Analisis Sabena Siddiqui di The New Arab*
SALAM-ONLINE.COM: Setelah perundingan selama lebih dari setahun, Turki, Arab Saudi dan Pakistan menandatangani pakta pertahanan bersama di Makkah pekan lalu.
Dengan menyatukan Pakistan—satu-satunya negara Muslim bersenjata nuklir—Arab Saudi—salah satu eksportir minyak terbesar dunia sekaligus penjaga situs-situs paling suci umat Islam—dan Turki—pemilik kekuatan militer terbesar kedua di NATO—kesepakatan ini menandai perubahan signifikan dalam arsitektur keamanan kawasan.
Pakta tersebut menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara itu akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Ini serupa dengan ketentuan Pasal 5 NATO. Kesepakatan ini juga merupakan pengembangan dari Perjanjian Pertahanan Bersama Strategis (SMDA) yang ditandatangani oleh Riyadh dan Islamabad pada September 2025 lalu. Namun, berbeda dengan kesepakatan bilateral tersebut, peraturan baru ini dapat diperluas sehingga dapat mencakup negara-negara lain.
Wakil Menteri Diplomasi Publik Arab Saudi, Rayed Krimly, menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak “mengungguli atau menggantikan” pengaturan bilateral maupun multilateral yang sudah ada. Ia juga menyatakan bahwa pakta ini tidak terkait dengan ambisi nuklir ataupun perlombaan senjata, melainkan bertujuan membangun “kapabilitas yang berkelanjutan”.
Ia juga secara tegas menyatakan bahwa pakta tersebut bukan merupakan bentuk eskalasi ketegangan antara negara mana pun, ataupun ancaman bagi negara mana pun di kawasan tersebut.
Pemilihan kata yang cermat ini mengisyaratkan bahwa pakta tersebut tidak dimaksudkan sebagai koalisi militer yang ditujukan terhadap Iran, “Israel”, atau musuh spesifik lainnya, melainkan sebagai upaya untuk membangun tatanan keamanan kawasan yang lebih kokoh dan berkelanjutan, yang berlandaskan pada prinsip pertahanan bersama serta non-agresi.
Ambisi tersebut kini menjadi semakin mendesak. Konflik yang melibatkan Iran telah menyingkap kerentanan dalam pengaturan keamanan kawasan yang ada saat ini. Sementara keraguan mengenai keandalan jaminan keamanan dari pihak luar pun kian meningkat. Ancaman dari kelompok Syiah Houthi terhadap infrastruktur minyak dan jalur pelayaran Arab Saudi turut menambah lapisan kerentanan baru.
Model baru pertahanan bersama
Yang patut dicatat, kesepakatan Makkah telah melembagakan pencegahan kolektif, sehingga meningkatkan risiko dan biaya bagi pihak yang melakukan agresi terhadap salah satu anggotanya.
Dengan memadukan kemampuan militer dan ekonomi mereka, trio Turki-Arab Saudi-Pakistan berupaya menciptakan perisai keamanan yang menjadikan pencegahan sebagai tanggung jawab bersama. Bukan sekadar tanggung jawab nasional.
Namun, setiap anggota tetap memiliki keleluasaan untuk terlibat dalam konflik pada waktu dan tempat pilihan mereka sendiri, karena klausul pertahanan bersama tersebut tidak menetapkan kewajiban otomatis yang bersifat mengikat. Dukungan diplomatik tentu akan tersedia. Begitu pula kemungkinan bantuan persenjataan atau ekonomi. Namun, pengerahan pasukan di lapangan belum disinggung, dan tidak ada rincian lebih lanjut yang diungkapkan. Setidaknya pada tahap awal ini, aliansi Makkah nampaknya lebih menyerupai sebuah blok diplomatik.
Torek Farhadi, seorang penasihat geo-ekonomi senior yang berbasis di Jenewa, mengatakan kepada The New Arab, fakta nyata bahwa ketiga negara ini memiliki keselarasan dalam pemikiran politik dengan sendirinya merupakan faktor penstabil di tengah kawasan Timur Tengah yang sedang terpecah-belah.
Mengingat Turki dan Pakistan sama-sama merupakan negara pengimpor energi, Arab Saudi memberikan jaminan keamanan sumber daya yang penting bagi perekonomian kedua negara tersebut. Sementara itu, menurut Farhadi, status Turki sebagai anggota NATO dipandang secara positif oleh berbagai ibu kota negara Barat sebagai penyedia stabilitas yang sangat dibutuhkan.
Namun, kematangan “dua jalur bilateral-lah yang meletakkan landasan politik dan militer yang diperlukan bagi Perjanjian Pertahanan Bersama yang ditandatangani di Mekkah,” ujar Zeynep Gizem Ozpinar, seorang pakar kebijakan luar negeri Turki.
Menurut pandangannya, kapasitas yang saling melengkapi dari ketiga negara tersebut mencakup industri pertahanan dan pengalaman operasional Turki, kekuatan finansial serta letak geografis strategis Arab Saudi, dan kemampuan penangkalan nuklir Pakistan.
Kesepakatan Makkah tersebut telah menyatukan berbagai hubungan yang sebelumnya berkembang melalui jalur-jalur terpisah dalam sebuah kerangka kerja strategis bersama.
Saat menjelaskan eratnya hubungan tersebut, Ozpinar mencatat bahwa kerja sama pertahanan Turki dengan Pakistan berpijak pada fondasi yang telah terbangun selama beberapa dekade, diperkuat oleh semangat persaudaraan, dan secara bertahap terlembagakan seiring berjalannya waktu.
Sementara itu, hubungan Ankara dengan Riyadh telah mengalami proses “normalisasi dan pemulihan hubungan” yang nyata dalam beberapa tahun terakhir. Kunjungan tingkat tinggi timbal balik, penandatanganan nota kesepahaman di sektor pertahanan, serta peningkatan volume perdagangan merupakan indikator nyata dari upaya membangun kepercayaan dalam poros Ankara-Riyadh, ujarnya.
Terkait hubungan Turki-Saudi, Ozpinar menyatakan bahwa upaya Riyadh untuk meraih kedalaman strategis di tengah ketidakpastian lingkungan keamanan kawasan telah menciptakan kondisi yang menguntungkan dan selaras dengan kapasitas industri pertahanan Turki.
Menatap masa depan, Junaid Javeed, seorang pakar manajemen risiko dan keamanan, mengatakan bahwa kesepakatan Makkah berpotensi mengubah peta strategis di kawasan yang membentang dari Mediterania timur hingga Samudra Hindia bagian utara.
Saat membandingkan pakta Makkah dengan NATO, Javeed menyatakan bahwa NATO memiliki lebih dari sekadar klausul pertahanan bersama. “NATO adalah aliansi yang sangat terlembagakan dengan struktur komando yang mapan, mekanisme perencanaan, serta integrasi operasional yang telah berjalan selama beberapa dekade, sedangkan aliansi Makkah belum mencapai tingkat tersebut,” ujarnya kepada The New Arab.
Dalam menilai dampak geopolitik dari kesepakatan ini, Javeed mengatakan bahwa Iran akan mencermati potensi kesepakatan ini terkait kawasan Teluk dan aspek maritim. Sementara India akan menilai dampaknya terhadap kemampuan strategis Pakistan.
China, menurutnya, akan “memperhatikan dampaknya terhadap stabilitas kawasan Teluk. Sementara Amerika Serikat akan mempertimbangkan apakah kesepakatan ini memperkuat atau justru mempersulit arsitektur keamanan regional yang sudah ada, kata Javeed.
Meskipun komitmen politik telah terbentuk, tantangan sesungguhnya adalah membangun mekanisme untuk mencapai “kredibilitas militer”.
Namun, analis tersebut menambahkan bahwa dimensi maritim mungkin menjadi bidang kerja sama yang paling praktis.
“Interoperabilitas angkatan laut, latihan terkoordinasi, dan perlindungan jalur pelayaran vital dapat menjadi komponen penting dalam hubungan trilateral,” ujar Javeed.
Menguji ketangguhan pakta tersebut
Dengan pencegahan kolektif sebagai inti dari kesepakatan ini, tantangan pertamanya adalah menjaga agar jalur gerbang al-Mandab dan Selat Hormuz tetap terbuka.
Sejak dimulainya perang AS-“Israel” melawan Iran, negara-negara Teluk terus menjadi sasaran serangan Iran. Blokade terhadap Selat Hormuz juga sangat membatasi pengiriman energi mereka, sehingga melumpuhkan industri minyak GCC.
Berkat upaya mediasi bersama dengan Pakistan, Turki, dan Mesir, Riyadh sempat terhindar dari dampak parah akibat serangan-serangan di kawasan Teluk. Namun, situasi kini telah berubah.
Blokade dari kelompok Syiah Houthi terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Arab Saudi, ancaman untuk memperluas blokade tersebut hingga ke gerbang al-Mandab, serta serangan terhadap aset-aset minyak di kerajaan itu telah memaksa Riyadh untuk mengubah strateginya.
Sejauh ini, Arab Saudi telah merespons dengan serangan udara dan mengumumkan koalisi pertahanan maritim untuk melindungi jalur pelayaran. Bersama Pakistan dan Turki, 14 negara lainnya telah bergabung untuk memberikan dukungan, meskipun mereka menghindari serangan langsung terhadap kelompok Syiah Houthi dukungan Iran tersebut.
Di bawah kerangka SMDA, Pakistan sebelumnya telah menambah 8.000 personel ke dalam penempatan pasukan tetapnya di kerajaan tersebut, serta mengerahkan jet tempur, pesawat nirawak (drone), dan sistem pertahanan udara. Kini, dengan adanya pakta Makkah, Ankara, Riyadh, dan Islamabad diperkirakan akan menunjukkan kekuatan mereka.
Menurut Javeed, aspek paling signifikan dari pakta ini adalah komitmen pertahanan kolektif, namun segalanya akan bergantung pada langkah-langkah setelah penandatanganan tersebut.
“Komitmen pertahanan di atas kertas adalah satu hal, sedangkan mewujudkannya menjadi perencanaan yang dapat dijalankan, interoperabilitas, koordinasi intelijen, dan kapasitas militer adalah hal yang berbeda.”
Kendati demikian, mengingat posisi Pakistan di Laut Arab, akses strategis Arab Saudi ke Teluk dan Laut Merah, serta kemampuan angkatan laut Turki, ketiga negara tersebut secara alami saling melengkapi satu sama lain.
Kontribusi masing-masing negara
Dengan tujuan mengupayakan stabilitas kawasan alih-alih terlibat dalam skenario perang yang tidak diinginkan, kesepakatan trilateral ini kemungkinan akan tetap berfokus pada pertahanan proaktif. Namun, jika diterapkan secara efektif, kesepakatan antara Turki, Saudi dan Pakistan ini dapat menyeimbangkan kembali peta kekuatan di Timur Tengah.
Secara garis besar, Arab Saudi berkontribusi melalui sumber daya finansial, pengaruh diplomatik, dan peran sentralnya dalam keamanan kawasan Teluk. Turki menawarkan salah satu kekuatan militer paling tangguh di NATO serta industri pertahanan dalam negeri yang berkembang pesat, yang kini telah menjadi eksportir global untuk drone, rudal, platform angkatan laut, dan kendaraan lapis baja.
Sementara itu, Pakistan menyediakan salah satu angkatan bersenjata terbesar dan paling berpengalaman di kawasan tersebut, keahlian luas dalam kontra-terorisme, serta status unik sebagai satu-satunya negara Muslim yang memiliki senjata nuklir.
Saat membahas implikasi kesepakatan ini bagi Pakistan, Abdullah Khan—Direktur Pelaksana Pakistan Institute for Conflict and Security Studies di Islamabad—mengatakan kepada The New Arab bahwa nota kesepahaman (MoU) pertahanan trilateral tersebut secara signifikan memperkuat posisi strategis Pakistan, baik di kawasan Teluk maupun di seluruh Asia Selatan.
“Posisi yang sebelumnya perlahan hilang dari tangan Pakistan dan beralih ke India di Timur Tengah kini sedang direbut kembali—bahkan dalam banyak hal melampaui posisi sebelumnya—melalui kemitraan yang terlembagakan dengan dua kekuatan regional utama ini,” ujar Khan.
Kesepakatan ini juga akan berdampak di Asia Selatan dengan menciptakan peluang baru bagi dialog antara Pakistan dan India, mengingat Arab Saudi—yang terikat oleh komitmen pertahanan bersama dengan Pakistan—tidak memiliki kepentingan untuk terseret ke dalam konfrontasi militer yang melibatkan India.
Oleh karena itu, negara-negara Arab dapat menggunakan pengaruh diplomatik mereka untuk mendorong New Delhi agar menjalin interaksi yang bermakna dengan Islamabad demi stabilitas kawasan.
Menurut pandangan Javeed, Pakistan membawa keunggulan berupa pengalaman operasional, keahlian militer, dan faktor geografis. Angkatan bersenjatanya memiliki pengalaman puluhan tahun dalam operasi konvensional maupun kontraterorisme. Sementara lokasinya menghubungkan Asia Selatan dengan kawasan Teluk, Laut Arab, dan wilayah Samudra Hindia yang lebih luas.
Secara bersama-sama, kapabilitas-kapabilitas ini dapat menciptakan kemitraan keamanan yang saling melengkapi, bukan tumpang tindih. Industri manufaktur pertahanan Turki yang maju melengkapi kemampuan produksi Pakistan. Sementara investasi Arab Saudi dapat mempercepat penelitian bersama, alih teknologi, dan produksi berskala besar.
Sebuah penataan ulang kawasan?
Kemungkinan besar akan ada lebih banyak negara yang bergabung dengan aliansi Makkah ini. Aliansi tersebut diperkirakan akan menjadi kemitraan keamanan yang lebih fleksibel—bukan sekadar aliansi militer yang kaku—mengingat semangat utamanya tetaplah “pencegahan kolektif”.
Sejalan dengan diplomasi pertahanan Turki dan kesepakatan keamanan khusus yang dijalin Pakistan dengan negara-negara kawasan, langkah ini berpotensi menciptakan situasi yang saling menguntungkan (win-win solution).
Dengan mengurangi tekanan terhadap AS—yang akan tetap berperan sebagai penjamin keamanan utama—serta diharapkan dapat menjaga jalur minyak tetap terbuka bagi GCC, aliansi Makkah ini mungkin merupakan hal yang memang dibutuhkan kawasan tersebut.
“Kesepakatan ini bisa saja meluas hingga mencakup lebih dari tiga pihak penandatangan awal, dan mungkin muncul tren yang lebih luas di mana negara-negara setempat berupaya memegang kendali lebih besar atas pertahanan mereka sendiri,” ujar Javeed .
Namun, semua itu bergantung pada apakah kesepakatan ini berkembang menjadi kemitraan yang berkelanjutan, tanpa terjerumus ke dalam “politik blok” atau komitmen yang tidak sanggup dipertahankan oleh para mitranya.
“Kita mungkin akan melihat Mesir bergabung dalam waktu dekat, disusul oleh Kuwait dan Qatar. Secara keseluruhan, ini adalah langkah defensif yang menstabilkan situasi; langkah ini memperkuat pencegahan kolektif sekaligus memperkokoh peran Pakistan sebagai mitra keamanan utama di dunia Muslim,” kata Khan..
“Bagi Ankara, keuntungan utama dari kesepakatan ini terletak pada bertambahnya pilihan strategis serta perluasan cakupan kebijakan luar negerinya,” ujar Ozpinar.
“Beroperasi dalam kerangka kerja yang dibangun di atas prinsip pencegahan kolektif, Turki membuka pasar baru untuk ekspor industri pertahanannya dan memposisikan dirinya sebagai salah satu aktor pendiri dalam arsitektur keamanan yang sedang berkembang di dunia Islam.”
Ia mencatat bahwa hal ini dapat dianggap sebagai perpanjangan alami dari pendekatan kebijakan luar negeri multidimensi dan multivektor yang telah dikejar Ankara selama beberapa waktu, dan dimensi industri pertahanan merupakan aspek paling nyata dari pencapaian ini.
Kemampuan militer dan teknologi rudal Pakistan yang besar semakin melengkapi gambaran ini.
“Seiring dengan semakin dalamnya integrasi di antara ketiga negara di bidang-bidang seperti pertahanan udara, sistem peringatan dini, keamanan maritim, dan pertukaran intelijen, posisi Turki di pasar pertahanan regional akan semakin kuat.” []
*) SABENA SIDDIQUI adalah jurnalis urusan luar negeri, pengacara, dan analis geopolitik yang memiliki spesialisasi dalam bidang China modern, Belt and Road Initiative, Timur Tengah, dan Asia Selatan.