JAKARTA (SALAM-ONLINE): Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, SH, M.Sc mengatakan, pemerintah tidak bisa begitu saja membubarkan ormas. Apalagi bila ormas tersebut sudah memiliki badan hukum dan berlingkup nasional
“Pemerintah harus lebih dahulu secara persuasif memberikan surat peringatan (kepada ormas) sebanyak tiga kali. Pada pasal 60 disebutkan pemerintah harus memberikan terlebih dahulu surat peringatan satu dua dan tiga, apakah pemerintah pernah melakukan pengkajian, berdialog tentang kegiatan-kegiatan mereka, pemerintah tidak dapat serta merta ambil keputusan membubarkan HTI,” ujar Yusril kepada Salam-Online, Kamis (11/5).
Menurut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini, sikap pemerintah yang secara tiba-tiba membubarkan HTI dan mengatakan bahwa organisasi ini bertentangan dengan Pancasila patut disayangkan.
“Siapa yang bisa menjamin bahwa itu bertentangan, sementara Undang-Undang (UU) sudah menjelaskan yang bertentangan dengan Pancasila itu Ateis, Komunis, dan ini kita lihat HTI jelas bukan komunis,” terang mantan Menteri Hukum, HAM dan Perundang-undangan ini.
Ia mengingatkan, jika langkah seperti itu yang diambil oleh pemerintah, maka ini tidak berbeda dengan zaman Orde Baru.
“Jangan sampai pemerintah kembali kepada Orde Baru, menjadi penafsir Pancasila seolah Pancasila monopoli pemerintah,” kata mantan Mensesneg ini.
Seharusnya, ujar pria kelahiran Belitung Timur ini, ormas-ormas tanpa bentuk seperti Papua (Organisasi Papua Merdeka/OPM, dan sejenisnya, red) yang terang-terangan melakukan pembakaran terhadap bendera Republik Indonesia, itu justru yang ditindak.
“Ini yang menjadi pertanyaan, tidak saja persoalan hukum tapi berimbas kepada persoalan politik. Kalau pemerintah memutuskan membubarkan, terutama di kalangan umat Islam akan timbul pertanyaan mengapa ormas yang beraroma Islam begitu mudah sekali dicurigai, dibubarkan,” tegasnya.
Sementara, ungkap Yusril, kelompok kiri yang punya landasan kuat yang mestinya diberantas, malah pemerintah mentolerir mereka.
“Timbul pertanyaan di tengah bangsa ini, pemerintah mau ke mana arahnya, atau memang ini merupakan bagian dari peperangan yang dilakukan atas perkembangan politik Islam,” tandasnya. (EZ/Salam-Online)