Akui Militernya Kolaps, Kepala Angkatan Bersenjata Penjajah Sebut ‘Israel’ Butuh 15.000 Tentara Segera

SALAM-ONLINE.COM: Kepala Staf Angkatan Bersenjata penjajah “Israel”, Eyal Zamir, mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan lebih banyak tentara segera. Kebutuhan mendesak dan segera ini di tengah krisis yang meningkat seputar wajib militer bagi kaum Yahudi ultra-Ortodoks, atau Haredim. Juga di saat berlanjutnya operasi militer di beberapa front, lansir Anadolu.

Harian “Israel”, Yediot Ahronot, melansir, pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan Komite Urusan Luar Negeri dan Keamanan Knesset (parlemen).

“Israel” terlibat dalam perang multi-front, termasuk di Iran dan Lebanon, selain Gaza. Secara resmi, konflik tersebut ditangguhkan, tetapi pelanggaran “Israel” terus berlanjut tanpa henti.

“Saya tidak terlalu memikirkan proses politik atau legislatif, tetapi lebih fokus pada perang multi-front dan mengalahkan musuh,” kata Zamir. “Untuk terus melakukan ini, tentara ‘Israel’ membutuhkan lebih banyak tentara segera.”

Pada akhir Maret lalu, Zamir telah memperingatkan bahwa “tentara Israel sedang runtuh (kolaps) dari dalam”, mengingat kegagalan rezim penjajah itu untuk mengesahkan undang-undang yang mengatur wajib militer bagi kaum Haredi dan petugas cadangan, serta kegagalannya untuk memperpanjang masa dinas wajib militer hingga 36 bulan.

Zamir juga menyatakan bahwa “keruntuhan” militer “Israel” (akibat kekurangan banyak pasukan) akan memicu badai politik.

Menurut juru bicara militer Efi Defrin, “Israel” membutuhkan sekitar 15.000 tentara tambahan, termasuk antara 7.000 dan 8.000 tentara tempur. Ia menambahkan bahwa “sangat penting untuk memberlakukan undang-undang wajib militer”.

Peringatan Eyal Zamir, tentang potensi “keruntuhan” militer akibat kekurangan pasukan telah memicu gelombang reaksi politik di internal “Israel”. Para tokoh oposisi mendukung penilaian tersebut. Sementara sekutu Perdana Menteri penjajah Benjamin Netanyahu mempertanyakan motif pernyataan itu.

Militer “Israel” saat ini terlibat dalam konflik di Iran dan Lebanon, dan tentu saja masih terus melakukan serangan di Gaza. Angkatan bersenjata “Israel” itu juga telah mengerahkan pasukan tambahan ke Tepi Barat yang diduduki/dijajah di tengah meningkatnya kekerasan pasukan penjajah itu, yang mengharuskan pengiriman lebih banyak tentara ke sana. Sementara kaum Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi) menolak wajib militer.

Meskipun militer “Israel” telah menggunakan pesawatnya untuk menyerang Iran sejak 28 Februari, mereka juga mengumumkan pengerahan empat divisi militer ke Lebanon selatan dan mengerahkan pasukan besar di Tepi Barat, selain pasukan yang ada di Gaza.

“Lebih dari 100.000 pasukan cadangan dikerahkan di semua lini, tetapi tentara masih membutuhkan sekitar 15.000 pasukan tambahan, termasuk 7.000 hingga 8.000 tentara tempur,” kata juru bicara militer penjajah Effie Defrin dalam konferensi pers Kamis.

Zamir telah memperingatkan dalam pertemuan tertutup Kabinet Keamanan bahwa tentara dapat menghadapi “keruntuhan” jika kekurangan personel tidak diatasi,

Mundurnya banyak tentara, selain Bunuh diri, makin memperparah kondisi militer penjajah. Penurunan jumlah personel itulah yang menyebabkan angkatan bersenjata penjajah itu membutuhkan sedikitnya 15.000 tentara.

Zamir menjelaskan bahwa di tengah penurunan personel tentara, sementara cakupan tugas “terus meningkat”, dengan perluasan operasi militer di Lebanon selatan, dan kendali berkelanjutan atas sekitar setengah wilayah Gaza.

“Tetapi jumlah tentara menurun, terutama setelah pembatalan perpanjangan masa tugas untuk tentara reguler, yang memperburuk krisis,” tambahnya.

Umumnya warga penjajah itu menolak wajib militer. Termasuk Kaum Yahudi Haredi yang  berjumlah sekitar 13% dari populasi ‘Israel’ sekitar 9,9 juta jiwa. Selama ini Yahudi Haredi tidak ada yang bertugas di militer, melainkan hanya mendedikasikan hidup mereka untuk mempelajari Taurat.

Hukum “Israel” mewajibkan semua warga penjajah yang berusia di atas 18 tahun untuk bertugas di militer, Tetapi  pengecualian bagi kaum Haredi. Bagi kelompok Haredi, hal ini telah menjadi isu yang kontroversial selama beberapa dekade. (is)