Bawaslu Harusnya Tegur Jokowi dan Menterinya, bukan Anies Baswedan yang Sudah tak Punya Jabatan

Saiful Anam

SALAM-ONLINE.COM: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) seharusnya menegur Presiden Joko Widodo dan para menterinya yang sesungguhnya mencuri start kampanye calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, jika melihat kenyataan yang ada, maka jelas sesungguhnya yang curi start adalah Jokowi dan beberapa menterinya.

“Kalau Bawaslu ingin melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang melakukan kampanye sebelum waktunya adalah Jokowi sendiri dan bahkan menteri-menterinya yang mulai mengkampanyekan diri di hadapan publik,” ujar Saiful, dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/12/2022).

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, sangat naif bagi Bawaslu jika hanya fokus kepada bakal capres Partai Nasdem, Anies Baswedan yang dianggap curi start kampanye. Padahal, publik melihat Jokowi pun sering mengkampanyekan menteri-menterinya dalam berbagai acara yang dihadirinya.

“Misalnya di hadapan publik secara terang-terangan mendukung rambut putih. Kemudian di hadapan Prabowo, bahkan di hadapan Sandiaga Uno pada acara Kadin menyatakan capresnya ada di sini,” kata Saiful.

Baca Juga

Dengan berbagai fakta itu, tutur Saiful, sesungguhnya yang melakukan curi start adalah Jokowi. Terlebih lagi, Jokowi tidak menegur menterinya yang bannernya ada di mana-mana.

“Bahkan di ATM BUMN sempat beredar video Erick Thohir, Namun Jokowi bahkan Bawaslu diam saja,” terang Saiful.

Padahal menurut Saiful, Anies sudah tidak memiliki jabatan apapun, sehingga dianggap bebas melakukan apapun untuk dirinya. Akan tetapi, Jokowi dan para menterinya masih memiliki jabatan yang menjadi masalah besar ketika melakukan curi start kampanye.

“Tentu hal itulah yang harus direspons oleh Jokowi bahkan Bawaslu, bukan orang yang tidak memiliki kuasa jabatan seperti Anies,” pungkasnya. []

Baca Juga