JAKARTA (SALAM-ONLINE): Sebagai Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil menyerukan agar Pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengakhiri kejahatan HAM berat di Myanmar.
“Pertama, Pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya diplomatik dengan mengultimatum Kedutaan Besar Myanmar di Indonesia agar Pemerintahan Myanmar menghentikan pembantaian,” kata Nasir kepada Salam-Online di Gedung DPR Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (4/9).
Politisi PKS ini mengungkapkan rasa kecewanya kepada Pemerintah Myanmar atas genosida yang mereka lakukan bersama militernya terhadap etnis Rohingya.
“Usir saja itu Dubes Myanmar. Saya kecewa melihat tindak perilaku pemerintah Myanmar. Mereka telah melakukan kejahatan pembersihan etnis,” serunya.
Menurutnya, pembakaran kampung-kampung, pembunuhan warga khususnya anak-anak dan wanita merupakan kebrutalan yang mengarah kepada pembersihan etnis alias genosida yang termasuk kejahatan HAM berat.
“Pemerintah Myanmar telah mempertontonkan salah satu bentuk kejahatan serius di muka bumi ini. Atas dasar kemanusiaan, sudah seharusnya pembantaian yang mengarah pada genosida itu dihentikan,” desak Nasir.
Penolakan kewarganegaraan etnis Rohingya yang berujung pada pembantaian kelompok Muslim itu sudah berlangsung lama. Karena itu, Nasir heran dan menyayangkan tidak ada langkah konkret dari dunia, seperti PBB untuk memeroses dan menghentikan pembantaian tersebut. (EZ/Salam-Online)