JAKARTA (SALAM-ONLINE): Terkait polemik 16 WNI yang “hilang” di Turki, Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia (PUSHAMI) meminta kepada pemerintah (BIN, Polri, Kemenlu, Imigrasi) agar transparan serta berlaku obyektif dan adil dalam menyikapi konflik di Suriah.
Menurut PUSHAMI, harus dipahami, konflik di Suriah yang melibatkan IS dan tanzim jihad lainnya adalah sebagai upaya melawan rezim Suriah serta kelompok Syiah internasional yang didukung Amerika, Syiah “Hizbullah” Lebanon dan Iran.
Karena itu, PUSHAMI juga meminta kejelasan dan klarifikasi kepada pemerintah (BIN, Polri, Kemenlu, Imigrasi) terkait WNI yang bergabung dengan milisi Syiah “Hizbullah” di Suriah.
“Meminta Klarifikasi pemerintah (BIN, Polri, Kemenlu, Imigrasi) terkait dengan WNI yang bergabung dengan milisi Syiah ‘Hizbullah’ di Suriah dan akan kembali ke Indonesia setelah 3 bulan,” desak Ketua Badan Pengurus PUSHAMI, Muhammad Hariadi Nasution, SH, MH, dalam rilis yang diterima redaksi, Kamis (12/3).
Bergabungnya WNI dengan milisi Syiah “Hizbullah” di Suriah, ungkap PUSHAMI, adalah sebagai realisasi seruan tokoh Syiah ‘Ayatullah’ Ali Al-Sistani, Jumat 27 Juni 2014, yang meminta warga Syiah untuk mengangkat senjata senjata melawan IS dan tanzim jihad lainnya.
“Tokoh Syiah lainnya seperti ‘Ayatullah’ Murtada Qazwaini dan Ammar Al Hakim, bahkan mengenakan pakaian militer untuk memprovokasi relawan agar mau berperang di Suriah,” papar Hariadi yang akrab dengan sapaan Ombat ini.
Dalam pernyataannya, PUSHAMI juga mengingatkan, bahwa polemik yang dimunculkan oleh pemerintah Indonesia di media atas konflik yang terjadi di Suriah, merupakan upaya yang berbahaya, yaitu melakukan instalasi konflik Suriah di Indonesia yang akan memicu konflik horizontal. (is/so)