyayangkan pernyataan Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang dianggap membela oknum penjual kaus bergambar Partai Komunis Indonesia (PKI).
Anton pun mempertanyakan sikap Luhut yang notabene merupakan mantan prajurit TNI.
Menurut Anton, sebagai seorang purnawirawan, Luhut seharusnya mengetahui persis sepak terjang PKI yang dogma dasarnya atheis dan memaksakan kehendak dengan bengis.
“Pemberontakan PKI 48 membuat ribuan santri, kiai dan ulama disembelih. PKI kalah dan diampuni. Pemberontakan PKI 65, jendral-jendral dibunuh juga dengan bengis. PKI kalah lagi. Ini bangsa Indonesia tanpa ampun,” kata Anton kepada seperti dikutip Republika Online (ROL), Rabu (11/5).
Anton Tabah yang merupakan pensiunan jenderal polisi dan juga Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Pusat itu mengatakan, pelaku peristiwa G30S adalah PKI. Namun, pemerintah selalu memberikan ampunan padahal PKI telah membrontak pada 1948. Karena itu, semua pihak harus melihatnya secara luas dengan prolog dan epilognya terkait keberadaan PKI yang selalu berlaku bengis dan beringas untuk mewujudkan cita-citanya.
“Ketetapan negara sudah jelas dan tegas. Tap MPRS XXV/1966 dengan fakta bukti saksi yang terang benderang,” paparnya.
Lebih dari itu, kata Ketua Badan Koordinasi Penanggulangan Penodaan Agama ini, fakta dan sejarah sudah jelas terkait pemberontakan PKI yang selalu gagal. Namun dalam pernyataan Luhut yang terkesan memberi ruang terhadap geliat PKI, pemerintah sepertinya ragu terhadap PKI karena saat ini ada wacana pemerintah akan meminta maaf kepada PKI dan keluarganya.
Jika keadaan itu dibiarkan, dimana setiap ganti penguasa kebijakan berubah, menurut Anton Tabah, negara bisa hancur. Padahal isu PKI adalah hal yang sangat sensitif dan tidak bisa dimaafkan.
“Jika tiap menghadapi masalah bilang negara ada di tengah bagaimana dengan tuntutan masyarakat agar naskah Pancasila kembali ke naskah asli Piagam Jakarta. Kenapa negara bisa mengatakan Pancasila sudah final. Tapi terhadap PKI tidak bisa,” tegasnya.
Untuk mencegah PKI tidak lagi bangkit di Inonesia, Anton Tabah menyarankan Luhut yang dekat dengan Presiden Jokowi untuk memberikan saran dan masukan yang benar dan terbaik tentang PKI.
Sumber: ROL