SALAM-ONLINE.COM: Yordania melalui Menteri Dalam Negeri Mazin Abdellah Hilal al-Farrayeh pada Rabu (23/4/2025) mengumumkan bahwa negara tersebut melarang Ikhwanul Muslimin. Dinyatakan, bahwa menyebarkan “ideologi” Ikhwan kini adalah ilegal.
Hilal al-Farrayeh menyatakan, setiap aktivitas oleh gerakan tersebut, terlepas dari sifatnya, dianggap sebagai pelanggaran hukum.
Farrayeh dalam jumpa persnya juga menyebut larangan terhadap Ikhwanul Muslimin itu bersifat total.
“Setiap aktivitas oleh kelompok tersebut, terlepas dari sifatnya, dianggap sebagai pelanggaran hukum”.
“Kantor Ikhwanul Muslimin kini akan ditutup, dan aset mereka disita,” tambahnya.
Farrayeh mengatakan bahwa afiliasi dan interaksi apa pun dengan Ikhwanul Muslimin kini dilarang dan menyebarkan “ideologi”-nya akan mengakibatkan penuntutan pidana.
“Tindakan hukum akan diambil terhadap setiap individu atau entitas yang terbukti terlibat dalam aktivitas “kriminal” yang terkait dengan kasus yang dideklarasikan atau kelompok yang dibubarkan,” katanya.
Ikhwanul Muslimin didirikan di Kairo pada tahun 1928 dan merupakan salah satu kelompok Islam politik terbesar dan paling terkenal di dunia.
Ikhwanul Muslimin telah lama menyatakan diri sebagai organisasi damai yang ingin berpartisipasi dalam politik secara demokratis. Tetapi dijadikan musuh bebuyutan oleh banyak pemerintahan otokratis di Timur Tengah dan Afrika Utara.
Cabang Ikhwanul Muslimin di Yordania pada umumnya tidak terlalu menonjolkan diri dalam beberapa tahun terakhir, meskipun para anggotanya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya secara vokal mengutuk serangan “Israel” di Gaza dan mendesak dukungan Arab bagi warga Palestina yang diperangi di wilayah kantong Palestina tersebut.
Pada tanggal 15 April 2025 otoritas Yordania mengatakan bahwa mereka telah menangkap 16 anggota Ikhwanul Muslimin yang diduga merencanakan serangan terhadap target-target di dalam kerajaan yang melibatkan roket dan pesawat tanpa awak.
Menurut otoritas, setidaknya satu roket siap diluncurkan sebagai bagian dari operasi yang telah diawasi oleh pasukan keamanan sejak tahun 2021.
Namun, dalam sebuah pernyataan yang diterima Reuters, Ikhwanul Muslimin membantah adanya hubungan dengan dugaan rencana tersebut. Ikhwanul Muslimin bersikeras bahwa cabang kelompok tersebut di Yordania telah beroperasi secara legal dalam beberapa dekade.
Farrayeh menuduh Ikhwanul Muslimin berupaya menyelundupkan dan menghancurkan sejumlah besar dokumen untuk “menyembunyikan aktivitas dan afiliasinya yang mencurigakan”. Farrayeh juga menuduh bahan peledak dan senjata tersebut dipindahkan antarkota dan disimpan di kawasan permukiman.
Ia menuduh bahwa roket tersebut diproduksi dan disembunyikan di pinggiran Amman. Tuduhan berlanjut bahwa Ikhwanul Muslimin telah mengadakan operasi pelatihan dan perekrutan di dalam dan luar negeri.
Mengapa Yordania memberangus Ikhwanul Muslimin sebagaimana dilakukan Mesir? Di Mesir, saat Ikhwanul Muslimin melalui sayap partai politiknya memenangkan pemilihan presiden yang menempatkan Dr Mohammad Mursi sebagai presiden, tiba-tiba dikudeta berdarah oleh militer.
Panglima Angkatan Bersenjata yang diangkat Presiden Mursi, yaitu Abdel Fattah Al Sisi, menggulingkannya melalui kudeta berdarah. Atas dukungan Amerika Serikat dan Zionis ‘”Israel” yang ketakutan jika pemerintah dipegang oleh kalangan Islam.
Apakah rezim kerajaaan Yordania khawatir karena sayap politiknya, sebuah partai Islam, memenangkan pemilu parlemen dengan kemenangan besar dalam pemilu parlemen tahun 2024 lalu?
Lagi-lagi Raja Yordania yang bernama “Abdullah” (yang artinya Hamba Allah) bermain api sebagaimana Sisi di Mesir. Sulit pula dipungkiri “Abdullah” yang “Hamba Allah” itu ternyata menghamba kepada Amerika Serikat dan penjajah/Zionis “Israel”. Takut kalau Ikhwanul Muslimin membesar dan lalu memegang pemerintahan, sehingga rela menjadi budak Amerika dan zionis.
Dengan dibubarkannya Ikhwanul Muslimin dan larangan terhadap penyebaran ideologinya, otomatis para anggota parlemen dari sayap politik Ikhwanul Muslimin kehilangan legitimasinya di Yordania?
Adalah Front Aksi Islam (IAF), sayap politik Ikhwanul Muslimin regional yang muncul sebagai pemenang pada pemilu tahun lalu, sehingga menguasai blok terbesar di parlemen.
Hasil pemilu ini merupakan yang terbaik sejauh ini bagi IAF — yang mampu memanfaatkan kemarahan masyarakat atas kejahatan perang “Israel” di Gaza.
Yordania merupakan rumah bagi populasi Palestina yang besar.
Meskipun kerajaan tersebut merupakan sekutu kuat AS dan memelihara hubungan diplomatik dengan “Israel”, namun masyarakat pada umumnya bersimpati kepada Palestina.
IAF telah menggelar beberapa protes terbesar di wilayah tersebut. Termasuk demonstrasi pro-Hamas.
Hamas diklasifikasikan sebagai organisasi “teroris” oleh Uni Eropa dan AS.
Pemilu pertama di bawah undang-undang yang direvisi untuk memungkinkan lebih banyak perwakilan bagi partai-partai
Pemilu parlementer tersebut merupakan yang pertama setelah undang-undang pemilu 2022 — yang untuk pertama kalinya mengalokasikan 41 kursi bagi partai politik.
Undang-undang yang direvisi tersebut dimaksudkan untuk memoderasi cengkeraman suku pada kekuasaan dan memperkuat partai-partai.
Di Yordania, raja adalah pembuat keputusan tertinggi dan memegang otoritas yang hampir absolut.
Namun, parlemen memiliki fungsi penting dalam memperkenalkan dan mengesahkan undang-undang dan juga melegitimasi sistem politik Yordania, terutama selama masa ketegangan regional.
“Rakyat Yordania telah menaruh ‘kepercayaan’ pada kaum Islamis”, kata pemimpin Front Aksi Islam (IAF) Wael al-Saqqa.
“Rakyat Yordania telah memberi kami kepercayaan dengan memilih kami. Fase baru ini akan menambah beban tanggung jawab partai terhadap bangsa dan warga negara kami,” imbuhnya..
Ini adalah hasil terbaik mereka sejak 1989, ketika mereka memenangkan 22 dari 80 kursi di parlemen.
Namun, menurut media resmi pemerintah, jumlah pemilih dalam pemilihan tersebut hanya 32%.
Sekitar 27 perempuan memenangkan kursi — berkat sistem pemilihan baru Yordania yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik.
Bagaimana perang “Israel”-Hamas di Gaza mempengaruhi pemilihan umum?
IAF telah mencoba memanfaatkan kemarahan pemilih atas konflik Gaza.
“Orang Yordania akan menyediakan dana dan menjadi paru-paru mereka dalam perjalanan pembebasan dan mencapai hak mereka untuk negara merdeka,” kata al-Saqqa kepada kantor berita AFP.
Pemimpin Ikhwanul Muslimin Yordania, Murad Adailah, mengatakan kepada Reuters bahwa kemenangan mereka adalah “referendum rakyat” yang mendukung Hamas, sekutu mereka, dan keinginan mereka untuk membatalkan perjanjian damai 1994 dengan “Israel”.
Mengapa pemungutan suara itu penting?
Raja Abdullah II, yang menggantikan ayahnya pada tahun 1999, memiliki kekuasaan untuk menunjuk pemerintahan dan membubarkan parlemen. Majelis dapat memaksa kabinet mengundurkan diri melalui mosi tidak percaya.
Abdullah berharap pemerintahan yang dibentuk oleh mayoritas parlemen dapat membantu melindungi Yordania dari konflik di perbatasannya dan mempercepat reformasi politik.
Utang Yordania telah mencapai hampir $50 miliar, dan pengangguran mencapai 21% pada kuartal pertama tahun ini. (is)