SALAM-ONLINE.COM: Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof DR Abdul Mu’ti menolak jabatan sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) untuk mendampingi Mendikbud Nadiem Makarim. Padahal nama Abdul Mu’ti sehari sebelumnya sudah beredar.
Diberitakan, Presiden Joko Widodo meminta kursi Wamendikbud diisi oleh tokoh Muhammadiyah. Selain untuk mengakomodasi unsur Muhammadiyah di kabinet, ormas Islam terbesar di Indonesia ini juga dikenal jejak rekamnya di bidang pendidikan.
Semula Abdul Mu’ti menerima posisi Wamendikbud itu setelah PP Muhammadiyah menyetujuinya. Makanya, tak heran, sempat beredar dokumen yang mencantumkan nama Abdul Mu’ti sebagai Wamendikbudnya Nadiem.
Namun pada Rabu (23/12/20) pagi beredar lagi susunan daftar baru wakil menteri (wamen). Nama Abdul Mu’ti sudah tak ada lagi di daftar kursi wamen. Hanya ada lima wamen yang dilantik pada hari ini, Rabu (23/12).
Abdul Mu’ti pun memberikan klarifikasi melalui akun Twitternya, Rabu (23/12).
Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) ini mengatakan, setelah melalui berbagai pertimbangan, dia memutuskan tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju untuk jabatan wakil menteri.
“Awalnya ketika dihubungi oleh Pak Mensesneg dan Mas Mendikbud, saya menyatakan bersedia bergabung jika diberi amanah. Tetapi, setelah mengukur kemampuan diri, saya berubah pikiran. Semoga ini adalah pilihan yang terbaik,” terangnya.
“Saya merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang sangat berat itu. Saya bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut,” ujarnya.
Banyak yang menyambut dan memuji keputusan tersebut, termasuk di media sosial.
Akhirnya pada Rabu (23/12) ini Presiden Joko Widodo melantik 6 menteri dan 5 wamen, tanpa Wamendikbud. Rencana reshuffle yang mengambang sejak beberapa bulan lalu itu pun menemukan momentumnya setelah dua anggota kabinet, Menteri Kelautan & Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara tersandung korupsi. (mus)