Paradoks! Netanyahu Sebut Inggris sebagai ‘Republik Islam’ Saat Negara Pendukung Penjajah Itu Bersiap Jatuhkan Sanksi terhadap ‘Israel’
SALAM-ONLINE.COM: Perdana Menteri penjajah Benjamin Netanyahu menyebut Inggris sebagai “Republik Islam”, sembari menyerang negara yang pemerintahannya telah mempersenjatai, melindungi, dan membantu “Israel” selama genosida di Gaza serta perang regional yang lebih luas.
Dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh Army Radio, Netanyahu mengeluhkan hilangnya pemberitaan positif dari Inggris yang sebelumnya diterima “Israel” pada perang Arab-“Israel” tahun 1967.
Perang tahun 1967 bermula dari serangan mendadak “Israel” terhadap Mesir dan berakhir dengan dikuasainya Jalur Gaza, Tepi Barat, Yerusalem Timur, Semenanjung Sinai (Mesir), dan Dataran Tinggi Golan (Suriah) oleh pasukan penjajah tersebut.
“Cobalah cari hal itu sekarang di Inggris, yang bisa Anda sebut sebagai ‘Republik Islam’ Inggris,” ujar Netanyahu.
Ketika pewawancara menanggapi dengan pertanyaan, “Bukankah seluruh Eropa seperti itu?”, Netanyahu menjawab: “Ya, tapi Anda tahu, ada yang bilang ‘Republik Islam pertama yang memiliki senjata nuklir adalah ‘Republik Islam Inggris.”
Menurut keterangan sejumlah sumber yang dilansir Middle East Eye (MEE), pernyataan bernada Islamofobia dari Netanyahu itu muncul saat London bersiap mengumumkan serangkaian kebijakan baru pada September—termasuk larangan terhadap produk dari permukiman ilegal “Israel”.
Sumber-sumber tersebut menyebutkan bahwa Kementerian Luar Negeri Inggris sedang mempertimbangkan penerapan sanksi baru terhadap individu dan organisasi yang terlibat dalam gerakan pemukim “Israel” di Tepi Barat yang diduduki.
Dukungan Inggris untuk “Israel”
Namun, retorika Netanyahu bertolak belakang dengan rekam jejak Inggris sebagai salah satu pendukung “Israel” yang paling dapat diandalkan di Eropa.
Di bawah pemerintahan Partai Buruh pimpinan Keir Starmer, pemerintah menetapkan kelompok Palestine Action sebagai organisasi teroris pada Juli 2025 lalu. Kelompok tersebut sebelumnya menargetkan pabrik dan fasilitas yang terkait dengan perusahaan-perusahaan pemasok senjata ke “Israel”.
Larangan tersebut menetapkan bahwa keanggotaan dalam kelompok itu maupun tindakan menyatakan dukungan dapat berujung pada hukuman penjara hingga 14 tahun. Sejak saat itu, polisi telah menangkap lebih dari 3.000 aktivis pro Palestina dan mendakwa lebih dari 1.200 orang berdasarkan undang-undang antiterorisme.
London juga melakukan penerbangan pengintaian di atas Gaza selama genosida berlangsung dan berbagi informasi intelijen dengan “Israel”. Kementerian Pertahanan melatih personel militer “Israel” melalui program pelatihan Inggris, dan baru menghentikan partisipasi lebih lanjut pada akhir tahun 2025.
Kebijakan persenjataan Inggris juga menunjukkan kontradiksi serupa. Partai Buruh menangguhkan 29 izin ekspor ke “Israel” pada September 2024 setelah mengidentifikasi adanya “risiko nyata” bahwa peralatan tersebut dapat memfasilitasi pelanggaran hukum humaniter internasional. Menteri Luar Negeri saat itu, David Lammy, menegaskan bahwa keputusan tersebut “bukanlah embargo senjata”.
Hingga Februari 2026, “Israel” tercantum dalam 395 izin ekspor yang tidak ditangguhkan. Dari jumlah tersebut, 203 izin mencakup barang-barang militer, sementara izin militer non-F-35 memiliki nilai maksimum sebesar £130 juta.
Dukungan Inggris juga mencakup perang melawan Iran, di mana Starmer mengizinkan pasukan AS menggunakan pangkalan Inggris untuk melancarkan serangan pada Maret 2026.
Penerusnya, Andy Burnham, melanjutkan pemberian akses tersebut pada Juli lalu sehingga membantu Washington mempertahankan perang yang didorong oleh Netanyahu agar dilakukan oleh Amerika Serikat. (af)